Pelatihan Pidana Korporasi & Pertanggungjawaban Pidana: Strategi Mitigasi Risiko Hukum bagi Direksi & Komisaris

Apakah Anda menyadari bahwa sebagai Direksi atau Komisaris, Anda dapat dipidana atas tindakan suap yang dilakukan oleh manajer pemasaran Anda di lapangan, meskipun Anda tidak pernah memerintahkannya?

Selamat datang di era baru penegakan hukum pidana korporasi. Dengan berlakunya PERMA No. 13 Tahun 2016, hakim memiliki pedoman jelas untuk memidana korporasi dan/atau pengurusnya. Ketidaktahuan (ignorance) bukan lagi alasan pemaaf. Risiko hukum kini bukan sekadar denda administratif, melainkan perampasan aset perusahaan hingga pidana penjara bagi eksekutif puncak. SAINSTARA menghadirkan forum eksklusif untuk mendiskusikan strategi mitigasi risiko ini secara mendalam, rahasia, dan taktis.

Mengapa Posisi “C-Level” Saat Ini Sangat Rentan?

Doktrin hukum telah berkembang jauh meninggalkan pemahaman konvensional:

1. Vicarious Liability (Tanggung Jawab Pengganti): Atasan bertanggung jawab atas tindak pidana bawahan yang dilakukan dalam lingkup kerja (scope of employment), meskipun tanpa perintah langsung.
2. Penerima Manfaat (Beneficial Owner): Jika perusahaan diuntungkan dari tindak pidana (misal: penghematan biaya limbah ilegal), korporasi dan pengurusnya dianggap menikmati hasil kejahatan.
3. Absennya Sistem Pencegahan: PERMA 13/2016 menegaskan bahwa korporasi dapat dipersalahkan jika tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai.

Mekanisme Solusi Pelatihan Pidana Korporasi: Membangun “Legal Defense Architecture”

Kami memadukan wawasan hukum pidana dengan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).

• Bedah Anatomi PERMA 13/2016: Memahami kriteria kesalahan korporasi. Kapan sebuah tindakan dianggap “untuk dan atas nama korporasi”? Kapan dianggap “tindakan oknum” (frolic and detour)?
• Strict Liability Deep-Dive: Memahami sektor-sektor yang menerapkan tanggung jawab mutlak (Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen) di mana unsur “kesalahan” tidak perlu dibuktikan, dan bagaimana memitigasinya.
• ISO 37001 as Legal Shield: Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi sebagai alat bukti hukum (mitigating factor) di pengadilan untuk membuktikan bahwa Direksi telah berupaya maksimal melakukan pencegahan.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan tingkat eksekutif ini, Peserta akan mendapatkan wawasan strategis untuk:

• Mengidentifikasi celah risiko pidana dalam struktur organisasi dan proses bisnis (Pengadaan, Perizinan, Hubungan Pemerintah).
• Membedakan antara tanggung jawab pribadi (Personal Liability) dan tanggung jawab korporasi (Corporate Liability) untuk melindungi aset pribadi.
• Menyusun Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana internal yang memenuhi standar Mahkamah Agung.
• Menerapkan prinsip Business Judgment Rule yang terdokumentasi rapi sebagai perisai hukum bagi keputusan Direksi.
• Mengelola krisis hukum (Legal Crisis Management) saat perusahaan disidik oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi dikemas dalam bentuk Executive Sharing dan Studi Kasus Putusan Pengadilan.

Hari 1: Paradigma Pidana Korporasi

• Evolusi Subjek Hukum: Dari Societas Delinquere Non Potest menjadi Korporasi sebagai Pelaku Pidana.
• Teori Pertanggungjawaban:
  • Direct Corporate Criminal Liability (Tindak pidana oleh organ pengurus).
  • Vicarious Liability (Tanggung jawab atasan-bawahan).
  • Strict Liability (Tanggung jawab tanpa kesalahan).
• Bedah PERMA 13/2016: Prosedur pemeriksaan, sanksi pidana, dan eksekusi putusan terhadap korporasi.

Hari 2: Strategi Mitigasi & Studi Kasus

• Studi Kasus High Profile: Bedah kasus korupsi korporasi besar di Indonesia (Analisis pertimbangan hakim dalam menghukum/membebaskan Direksi).
• Membangun Sistem Kepatuhan: Implementasi ISO 37001 dan Whistleblowing System yang efektif.
• Due Diligence Kriminal: Cara mendeteksi rekam jejak kriminal calon mitra bisnis atau vendor agar tidak terseret kasus TPPU (Pencucian Uang).
• Perlindungan Direksi: Asuransi D&O (Directors & Officers Liability Insurance) dan batasan klaimnya.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Direksi & Dewan Komisaris: Penanggung jawab utama korporasi.
2. Chief Legal Counsel / Head of Legal: Penasihat strategis perusahaan.
3. Compliance Director: Penjaga gawang kepatuhan.
4. Corporate Secretary: Penghubung organ perseroan.
5. Senior Risk Manager: Analis risiko strategis.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah jika saya tidak tahu menahu (tidak ada mens rea), saya tetap bisa dipidana? A: Dalam doktrin modern, “membiarkan” atau “gagal mengawasi” bisa dianggap sebagai kesalahan (omission). Pelatihan ini mengajarkan standar pengawasan yang harus Anda lakukan agar terbebas dari tuduhan pembiaran.

Q: Apakah pelatihan ini membahas cara “mengatur” perkara? A: Sama sekali tidak. Kami mengajarkan integritas dan strategi pertahanan hukum yang sah (legal defense). Kami fokus pada pencegahan (preventive) dan kesiapan menghadapi proses hukum (readiness).

Q: Apakah ISO 37001 menjamin direksi bebas penjara? A: Tidak ada jaminan 100%. Namun, memiliki sertifikasi ISO 37001 yang dijalankan dengan benar adalah bukti kuat itikad baik. Hakim akan mempertimbangkan ini sebagai alasan yang sangat meringankan atau bahkan membebaskan pengurus dari tanggung jawab pidana korporasi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh narasumber otoritatif:

• Mantan Hakim Agung / Hakim Tipikor: Yang memahami cara pandang pengadilan dalam memutus perkara korporasi.
• Praktisi Hukum Pidana Korporasi: Advokat senior yang berpengalaman mendampingi korporasi multinasional dalam litigasi pidana kompleks.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.