Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP): Strategi Transisi Perpres 46/2025 & Imperatif TKDN 40%

Lansekap pengadaan barang dan jasa pemerintah telah berubah drastis. Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 bukan sekadar revisi aturan, melainkan pergeseran paradigma. Dengan mandat Imperatif TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), di mana produk dengan nilai TKDN + BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40% wajib hukumnya dibeli, ruang gerak untuk produk impor makin sempit.

Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja, kesalahan menghitung Harga Evaluasi Akhir (HEA) berdasarkan preferensi harga bisa berujung pada sengketa sanggah banding atau temuan audit. Bagi Vendor, gagal menyajikan data TKDN yang valid berarti gugur sebelum bertanding. SAINSTARA menghadirkan pelatihan strategis untuk membedah “Jebakan Teknis” dalam regulasi baru ini, memastikan Anda belanja dengan aman atau memenangkan tender secara legal.

Mengapa Perpres 46/2025 Membuat Pelaku Pengadaan “Gemetar”?

Berdasarkan analisis risiko regulasi terbaru, terdapat tiga titik kritis yang sering menjadi sumber masalah hukum dan administratif:

1. Matematika Maut TKDN & BMP: Menghitung preferensi harga bukan sekadar tambah-kurang. Banyak Pokja salah menafsirkan cara menggabungkan nilai TKDN (dari Kemenperin) dengan nilai BMP (Investasi/Layanan). Kesalahan 0,1% dalam perhitungan HEA bisa mengubah urutan pemenang tender dan memicu tuntutan hukum.
2. Jebakan Ambang Batas (Threshold): Perubahan batas Pengadaan Langsung menjadi Rp 200 juta (Barang/Jasa Lainnya) dan Rp 400 juta (Konstruksi) sering disalahartikan. Pelaku di daerah rentan melakukan “Pemecahan Paket” (Splitting) untuk menghindari tender, padahal ini adalah modus korupsi yang paling mudah dideteksi aparat.
3. Definisi “Benturan Kepentingan” yang Meluas: Regulasi baru memperketat definisi afiliasi, mencakup hubungan kekerabatan dan kepemilikan saham silang. Di daerah dengan ekosistem bisnis terbatas, PPK sering tidak sadar bahwa tiga penawar yang masuk sebenarnya dikendalikan oleh satu pihak (Persekongkolan Horizontal), yang berujung pada pidana KPPU.

Mekanisme Solusi Pengadaan Barang dan Jasa: Kurikulum “Procurement Shield” SAINSTARA

Kami tidak hanya membacakan pasal. Kami memberikan simulasi dan alat kerja:

• Kalkulator HEA Otomatis: Workshop menggunakan spreadsheet khusus untuk menghitung Harga Evaluasi Akhir dengan memasukkan variabel TKDN dan BMP. Alat ini membantu Pokja menentukan pemenang yang sah secara matematis dan regulasi.
• Deteksi Dini Persekongkolan: Teknik forensik dokumen sederhana bagi PPK/Pokja untuk mendeteksi kesamaan IP Address, kesamaan format dokumen, atau hubungan afiliasi antar-peserta tender sebelum menetapkan pemenang.
• Navigasi E-Katalog Sektoral: Strategi bagi vendor untuk menayangkan produk di Katalog Elektronik dengan atribut TKDN yang benar, serta strategi pricing yang kompetitif namun tidak terjebak predatory pricing.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta (Baik Pemerintah maupun Swasta) diharapkan mampu:

• Melakukan verifikasi keaslian dan masa berlaku sertifikat TKDN melalui sistem Kemenperin untuk mencegah penipuan dokumen.
• Menghitung preferensi harga dan menetapkan HEA dalam evaluasi penawaran dengan presisi mutlak.
• Menyusun Dokumen Pemilihan yang memitigasi risiko sanggah banding akibat perubahan aturan Perpres 46/2025.
• Mengidentifikasi titik kritis “Pemecahan Paket” dan menyusun strategi konsolidasi pengadaan yang efisien.
• Bagi Vendor: Menyusun strategi penawaran yang memaksimalkan skor teknis melalui optimalisasi komponen lokal (TKDN).

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Bedah Regulasi & Kewenangan (Legal Framework)

• Matrix Perubahan: Perbandingan Head-to-Head Perpres 16/2018 (dan perubahannya) vs Perpres 46/2025. Apa yang dihapus, apa yang baru?
• Redefinisi Kewenangan: Pergeseran peran Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pemenang paket besar vs peran PPK. Mengatasi bottleneck birokrasi persetujuan.
• Mitigasi Benturan Kepentingan: Studi kasus afiliasi korporasi dan hubungan kekerabatan yang dilarang dalam tender.
• Strategi Ambang Batas: Cara aman melakukan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung sesuai nilai threshold baru.

Hari 2: Teknis TKDN & Strategi Pemenangan (Operational)

• Imperatif TKDN 40%: Cara membaca sertifikat TKDN (Barang vs Jasa). Verifikasi KBLI produk.
• Simulasi Perhitungan HEA: Praktik menghitung evaluasi harga dengan insentif TKDN dan BMP. Studi kasus: Tender Alat Kesehatan dan Konstruksi.
• Strategi E-Purchasing: Mekanisme Mini-Competiton di E-Katalog. Bagaimana vendor memenangkan “klik” dari PPK.
• Bedah Kasus Hukum: Analisis putusan pengadilan terkait sengketa pengadaan akibat kesalahan evaluasi TKDN.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Sektor Pemerintah (Buyer):

• PA/KPA & PPK: Penanggung jawab hukum dan keuangan proyek.
• Pokja Pemilihan: Eksekutor evaluasi tender.
• Inspektorat/SPI: Auditor internal yang mengawasi proses.

Sektor Swasta (Vendor):

• Direktur & Pemilik Usaha: Pengambil keputusan strategis.
• Manajer Tender/Estimator: Penyusun dokumen penawaran.
• Business Development: Tim yang membidik peluang pasar pemerintah.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Sertifikat TKDN kami masih proses, apakah bisa ikut tender? A: Sesuai regulasi terbaru, preferensi harga hanya diberikan kepada yang sudah memiliki sertifikat valid. Namun, Anda masih bisa ikut tender (jika syarat minimal terpenuhi), hanya saja Anda tidak mendapat “diskon” evaluasi harga. Kami akan bahas strategi menyiasati masa transisi ini.

Q: Bagaimana jika di daerah kami tidak ada barang dengan TKDN 40%? A: Perpres mengatur mekanisme pengecualian. PPK harus membuat justifikasi teknis dan melakukan market sounding ulang. Di pelatihan, kami berikan template Berita Acara Justifikasi agar Anda tidak dituduh “pro-impor”.

Q: Apakah Perpres 46/2025 menghapus peran PPK? A: Tidak menghapus, tapi meredefinisi. Untuk paket strategis (nilai jumbo), penetapan pemenang ditarik ke PA. Ini justru melindungi PPK dari tekanan politis berlebihan. Kami akan jelaskan pembagian tugas barunya.

Q: Apakah pelatihan ini membahas E-Katalog Konstruksi? A: Ya. Sektor konstruksi memiliki kompleksitas TKDN gabungan (Material + Jasa). Kami memiliki sesi khusus simulasi E-Katalog untuk pekerjaan konstruksi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah praktisi pengadaan level nasional:

• Fasilitator Kehormatan LKPP: Penulis modul pelatihan PBJP nasional yang memahami filosofi di balik perubahan Perpres.
• Saksi Ahli Pengadaan: Sering dimintai keterangan oleh KPK/Kejaksaan dalam kasus sengketa pengadaan, memberikan perspektif mitigasi hukum yang tajam.
• Praktisi/Surveyor TKDN: Konsultan yang sehari-hari membantu perusahaan mendapatkan sertifikat TKDN, paham seluk-beluk perhitungan komponen.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.