Pelatihan Penanganan Risiko Hukum BLUD & BUMD: Strategi Fleksibilitas Keuangan yang Aman & Akuntabel

Apakah Anda sebagai Direktur RSUD atau Pimpinan BUMD merasa gamang dalam mengambil keputusan strategis? Di satu sisi, Anda dituntut profit dan pelayanan cepat (logika bisnis). Di sisi lain, Anda diawasi ketat dengan standar birokrasi yang kaku (logika pemerintahan).

Ketakutan akan Kriminalisasi Kebijakan adalah hantu terbesar bagi pejabat BLUD/BUMD. Salah tafsir atas “Fleksibilitas” yang diamanatkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 seringkali berujung pada temuan BPK atau panggilan Kejaksaan. Padahal, fleksibilitas tersebut adalah instrumen legal untuk meningkatkan layanan. SAINSTARA hadir untuk memberikan “Kepastian Hukum” melalui pelatihan yang membedah batasan tegas antara Inovasi Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi.

Mengapa Posisi Pejabat BLUD/BUMD Sangat Rentan?

Banyak pejabat tergelincir bukan karena niat jahat, melainkan karena kebingungan regulasi:

1. Status Kekayaan Ambigu: Perdebatan apakah kekayaan BUMD/BLUD adalah keuangan negara murni atau kekayaan badan hukum privat seringkali menjadi celah masuk aparat penegak hukum.
2. Jebakan Pengadaan: Menggunakan metode penunjukan langsung atas nama “darurat layanan” tanpa justifikasi administrasi yang kuat adalah sasaran empuk audit.
3. RBA yang Lemah: Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun asal-asalan, padahal RBA adalah dasar legalitas penggunaan anggaran di luar mekanisme APBD murni.

Mekanisme Solusi Pelatihan Penanganan Risiko Hukum: RBA sebagai Perisai & Doktrin BJR

Kami memadukan wawasan hukum administrasi negara dengan praktik manajemen korporasi.

• RBA as Legal Shield: Mengajarkan cara menyusun RBA Definitif dan Perubahan yang detail. Jika sebuah pengeluaran sudah tertera di RBA dan disahkan Kepala Daerah, maka posisi hukum Anda kuat.
• Business Judgment Rule (BJR) di BUMD: Memahami doktrin perlindungan direksi. Bagaimana membuktikan bahwa kerugian yang terjadi adalah risiko bisnis murni (Business Loss), bukan kerugian negara akibat kelalaian (State Loss).
• Flexibility Protocol: SOP Penggunaan “Ambang Batas” fleksibilitas anggaran BLUD. Kapan boleh melampaui pagu? Bagaimana mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD yang sah?

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop strategis ini, Pejabat Pengelola dan Legal Officer akan mampu:

• Membedakan Karakteristik Keuangan Negara pada BLUD (masuk APBD) dan BUMD (kekayaan dipisahkan) serta implikasi hukumnya.
• Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang memberikan keleluasaan namun tetap akuntabel (Jenjang Nilai).
• Menghadapi Audit BPK/Inspektorat dengan arsip pembuktian yang rapi, terutama terkait penggunaan dana langsung (pendapatan yang langsung digunakan).
• Melakukan mitigasi risiko pada Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga agar tidak merugikan aset daerah.
• Menyusun SOP Tata Kelola yang menjadi benteng pertahanan pertama terhadap dugaan maladministrasi.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Hukum Keuangan Negara dan 50% Manajemen Operasional BLUD/BUMD.

Hari 1: Kerangka Hukum & Keuangan Negara

• Rezim Hukum BLUD vs BUMD: Analisis UU No. 1/2004, UU No. 23/2014, dan PP 54/2017. Di mana letak risiko pidananya?
• Kerugian Negara: Definisi Nyata dan Pasti vs Potensi. Kapan masuk ranah Tuntutan Ganti Rugi (TGR), kapan masuk Tipikor?
• Penyusunan RBA BLUD: Sinkronisasi RBA dengan RKA-SKPD. Strategi menetapkan ambang batas fleksibilitas.

Hari 2: Operasional & Audit Defense

• Pengadaan Barang/Jasa BLUD: Menyusun Perkada Pengadaan yang customized. Kapan boleh menyimpang dari Perpres 16/2018?
• Manajemen SDM Non-PNS: Risiko hukum kontrak pegawai profesional dan sistem remunerasi/jasa pelayanan.
• Audit & Sengketa: Strategi menjawab temuan audit. Studi kasus Direksi BUMD/BLUD yang terjerat hukum dan cara pencegahannya.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Direktur RSUD / Kepala Puskesmas BLUD: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Direksi BUMD (Air Minum, Pasar, aneka usaha): Pengambil keputusan bisnis.
3. Pejabat Keuangan & PPK: Eksekutor anggaran.
4. Bagian Hukum & Perekonomian Setda: Pembina teknis dan regulasi daerah.
5. Dewan Pengawas: Pengontrol kinerja.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah BLUD boleh melakukan pengadaan langsung di atas Rp 200 juta? A: Bisa, asalkan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD tersebut. UU memberikan hak fleksibilitas (dikecualikan dari Perpres PBJ Pemerintah) untuk menunjang layanan. Kami ajarkan cara menyusun pasal-pasalnya.

Q: Bagaimana jika BUMD rugi terus, apakah Direksi bisa dipenjara? A: Rugi tidak sama dengan korupsi. Jika rugi karena pasar, Direksi dilindungi Business Judgment Rule. Namun, jika rugi karena fraud atau benturan kepentingan, itu pidana. Kami ajarkan cara mendokumentasikan “Itikad Baik” dalam risalah rapat.

Q: Apakah pendapatan BLUD harus disetor ke Kas Daerah dulu? A: Tidak. Keistimewaan utama BLUD adalah Dapat Menggunakan Langsung pendapatan layanan untuk belanja operasional. Namun, pelaporannya (SP3B) wajib tertib ke BUD.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar hukum keuangan negara:

• Mantan Auditor BPK/BPKP: Narasumber yang memahami celah temuan audit pada entitas BLUD dan BUMD.
• Ahli Hukum Administrasi Negara: Konsultan yang berpengalaman menyusun naskah akademik dan Perkada BLUD di berbagai provinsi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.