Training PP, PKB & LKS Bipartit 2025: Dari Draf Hingga Sah & Cegah Konflik

Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit adalah tiga pilar fundamental yang menopang stabilitas hubungan industrial di perusahaan Anda. Namun, ketiganya seringkali dianggap sekadar formalitas, padahal pengabaian atau kesalahan dalam penyusunannya merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat memicu sanksi dan konflik internal berkepanjangan. Pelatihan ini dirancang sebagai panduan praktis untuk membangun arsitektur keharmonisan industrial yang kokoh, mulai dari perancangan draf, negosiasi, hingga pengesahan resmi di Dinas Ketenagakerjaan.

Mengapa PP, PKB, dan LKS Bipartit Bukan Sekadar Dokumen Formalitas?

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, setiap perusahaan dengan minimal 10 karyawan wajib memiliki Peraturan Perusahaan jika belum ada PKB. Bagi perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih, pembentukan LKS Bipartit adalah sebuah keharusan. Mengabaikan kewajiban ini akan menghadapkan perusahaan pada risiko nyata:

• Sanksi Administratif: Pengawas ketenagakerjaan dapat memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan yang tidak patuh.
• Kebuntuan Negosiasi (Deadlock): Proses perundingan PKB yang tidak dilandasi teknik negosiasi yang tepat seringkali berakhir buntu, memicu perselisihan kepentingan yang lebih besar.
• Klausul Batal Demi Hukum: Menyusun aturan internal yang bertentangan dengan undang-undang (misalnya, prosedur PHK atau sanksi) akan membuat klausul tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan menjadi celah gugatan.
• LKS Bipartit “Macan Kertas”: Membentuk LKS Bipartit hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa mengaktifkan fungsinya sebagai forum dialog akan gagal mendeteksi potensi konflik secara dini.

Mekanisme Solusi Training PP, PKB dan LKS Bipartit 2025: Arsitektur Keharmonisan Industrial SAINSTARA

Kami menawarkan pendekatan terintegrasi yang memandang PP/PKB sebagai “konstitusi” dan LKS Bipartit sebagai “forum dewan”-nya. Metodologi kami fokus pada tiga pilar praktis:

1. Workshop Legal Drafting: Kami tidak hanya memberi teori, tapi melatih Anda menyusun pasal per pasal dalam PP dan PKB yang sesuai dengan Permenaker No. 28 Tahun 2014, memastikan setiap klausulnya kuat dan sah.
2. Simulasi Negosiasi PKB: Peserta akan dilibatkan dalam simulasi perundingan untuk mengasah keterampilan mencapai kesepakatan yang win-win dan menghindari deadlock pada isu-isu sensitif.
3. Framework Aktivasi LKS Bipartit: Kami memberikan kerangka kerja yang jelas tentang cara membentuk dan menjalankan LKS Bipartit agar menjadi forum komunikasi proaktif, bukan sekadar papan nama.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan mampu untuk:

• Menyusun draf Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang komprehensif dan patuh hukum.
• Menguasai alur dan prosedur resmi untuk proses pengesahan PP atau pendaftaran PKB di Dinas Ketenagakerjaan.
• Menerapkan teknik negosiasi yang efektif dalam perundingan PKB untuk mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja.
• Membentuk dan mengaktifkan LKS Bipartit sesuai Permenakertrans No. 32/2008 sebagai sarana deteksi dini konflik.
• Melakukan audit terhadap PP/PKB yang ada untuk memastikan tidak ada klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Menciptakan kepastian hukum dan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif di perusahaan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Fondasi Hukum & Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)

• Sesi 1: Kerangka Hukum Hubungan Industrial
  • Perbedaan mendasar dan fungsi dari PP, PKB, dan LKS Bipartit.
  • Kewajiban hukum perusahaan berdasarkan jumlah karyawan.
• Sesi 2: Workshop Teknik Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)
  • Struktur dan anatomi PP yang wajib dipenuhi.
  • Drafting klausul-klausul kritis: Tata Tertib, Sanksi Pelanggaran, dan Prosedur Keluhan.
• Sesi 3: Prosedur Pengesahan PP ke Dinas Ketenagakerjaan
  • Langkah-demi-langkah proses pengajuan, verifikasi, hingga pengesahan.
  • Mekanisme pembaruan PP setelah masa berlakunya habis.

Hari 2: Negosiasi PKB & Aktivasi LKS Bipartit

• Sesi 4: Dari PP ke Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  • Syarat dan tata cara pembuatan PKB.
  • Teknik penyusunan draf usulan PKB dari sisi manajemen.
• Sesi 5: Simulasi & Strategi Negosiasi PKB
  • Prinsip-prinsip negosiasi berbasis kepentingan (interest-based negotiation).
  • Studi kasus: Menangani tuntutan kenaikan upah dan penambahan fasilitas.
• Sesi 6: Membangun LKS Bipartit yang Efektif
  • Tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas pokok LKS Bipartit.
  • Workshop: Membuat agenda pertemuan LKS Bipartit yang produktif.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Manajer HR / Direktur HR
• Spesialis Hubungan Industrial (Industrial Relations)
• Pimpinan atau Pengurus inti Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Konsultan Hukum Ketenagakerjaan
• Setiap pimpinan yang bertanggung jawab atas kebijakan internal dan hubungan dengan pekerja.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

T: Perusahaan kami belum memiliki serikat pekerja. Apakah materi PKB relevan? J: Sangat relevan. Pelatihan ini akan memprioritaskan penyusunan PP yang menjadi kewajiban utama Anda. Namun, memahami dinamika PKB adalah persiapan strategis yang krusial, terutama jika perusahaan Anda terus berkembang.

T: Apakah saya akan mendapatkan contoh draf dokumen? J: Ya, semua peserta akan mendapatkan soft file contoh draf Peraturan Perusahaan, poin-poin penting dalam PKB, serta template untuk pembentukan LKS Bipartit yang bisa diadaptasi.

T: Bagaimana jika terjadi deadlock dalam perundingan PKB? Apakah pelatihan ini membahas solusinya? J: Tentu. Salah satu fokus utama kami adalah memberikan strategi untuk mencegah deadlock. Namun, kami juga akan membahas langkah-langkah hukum selanjutnya yang harus ditempuh jika kebuntuan tidak terhindarkan, sesuai dengan mekanisme dalam Training Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh seorang Praktisi Hubungan Industrial senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Instruktur kami merupakan mediator bersertifikat yang telah memfasilitasi puluhan perundingan PKB di sektor manufaktur dan padat karya. Dengan latar belakang sebagai mantan Direktur HR, beliau memiliki pemahaman yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja, memastikan strategi yang diajarkan realistis dan aplikatif.

PP dan PKB yang baik harus didukung oleh sistem yang kuat. Pastikan klausul pengupahan Anda sesuai dengan Training Struktur dan Skala Upah dan setiap Training Kontrak Kerja Anda merujuk pada aturan yang sama.