Pelatihan Legal Drafting Penyusunan Kebijakan Internal: Teknik Drafting SK Direksi & Peraturan Perusahaan Anti-Sengketa

Pernahkah perusahaan Anda menerbitkan kebijakan baru (misal: aturan lembur atau Work From Home), namun kemudian diprotes massal oleh karyawan karena dianggap melanggar kontrak kerja? Atau, apakah arsip kebijakan Anda semrawut di mana Surat Edaran (SE) isinya justru menganulir Surat Keputusan (SK) Direksi?

Kekacauan regulasi internal adalah cermin dari tata kelola yang buruk. Banyak drafter kebijakan di perusahaan (HRD/GA) tidak memiliki latar belakang hukum perundang-undangan, sehingga menulis aturan layaknya menulis himbauan: tidak tegas sanksinya dan multitafsir pasalnya. SAINSTARA menghadirkan pelatihan teknis untuk menstandarisasi “Produk Hukum” perusahaan Anda agar memiliki kekuatan mengikat yang sah dan kepastian eksekusi.

Mengapa Kebijakan yang “Asal Tulis” Berbahaya?

Kesalahan drafting kebijakan memiliki dampak domino:

1. Risiko Batal Demi Hukum: Jika Peraturan Perusahaan mengatur hal yang lebih rendah dari UU Cipta Kerja (misal: cuti dipotong sepihak), maka aturan itu dianggap tidak pernah ada.
2. Multitafsir: Penggunaan kata “dapat”, “bisa”, atau “sebaiknya” dalam pasal sanksi membuat manajemen sulit menindak pelanggar disiplin.
3. Tumpang Tindih: Kebijakan baru diterbitkan tanpa mencabut kebijakan lama yang mengatur hal sama, membingungkan pelaksana di lapangan.

Mekanisme Solusi Pelatihan Legal Drafting: Hierarki Norma & Teknik Legislatif

Kami mengadaptasi teknik penyusunan undang-undang negara ke dalam skala mikro perusahaan.

• Corporate Hierarchy of Norms: Menetapkan tata urutan. Anggaran Dasar > SK Direksi > Surat Edaran (SE) > Instruksi Kerja (IK). Memastikan aturan bawah tidak melawan aturan atas.
• Anatomi SK yang Benar: Workshop menyusun Konsiderans “Menimbang” (Alasan Filosofis/Sosiologis) dan Dasar Hukum “Mengingat” (Landasan Yuridis). Ini adalah “nyawa” sebuah SK agar tidak dianggap sewenang-wenang.
• Precision Wording: Seni memilih kata hukum. Kapan pakai “Wajib”, “Dilarang”, atau “Berhak”. Menghindari Pasal Karet yang memicu sengketa.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop ini, Peserta akan mampu:

• Menyusun Draft SK Direksi, Surat Edaran, dan Peraturan Perusahaan yang memenuhi syarat formil dan materiil.
• Melakukan Harmonisasi Regulasi: Audit kebijakan existing untuk mendeteksi pasal-pasal yang bertentangan dengan UU terbaru (Omnibus Law/UU PDP).
• Merancang Kode Etik & Perilaku (Code of Conduct) yang memuat sanksi berjenjang yang jelas dan adil.
• Membuat Matriks Kewenangan (Delegation of Authority): Siapa yang berhak menandatangani kebijakan level strategis vs taktis.
• Mengelola Sosialisasi Kebijakan agar diterima (buy-in) oleh karyawan tanpa resistensi berlebih.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 40% Teori Perundang-undangan dan 60% Praktik Drafting Kebijakan Korporasi.

Hari 1: Kerangka Hukum & Hierarki

• Teori Perundang-undangan Korporasi: Mengapa kebijakan harus tertulis? Asas Lex Superior dan Lex Specialis dalam perusahaan.
• Bentuk & Jenis Kebijakan:
  • Keputusan (Beschikking) vs Peraturan (Regeling).
  • Beda SK, SE, Instruksi Direksi, dan Memo Internal.
• Anatomi Naskah Dinas: Judul, Nomor, Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal), Penutup, dan Lampiran.

Hari 2: Workshop Drafting & Harmonisasi

• Teknik Penulisan Pasal:
  • Subjek, Predikat, Objek, Keterangan dalam bahasa hukum.
  • Menyusun Ketentuan Umum (Definisi).
  • Menyusun Ketentuan Sanksi dan Peralihan.
• Praktik Drafting: Peserta menyusun draf Kebijakan Disiplin Kerja atau Kebijakan Perjalanan Dinas.
• Review & Harmonisasi: Simulasi Legal Review terhadap draf kebijakan untuk memastikan tidak ada celah hukum.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. HR Manager & Staff: Pembuat aturan kepegawaian.
2. Legal Officer: Penjaga gawang legalitas draft.
3. Policy Analyst: Perancang sistem prosedur.
4. Tim GCG / Kepatuhan: Pengawas pelaksanaan aturan.
5. Corporate Secretary: Penerbit SK Direksi.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah SK Direksi harus didaftarkan ke Disnaker? A: Tergantung isinya. Jika SK tersebut mengatur syarat kerja yang bersifat umum dan permanen (menggantikan fungsi Peraturan Perusahaan), wajib disahkan. Jika hanya kebijakan internal manajerial (misal: struktur organisasi), tidak perlu. Kami akan bahas detail pemilahannya.

Q: Bagaimana jika kebijakan baru ditolak karyawan? A: Penolakan sering terjadi karena kurangnya Legal Reasoning dalam konsiderans “Menimbang”. Kami mengajarkan cara menulis alasan kebijakan yang logis dan persuasif, bukan otoriter.

Q: Apakah ada standar format kebijakan? A: Tidak ada standar baku nasional seperti UU, tapi ada Best Practice. Kami akan memberikan Template Kebijakan Standar yang biasa digunakan perusahaan multinasional (MNC) yang rapi dan sistematis.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh praktisi hukum korporasi:

• Senior Legal Drafter: Konsultan yang berpengalaman menyusun ribuan SK dan Peraturan di BUMN dan Swasta Nasional.
• Industrial Relations Expert: Praktisi yang memahami implikasi kebijakan terhadap psikologis karyawan dan potensi sengketa.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.