Prosedur PHK yang Sah Pasca-UU Cipta Kerja untuk Hindari Gugatan PHI

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan manajemen yang paling berisiko tinggi. Satu kesalahan kecil dalam prosedur—seperti tidak memberikan surat pemberitahuan atau salah menghitung pesangon—dapat menjadi dasar gugatan yang kuat bagi pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, memahami prosedur baru yang sah adalah kewajiban mutlak.

Mengapa Kepatuhan Prosedur PHK Begitu Penting?

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengubah secara signifikan tata cara dan perhitungan hak akibat PHK. Aturan mengenai alasan PHK, kewajiban pemberitahuan, dan perundingan bipartit kini diatur lebih rinci. Hakim di PHI akan pertama-tama memeriksa apakah prosedur ini telah diikuti oleh perusahaan. Jika prosedur cacat, besar kemungkinan PHK akan dinyatakan batal demi hukum, dan perusahaan diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pekerja serta membayar upah selama proses.

Mekanisme Solusi: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Kami menyediakan pendekatan berbasis workflow dan dokumentasi. Peserta akan diberikan alur kerja visual untuk berbagai skenario PHK (misal: karena pelanggaran Peraturan Perusahaan, efisiensi, atau pengunduran diri). Untuk setiap langkah dalam alur kerja, kami menyediakan templat dokumen hukum yang sesuai, seperti Surat Pemberitahuan Maksud PHK, Undangan Bipartit, dan Perjanjian Bersama, yang siap untuk diadaptasi.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

• Memahami alasan-alasan PHK yang sah menurut UU Cipta Kerja dan PP 35/2021.
• Menguasai tata cara PHK yang prosedural, dari pemberitahuan hingga kesepakatan.
• Mampu menghitung hak-hak pekerja (pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak) secara akurat.
• Terampil dalam mendokumentasikan setiap tahapan proses PHK sebagai alat bukti.
• Secara drastis mengurangi potensi gugatan PHK yang merugikan perusahaan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Landasan Hukum & Prosedur PHK

• Analisis Perubahan Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja dan PP 35/2021.
• Tata Cara PHK karena Alasan Pelanggaran (Surat Peringatan & Proses Skorsing).
• Tata Cara PHK karena Alasan Mendesak atau Efisiensi Perusahaan.
• Workshop: Menyusun Surat Pemberitahuan Maksud PHK dan Undangan Perundingan Bipartit.

Hari 2: Perhitungan Hak & Dokumentasi

• Workshop: Simulasi Perhitungan Pesangon, UPHMK, dan UPH untuk Berbagai Alasan PHK.
• Penyusunan Perjanjian Bersama (PB) yang Sah dan Mengikat.
• Langkah Selanjutnya Jika Bipartit Gagal: Persiapan Menuju Mediasi.
• Checklist Audit: Memeriksa Kelengkapan Dokumen Proses PHK Sebelum Finalisasi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Seluruh Praktisi di Departemen HR (dari staf hingga manajer).
• Pimpinan Perusahaan dan Direksi.
• Legal Corporate yang menangani isu ketenagakerjaan.
• Manajer Lini yang memiliki kewenangan memberikan Surat Peringatan.
• Pemilik Usaha yang ingin memastikan kepatuhan hukum.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

• Apa perbedaan utama aturan PHK sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja? Perbedaan paling signifikan terletak pada beberapa alasan PHK yang diatur ulang, kewajiban pemberitahuan maksud PHK sebelum proses berjalan, dan formula perhitungan hak yang baru. Kami akan mengupasnya secara detail.
• Apakah perusahaan masih wajib membayar pesangon jika pekerja melakukan kesalahan berat? Konsep “kesalahan berat” mengalami perubahan. PP 35/2021 mengatur kondisi spesifik di mana pekerja yang melakukan pelanggaran hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah. Pelatihan ini akan menjelaskannya.
• Bagaimana jika pekerja menolak menandatangani perjanjian bersama? Jika tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka proses akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu mediasi di Dinas Ketenagakerjaan. SOP untuk tahap ini juga akan kami bahas.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah seorang konsultan hukum ketenagakerjaan yang telah membantu lebih dari 50 perusahaan merevisi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mereka agar sesuai dengan UU Cipta Kerja. Beliau sangat berpengalaman dalam memberikan pendampingan proses PHK massal akibat efisiensi.

Jika Anda ingin menggali lebih banyak wawasan dan contoh penerapan nyata, silakan ikuti kelas Training Hukum Sainstara yang menghadirkan materi komprehensif serta pembahasan mendalam dari para praktisi berpengalaman.