Kuasai Strategi Anti-Fraud (SAF) Sesuai POJK 12/2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 12 Tahun 2024, yang secara fundamental mengubah dan memperketat kewajiban penerapan Strategi Anti-Fraud (SAF) bagi Bank Umum, BPR, dan BPRS. Regulasi baru ini adalah respons tegas terhadap lonjakan digital fraud (seperti social engineering dan money mules) serta ancaman fraud internal yang kronis.

Sebagai Direktur Kepatuhan atau Kepala Unit Anti-Fraud, Anda kini wajib mengimplementasikan 4 pilar SAF secara lebih komprehensif dan melaporkannya secara berkala. Kegagalan dalam implementasi bukan lagi sekadar risiko operasional, tapi risiko kepatuhan yang berat.

Pelatihan strategi anti fraud (SAF) POJK 12 2024 dari Sainstara adalah workshop implementasi yang dirancang untuk memastikan bank Anda siap dan patuh.

Mengapa Implementasi SAF Menjadi Kebutuhan Mendesak Pasca POJK 12/2024?

Bank Anda tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan anti-fraud yang reaktif. Regulasi baru dan lanskap kejahatan modern menuntut perubahan strategis yang mendesak:

1. Mandat Tegas POJK 12/2024: Regulasi baru ini menggantikan aturan lama dengan ketentuan yang jauh lebih rinci, mencakup framework, tata kelola, dan kewajiban pelaporan Laporan Implementasi Strategi Anti Fraud (LSAF) yang wajib disampaikan ke OJK.
2. Ledakan Digital Fraud Eksternal: Indonesia adalah target utama social engineering, phishing, dan pencurian identitas. Unit Anti-Fraud dituntut memiliki sistem deteksi real-time untuk melindungi nasabah.
3. Ancaman Internal Fraud (Pembobol BPR): Data OJK konsisten menunjukkan bahwa fraud internal (misal: kredit fiktif, lapping) adalah penyebab utama kerugian masif dan kebangkrutan BPR.
4. Keterbatasan Sistem Deteksi: Bank (terutama BPR) tidak memiliki anggaran untuk anti-fraud system berbasis AI yang mahal. Mereka butuh strategi deteksi yang efektif namun efisien secara biaya, seperti whistleblowing system dan awareness frontliner.
5. Rendahnya Awareness Karyawan: Fraud sering terjadi karena teller atau customer service (CS) tidak dilatih untuk mengenali red flags atau modus operandi terbaru. Pilar Pencegahan (kultur) seringkali gagal.
6. Konflik Kepentingan Fungsi: Banyak bank (khususnya BPR) merangkap fungsi anti-fraud dengan unit kepatuhan atau audit internal, yang menciptakan konflik kepentingan dan melanggar prinsip independensi yang diamanatkan OJK.

Mekanisme Solusi Pelatihan Strategi Anti Fraud : Implementasi Praktis 4 Pilar Strategi Anti-Fraud OJK

Pelatihan ini adalah panduan end-to-end untuk membangun SAF yang robusta sesuai POJK 12/2024. Kami fokus pada implementasi praktis 4 pilar:

1. Pilar 1: Pencegahan (Pondasi Utama): Kami tidak hanya mengajar awareness, tapi cara membangun budaya anti-fraud. Termasuk Know Your Employee (KYE), screening integritas, dan melatih frontliner mengenali red flags.
2. Pilar 2: Deteksi (Sistem Efektif): Cara membangun sistem deteksi dini yang scalable. Ini mencakup implementasi Whistleblowing System (WBS) yang efektif, teknik analisis data sederhana untuk red flags, dan deteksi anomali.
3. Pilar 3 & 4: Investigasi & Pemantauan: Teknik investigasi awal, penanganan bukti digital, eskalasi, dan perbaikan proses (tindak lanjut) agar fraud tidak terulang.
4. Workshop Penyusunan LSAF: Kami memberikan panduan dan template praktis untuk menyusun Laporan Implementasi Strategi Anti Fraud (LSAF) yang komprehensif untuk dilaporkan ke OJK.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu:

• Merancang dan mengimplementasikan 4 Pilar Strategi Anti-Fraud (SAF) sesuai amanat POJK 12/2024.
• Membangun sistem deteksi dini yang efektif (termasuk whistleblowing system) untuk fraud internal dan digital.
• Meningkatkan awareness karyawan (terutama frontliner) dalam mengenali red flags social engineering dan fraud internal.
• Menyusun Laporan Implementasi Strategi Anti-Fraud (LSAF) secara sistematis dan komprehensif untuk pelaporan OJK.
• Merumuskan struktur Unit Anti-Fraud yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini memadukan bedah regulasi terbaru dengan workshop implementasi praktis.

Hari 1: Fondasi POJK 12/2024 dan Pilar Pencegahan & Deteksi

• Modul 1: Bedah Tuntas POJK 12/2024
  • Apa yang Baru? Perbandingan dengan regulasi lama.
  • Kewajiban Tata Kelola: Independensi Unit Anti-Fraud, Peran Direksi & Komisaris.
• Modul 2: Pilar 1 – Pencegahan (Membangun Benteng Budaya)
  • Implementasi Know Your Employee (KYE) dan Uji Integritas.
  • Workshop: Merancang Program Awareness Anti-Fraud untuk Frontliner (Teller/CS).
• Modul 3: Pilar 2 – Deteksi (Membangun Sistem Peringatan Dini)
  • Workshop: Implementasi Whistleblowing System (WBS) yang Efektif & Terpercaya.
  • Teknik Analisis Red Flags (Manual & Berbasis Data) untuk Fraud Internal (Kredit, Operasional) dan Digital Fraud (Money Mules).

Hari 2: Pilar Investigasi, Pelaporan OJK, dan Studi Kasus

• Modul 4: Pilar 3 – Investigasi
  • Teknik Investigasi Awal dan Eskalasi.
  • Penanganan Bukti Digital dan Aspek Hukum Fraud.
• Modul 5: Pilar 4 – Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
  • Root Cause Analysis (RCA) pasca-temuan fraud.
  • Perbaikan proses dan pengendalian agar tidak terulang.
• Modul 6: Workshop Penyusunan Laporan LSAF
  • Struktur dan Checklist Laporan Implementasi Strategi Anti-Fraud (LSAF) sesuai permintaan OJK.
• Modul 7: Studi Kasus Mendalam
  • Kasus 1: Modus Social Engineering & Phishing (Eksternal).
  • Kasus 2: Modus Kredit Fiktif & Lapping (Internal BPR).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini wajib diikuti oleh individu dan unit kerja yang bertanggung jawab atas GRC dan SAF:

• Direktur Kepatuhan Bank Umum dan BPR/BPRS
• Kepala Unit/Fungsi Anti-Fraud
• Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
• Manajer Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Manager)
• Manajer Manajemen Risiko Operasional
• Penyelenggara ITSK / Fintech yang wajib menerapkan SAF.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

T: BPR kami kecil dan tidak memiliki Unit Anti-Fraud khusus, fungsi ini dirangkap. Bagaimana? J: POJK 12/2024 tetap wajib diterapkan oleh BPR. Pelatihan ini justru mengajarkan Anda cara membangun fungsi SAF yang efektif sesuai skala BPR, termasuk cara mengelola conflict of interest jika fungsi tersebut dirangkap (misal: dirangkap oleh Kepatuhan, bukan Audit Internal) agar tetap compliant dengan OJK.

T: Apakah pelatihan ini mengajarkan cara membangun anti-fraud system (teknologi AI)? J: Pelatihan ini tidak fokus pada coding AI. Kami fokus pada strategi dan proses yang jauh lebih penting. Sistem AI mahal tidak ada gunanya jika Pilar 1 (Pencegahan/Budaya) gagal. Kami mengajarkan cara membangun sistem deteksi (termasuk whistleblowing dan awareness frontliner) yang 90% lebih efektif mendeteksi fraud internal dibanding sistem mahal.

T: Apa perbedaan utama POJK 12/2024 dengan aturan lama? J: Sangat signifikan. POJK 12/2024 lebih ketat dalam tata kelola (independensi fungsi), lebih rinci mencakup digital fraud, dan mewajibkan pelaporan implementasi LSAF secara berkala. Bank tidak bisa lagi pasif, tapi harus proaktif menerapkan 4 pilar.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh praktisi ahli yang telah teruji dalam implementasi SAF:

• Certified Fraud Examiner (CFE) dengan spesialisasi investigasi sektor perbankan.
• Praktisi (Manta Kepala Unit Anti-Fraud Bank BUKU 4) yang telah merancang dan mengimplementasikan 4 pilar SAF di lapangan.
• Konsultan Kepatuhan OJK yang berpengalaman mendampingi Bank Umum dan BPR dalam menyusun Laporan Kepatuhan dan LSAF.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.