Operasionalisasi PermenPANRB No. 3 Tahun 2020: Panduan Operasional Manajemen Talenta ASN Terbaru

PermenPANRB No. 3 Tahun 2020 adalah “Kitab Suci” bagi implementasi Manajemen Talenta ASN. Namun, bagi banyak instansi daerah, menerjemahkan aturan nasional ini menjadi kebijakan lokal yang operasional adalah tantangan besar. Bahasa regulasi yang normatif seringkali sulit diturunkan menjadi pasal-pasal teknis dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Akibatnya, banyak daerah mengalami kegagalan implementasi bukan karena kurangnya komitmen, tapi karena Kevakuman Regulasi Internal. Tanpa Perkada yang jelas, Tim Manajemen Talenta tidak memiliki dasar hukum untuk bekerja, anggaran sulit dicairkan, dan hasil pemetaan talenta bisa digugat. SAINSTARA menghadirkan solusi berupa “Paket Regulasi Siap Pakai” yang membantu Anda menyusun infrastruktur hukum manajemen talenta dengan cepat dan tepat.

Mengapa Menyusun Perkada Manajemen Talenta Sering Macet di Bagian Hukum?

Berdasarkan pengalaman pendampingan di berbagai daerah, kemacetan penyusunan regulasi biasanya disebabkan oleh:

1. Kesulitan Derivasi Pasal: Perancang hukum bingung menerjemahkan konsep “Kotak 9” atau “Rencana Suksesi” ke dalam bahasa hukum perundang-undangan yang baku. Sering terjadi copy-paste buta yang justru tidak sesuai dengan kondisi struktur organisasi daerah.
2. Konflik dengan Aturan Lain: Draf Perkada sering bertabrakan dengan aturan Baperjakat lama atau aturan Pola Karir eksisting. Harmonisasi hukum menjadi rumit dan memakan waktu lama.
3. Ketiadaan Dokumen Pendukung: Regulasi menuntut adanya Analisis Kebutuhan Talenta sebagai lampiran atau dasar pertimbangan. Banyak daerah belum memiliki dokumen ini, sehingga penyusunan Perkada terhenti karena kurang data dukung.

Mekanisme Solusi Operasional Manajemen Talenta ASN: Kurikulum “Regulatory Drafter” SAINSTARA

Kami membedah PermenPANRB 3/2020 menjadi instrumen kerja:

• Template Perkada “Plug-and-Play”: Kami menyediakan draf Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang sudah teruji lolos harmonisasi di berbagai provinsi/kabupaten. Struktur pasal sudah disesuaikan dengan mandat PermenPANRB, Anda tinggal menyesuaikan dengan muatan lokal (nama jabatan, struktur tim).
• Workshop Analisis Kebutuhan Talenta: Panduan teknis menyusun dokumen analisis: Jabatan apa yang Kritis (Critical Job)? Berapa kebutuhan talenta 5 tahun ke depan? Dokumen ini wajib ada sebelum sistem dijalankan.
• Pembentukan Kelembagaan: Draf SK Pembentukan Tim Manajemen Talenta dan Sekretariatnya. Uraian tugas rinci untuk setiap anggota tim agar tidak tumpang tindih dengan Baperjakat.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti program ini, Tim Penyusun Kebijakan diharapkan mampu:

• Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Manajemen Talenta ASN yang memenuhi syarat substil dan formil perundang-undangan.
• Melakukan harmonisasi regulasi internal untuk memastikan tidak ada pertentangan antara Perkada Manajemen Talenta dengan aturan Pola Karir dan Penilaian Kinerja yang sudah ada.
• Menyusun Dokumen Analisis Kebutuhan Talenta yang memetakan jabatan target (Target Position) dan kriteria talenta yang dibutuhkan instansi.
• Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan manajemen talenta, mulai dari akuisisi, pengembangan, hingga penempatan.
• Menyiapkan dokumen bukti dukung lengkap untuk penilaian Sistem Merit pada aspek Manajemen Karir.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Bedah PermenPANRB 3/2020 (Norma & Standar)

• Filosofi & Ruang Lingkup: Memahami 4 pilar: Akuisisi, Pengembangan, Retensi, Penempatan.
• Kelembagaan Manajemen Talenta: Peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), PyB, dan Tim Penilai Kinerja dalam struktur baru.
• Analisis Kebutuhan Talenta: Metodologi menetapkan Critical Job dan Talent Gap berdasarkan Renstra Instansi.

Hari 2: Workshop Legal Drafting (Perkada)

• Struktur Perkada: Bab dan Pasal wajib. Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Sistem Informasi, dan Pendanaan.
• Klausul Krusial: Pasal tentang tata cara penetapan Talent Pool, mekanisme keberatan pegawai, dan aturan main Suksesi (Siapa yang boleh menggantikan siapa?).
• Harmonisasi: Mencek keselarasan dengan PP 11/2017 (Manajemen PNS) dan PP 30/2019 (Kinerja).

Hari 3: Dokumen Operasional & Implementasi

• Penyusunan SK Tim: Struktur keanggotaan dan uraian tugas Tim Manajemen Talenta.
• SOP Manajemen Talenta: Alur kerja (Flowchart) dari pemetaan hingga penempatan.
• Integrasi Anggaran: Menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) untuk operasional manajemen talenta agar masuk di APBD.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Bidang Pengembangan Karir: Project Leader penyusunan sistem.
• Perancang Peraturan Perundang-undangan: Penulis naskah hukum (Bagian Hukum/BKD).
• Analis Kepegawaian: Penyedia data teknis.
• Kasubbag Perencanaan: Pengelola anggaran kegiatan.
• Tim Reformasi Birokrasi: Pengawal indikator merit.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah Perkada ini harus disetujui KASN/BKN? A: Perkada adalah produk hukum daerah yang diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Namun, substansinya sangat disarankan untuk dikonsultasikan atau disupervisi oleh KASN/BKN agar sesuai standar Sistem Merit nasional dan tidak perlu revisi di kemudian hari.

Q: Apakah Jabatan Kritis itu sama dengan Jabatan Pimpinan Tinggi? A: Tidak selalu. Jabatan Kritis adalah jabatan yang core business-nya sangat vital bagi pencapaian visi misi daerah dan sulit dicari penggantinya (langka). Bisa jadi jabatan fungsional tertentu (misal: Epidemiolog saat pandemi) adalah jabatan kritis, bukan hanya Kepala Dinas. Kami ajarkan cara identifikasinya.

Q: Bagaimana jika kami belum punya anggaran untuk Assessment Center? A: Di dalam Perkada, Anda bisa mencantumkan klausul “Metode Penilaian Lainnya” yang diakui. Ini memberikan payung hukum bagi BKD untuk menggunakan metode Simple Assessment atau Uji Potensi Sederhana yang lebih murah, selama anggaran belum tersedia.

Q: Apakah Perkada ini berlaku untuk PPPK? A: Ya. Sesuai UU ASN terbaru, manajemen talenta berlaku bagi seluruh ASN (PNS dan PPPK). Perkada yang disusun harus bersifat inklusif, mengatur pola pengembangan karir bagi PPPK juga.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah arsitek kebijakan publik:

• Legal Drafter Senior: Ahli yang telah menyusun ratusan produk hukum daerah dan memahami bahasa legal birokrasi.
• Konsultan Manajemen ASN: Praktisi yang mendampingi pilot project manajemen talenta di kementerian dan pemda.
• Analis Kebijakan: Ahli yang mampu menerjemahkan visi politis kepala daerah menjadi pasal-pasal regulasi yang aman.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.