Training Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) & PKB: Teknik Legal Drafting & Negosiasi Harmonis Pasca UU Cipta Kerja

Apakah proses perundingan PKB di perusahaan Anda sering berakhir deadlock, memakan waktu berbulan-bulan, dan menguras emosi? Atau, apakah Anda bingung bagaimana menyelaraskan benefit karyawan yang sudah ada di PP lama dengan aturan baru UU Cipta Kerja yang secara nominal lebih rendah?

PP dan PKB adalah fondasi hubungan industrial. Dokumen yang ambigu atau bertentangan dengan undang-undang adalah tiket emas menuju perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tantangan terbesar saat ini adalah Harmonisasi. Perusahaan ingin efisiensi sesuai UU Cipta Kerja, sementara Serikat Pekerja ingin mempertahankan benefit lama. SAINSTARA hadir untuk memberikan jembatan solusi melalui teknik drafting cerdas dan negosiasi yang elegan.

Mengapa PP/PKB “Copy-Paste” Sangat Berbahaya?

Menggunakan draf lama atau meniru perusahaan lain tanpa penyesuaian memiliki risiko fatal:

1. Batal Demi Hukum: Klausul yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja (misal: aturan pesangon lama yang tidak disesuaikan) dapat dinyatakan batal, memaksa perusahaan mengikuti aturan normatif yang mungkin tidak sesuai kemampuan kas.
2. Pasal Karet: Kalimat seperti “pelanggaran berat lainnya” tanpa definisi rinci akan mentah di pengadilan saat Anda mencoba mem-PHK karyawan bermasalah.
3. Inefisiensi Biaya: Gagal mengatur detail tunjangan atau lembur dalam PKB bisa menyebabkan pembengkakan biaya operasional yang tidak terkendali.

Mekanisme Solusi Penyusunan Peraturan Perusahaan: Legal Drafting & Negotiation Strategy

Kami memadukan keahlian hukum perancangan naskah dengan psikologi negosiasi konflik.

• Audit Regulasi Internal: Teknik membedah PP/PKB existing. Memetakan mana pasal yang “Wajib Ubah” (Mandatori Regulasi), mana yang “Boleh Tetap” (Kesepakatan), dan mana yang “Perlu Dihapus”.
• Precision Legal Drafting: Seni menulis pasal yang tegas. Mengubah kalimat “Karyawan wajib bersikap sopan” (abstrak) menjadi “Karyawan dilarang mengucapkan kata kasar, bernada tinggi, atau mengancam…” (konkret dan bisa dieksekusi sanksinya).
• Interest-Based Negotiation: Menggeser perdebatan dari “Angka” ke “Kepentingan”. Bagaimana meyakinkan Serikat Pekerja bahwa penyesuaian benefit diperlukan demi keberlangsungan perusahaan (Job Security) jangka panjang.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan intensif ini, Tim Perunding Perusahaan dan Serikat Pekerja akan mampu:

• Menyusun Draf PP atau PKB yang harmonis dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35/2021.
• Membuat Tata Tertib Perundingan yang efektif untuk mencegah deadlock berkepanjangan.
• Mengidentifikasi Klausul Jebakan yang berpotensi merugikan perusahaan atau karyawan di masa depan.
• Melakukan pendaftaran dan pengesahan dokumen ke Disnaker/Kemenaker secara lancar (memenuhi syarat administratif).
• Membangun komunikasi yang konstruktif dengan mitra sosial (LKS Bipartit) untuk menjaga iklim kerja kondusif.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Teknik Penulisan Hukum dan 50% Strategi Negosiasi.

Hari 1: Kerangka Hukum & Legal Drafting

• Harmonisasi UU Cipta Kerja: Poin-poin krusial yang mengubah struktur PP/PKB (Waktu Kerja, Istirahat, Pengupahan, PHK).
• Anatomi PP & PKB:
  • Hak & Kewajiban Para Pihak.
  • Tata Tertib & Sanksi (SP 1, 2, 3).
  • Mekanisme Penyelesaian Keluh Kesah (Grievance Mechanism).
• Workshop Drafting: Latihan menyusun pasal disiplin kerja yang anti-multitafsir.

Hari 2: Strategi Negosiasi & Simulasi

• Persiapan Perundingan: Membentuk Tim Perunding, menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), dan menetapkan BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement).
• Teknik Negosiasi PKB:
  • Menghadapi taktik “Gertak Sambal” atau “Playing Victim”.
  • Teknik Drafting on the Spot (menulis kesepakatan langsung di layar).
• Simulasi Perundingan: Roleplay manajemen vs serikat pekerja membahas pasal kenaikan gaji dan bonus.
• Prosedur Administratif: Syarat pendaftaran di instansi ketenagakerjaan.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. HR Manager / IR Manager: Ketua tim perunding manajemen.
2. Pengurus Serikat Pekerja: Agar memahami koridor hukum dan cara berunding yang benar.
3. Legal Officer: Penjaga gawang legalitas draf.
4. Pemilik Usaha: Penentu kebijakan strategis.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah PP boleh diubah menjadi PKB, atau sebaliknya? A: PP bisa ditingkatkan menjadi PKB jika sudah terbentuk Serikat Pekerja dan disepakati. Namun, PKB tidak bisa turun kembali menjadi PP selama Serikat Pekerja masih ada. Kami akan jelaskan implikasi strategisnya.

Q: Bagaimana jika perundingan PKB macet (deadlock) berbulan-bulan? A: Ada mekanisme hukumnya. Jika deadlock, para pihak harus menuangkan dalam berita acara dan bisa meminta mediasi Disnaker. Namun, kami ajarkan teknik pencegahan deadlock agar tidak perlu sampai ke pihak luar.

Q: Bolehkah PKB mengatur nilai pesangon lebih rendah dari UU Cipta Kerja? A: Tidak Boleh. Ketentuan undang-undang adalah standar minimum (floor). PKB hanya boleh mengatur hal-hal yang lebih baik atau sama dengan UU (Quality Above Standard). Jika lebih rendah, pasal tersebut batal demi hukum.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh negosiator ulung:

• Mantan Mediator Hubungan Industrial: Praktisi yang telah mendamaikan ratusan sengketa PKB dan memahami titik temu yang realistis.
• Konsultan Hukum Ketenagakerjaan: Ahli drafting yang berpengalaman menyusun PKB untuk perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.