Training Fiduciary Duty 2026: Strategi Perlindungan Aset Pribadi & Doktrin Business Judgment Rule

Menjadi Direksi atau Komisaris adalah puncak karir, namun juga puncak risiko. Apakah Anda sadar bahwa tembok pemisah antara “Harta Perusahaan” dan “Harta Pribadi” tidak setebal yang Anda kira?

Dalam hukum perseroan modern, konsep Limited Liability (Tanggung Jawab Terbatas) tidak lagi absolut. Jika terjadi kesalahan urus (mismanagement) atau kelalaian pengawasan, hukum mengizinkan penerobosan tabir korporasi (Piercing the Corporate Veil). Artinya, rumah, tabungan, dan aset pribadi Anda bisa disita untuk membayar utang perusahaan, terutama utang pajak dan kepailitan. SAINSTARA menghadirkan forum strategis bagi para eksekutif untuk memahami “Rambu-Rambu Merah” ini dan cara mengamankan diri secara legal.

Mengapa Eksekutif Non-Hukum Sangat Rentan?

Banyak Direktur (Keuangan/Operasional/Teknik) terjebak masalah hukum karena ketidaktahuan:

1. Fiduciary Duty Breach: Mengambil keputusan yang mengandung benturan kepentingan tanpa disclosure, yang dianggap sebagai pelanggaran amanah.
2. Tanggung Jawab Renteng Pajak: UU Perpajakan memberikan wewenang kepada Fiskus untuk mengejar harta pribadi pengurus (termasuk Komisaris) atas utang pajak PT yang tak terbayar, bahkan sampai pencekalan ke luar negeri.
3. Kelalaian Pengawasan (Omission): Komisaris yang “hanya tanda tangan” tanpa aktif memeriksa kinerja Direksi ikut bertanggung jawab penuh jika perusahaan bangkrut.

Mekanisme Solusi Training Fiduciary Duty: Business Judgment Rule & Dokumentasi Defensif

Kami membekali Anda dengan perisai hukum yang diakui undang-undang.

• Business Judgment Rule (BJR) Protocol: Memahami syarat mutlak agar keputusan bisnis yang rugi triliunan rupiah TIDAK dianggap sebagai kesalahan hukum. Kuncinya: Itikad Baik, Tujuan Perseroan, Tidak Ada Benturan Kepentingan, dan Kehati-hatian (Duty of Care).
• Defensive Documentation: Seni mencatat keputusan dalam Risalah Rapat Direksi/Komisaris. Bagaimana mencatatkan Dissenting Opinion (ketidaksetujuan) agar Anda terbebas dari tanggung jawab kolektif jika keputusan tersebut bermasalah di kemudian hari.
• Risk Transfer Mechanism: Pemanfaatan klausul Indemnity (ganti rugi) dalam Anggaran Dasar dan penggunaan asuransi Directors & Officers (D&O) Liability Insurance.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan tingkat tinggi ini, Para Eksekutif akan mendapatkan insight untuk:

• Membedakan batas tegas antara Kewenangan Korporasi dan Tanggung Jawab Pribadi.
• Mengidentifikasi titik rawan dalam Laporan Keuangan yang bisa memicu tuduhan kepailitan akibat kelalaian.
• Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bukan sebagai jargon, tapi sebagai alat bukti pembelaan diri di pengadilan.
• Memahami prosedur Pemberesan Aset saat likuidasi atau kepailitan agar tidak merugikan harta pribadi.
• Mengelola risiko Tanggung Jawab Pajak agar tidak terkena Gijzeling (Paksa Badan/Sandera).

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi didesain ringkas, padat, dan berbasis studi kasus putusan pengadilan (Case Law).

Hari 1: Doktrin Hukum & Tanggung Jawab

• Konsep Fiduciary Duty: Kewajiban kepercayaan dan kehati-hatian (Pasal 97 & 114 UUPT).
• Piercing the Corporate Veil: Kapan Direksi/Komisaris harus bayar utang PT pakai uang pribadi?
• Business Judgment Rule (BJR): Bedah syarat perlindungan hukum bagi pengambil keputusan. Studi kasus direksi BUMN yang bebas vs dipidana.
• Tanggung Jawab Kolektif vs Individual: Kapan tanggung jawab renteng berlaku?

Hari 2: Risiko Spesifik & Mitigasi

• Risiko Kepailitan: Beban pembuktian terbalik. Direksi harus membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya.
• Risiko Perpajakan: Tanggung jawab Penanggung Pajak (termasuk Direksi lama yang belum discharge).
• Mitigasi Risiko:
  • Peran Corporate Secretary dalam dokumentasi legal.
  • Asuransi D&O: Apa yang dijamin dan apa pengecualiannya (Exclusions).
  • Mekanisme Acquit et de Charge (Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab) dalam RUPS.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Direksi & Dewan Komisaris: (Petahana maupun Calon).
2. Pemegang Saham Pengendali: Pemilik manfaat utama.
3. Corporate Secretary: Penjaga administrasi dan kepatuhan organ perseroan.
4. Legal Head / General Counsel: Penasihat utama direksi.
5. Pejabat Eksekutif (VP/GM): Calon suksesor kepemimpinan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Jika saya sudah resign 5 tahun lalu, apakah saya masih bisa dikejar utang pajak perusahaan? A: Bisa. Dalam hukum pajak, pengurus yang menjabat saat tahun pajak terutang tetap bertanggung jawab, kecuali bisa membuktikan sebaliknya. Kami akan bahas strategi pembelaan dan bukti pendukungnya.

Q: Apakah Komisaris Independen juga menanggung risiko yang sama? A: Ya. UU tidak membedakan jenis Komisaris dalam hal tanggung jawab renteng jika terjadi kelalaian pengawasan yang menyebabkan kepailitan. “Independen” bukan berarti “Kebal”.

Q: Bagaimana jika keputusan saya rugi karena kondisi pasar (Force Majeure)? A: Kerugian bisnis murni (Business Loss) tidak dapat dipidana atau digugat perdata, ASALKAN Anda bisa membuktikan telah menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudent Person Rule) dan BJR. Kami ajarkan cara membuktikannya.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar hukum korporasi senior:

• Ahli Hukum Perseroan (Doktor Hukum): Akademisi dan praktisi yang sering menjadi Saksi Ahli di pengadilan niaga terkait kasus tanggung jawab direksi.
• Mantan Eksekutif Korporasi: Praktisi bisnis yang berpengalaman menghadapi sengketa kepailitan dan restrukturisasi utang.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.