Pelatihan Pelatihan Hukum Perpajakan 2026: Strategi Menangkan Sengketa & Banding

Apakah Anda seorang profesional pajak yang merasa frustrasi ketika argumen akuntansi Anda mentah di hadapan Pemeriksa Pajak? Atau, apakah Anda seorang Advokat yang ingin masuk ke ranah “basah” sengketa fiskal namun bingung dengan prosedur khusus di Pengadilan Pajak yang berbeda dengan peradilan umum?

Dunia perpajakan bukan hanya soal angka; ini adalah Pertarungan Interpretasi Hukum. Fiskus (DJP) memiliki kewenangan luas untuk melakukan koreksi jabatan. Tanpa kemampuan litigasi dan pemahaman mendalam tentang UU KUP serta UU Pengadilan Pajak, perusahaan Anda berisiko membayar denda miliaran rupiah yang sebenarnya bisa diselamatkan. SAINSTARA menghadirkan pelatihan advanced untuk mentransformasi Anda dari “Penghitung Pajak” menjadi “Pembela Hak Wajib Pajak”.

Mengapa Brevet A/B Saja Tidak Cukup?

Kompetensi menghitung (Brevet A/B) hanya berguna saat kepatuhan normal. Saat terjadi sengketa, Anda butuh skill berbeda:

1. Lex Specialis Derogat Legi Generali: Pengadilan Pajak memiliki hukum acara sendiri (UU No. 14/2002) yang unik. Menggunakan logika hukum perdata/pidana biasa seringkali membuat pengacara salah langkah.
2. Beban Pembuktian: Dalam sengketa pajak, beban pembuktian seringkali ada pada Wajib Pajak. Gagal menyajikan bukti yang kompeten (Competent Evidentiary) berarti kekalahan.
3. Transfer Pricing Trap: Isu hubungan istimewa kini menjadi target utama koreksi. Tanpa memahami doktrin Arm’s Length Principle secara hukum, TP Doc Anda hanyalah tumpukan kertas tak bermakna.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum Perpajakan: Strategi Litigasi & Simulasi Sidang

Kami memadukan substansi pajak (Fiskal) dengan seni beracara (Litigasi).

• Pre-Audit Defense: Strategi menghadapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Bagaimana menjawab agar tidak berlanjut ke Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper).
• Legal Drafting for Tax: Teknik menyusun Surat Keberatan, Surat Banding, dan Surat Gugatan yang presisi. Menemukan celah cacat prosedur (Formil) yang bisa membatalkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa perlu bedah materi.
• Courtroom Simulation: Simulasi sidang Pengadilan Pajak. Teknik menyampaikan Bantahan Lisan dan menghadirkan Saksi Ahli untuk meyakinkan Majelis Hakim.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan intensif ini, Peserta akan memiliki kompetensi untuk:

• Memenuhi persyaratan kompetensi untuk mengajukan izin sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.
• Menyusun Dokumen Sengketa (Keberatan, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali) yang memenuhi syarat formal dan material.
• Menangani sengketa Transfer Pricing dan Kepabeanan dengan argumentasi hukum bisnis yang logis.
• Melakukan Manajemen Pemeriksaan Pajak, mendampingi Direksi, dan meminimalisir temuan koreksi fiskal.
• Memahami Pidana Perpajakan dan strategi pendampingan saat terjadi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi setara dengan kurikulum Brevet C dan Pendidikan Khusus Pengacara Pajak.

Hari 1: Pemeriksaan & Upaya Hukum Domestik

• Update UU HPP & KUP: Implikasi perubahan regulasi terhadap hak Wajib Pajak.
• Strategi Pemeriksaan: Hak dan kewajiban saat diperiksa. Kapan harus tanda tangan Berita Acara? Kapan harus menolak?
• Teknik Keberatan: Menyusun alasan keberatan yang kuat. Menghindari jebakan Pasal 25 UU KUP (Denda jika keberatan ditolak).

Hari 2: Litigasi Pengadilan Pajak & Studi Kasus

• Hukum Acara Pengadilan Pajak: Alur sidang, pembuktian, dan putusan.
• Workshop Drafting: Praktik menyusun Surat Banding atas sengketa PPh Badan dan PPN.
• Sengketa Internasional: Bedah kasus Transfer Pricing dan Tax Treaty. Bagaimana membuktikan kewajaran transaksi afiliasi.
• Simulasi Sidang: Roleplay menjadi Kuasa Hukum vs Terbanding (DJP).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Tax Manager / Staff Pajak Senior: Yang ingin naik level ke ranah strategis.
2. Corporate Lawyer / Advokat: Yang ingin spesialisasi di bidang fiskal.
3. Konsultan Pajak: Wajib untuk melengkapi izin praktik (selain izin KIP).
4. Direktur Keuangan: Penanggung jawab akhir sengketa pajak.
5. Auditor Internal: Untuk memitigasi risiko pajak perusahaan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah setelah pelatihan ini saya otomatis dapat izin beracara? A: Tidak. Izin Kuasa Hukum diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dengan syarat tertentu (Ijazah S1, Sertifikat Brevet/Keahlian, SKCK, dll). Pelatihan ini memberikan Sertifikat Keahlian yang menjadi salah satu dokumen pendukung kompetensi yang diakui.

Q: Saya bukan Sarjana Hukum, apakah bisa menjadi Kuasa Hukum Pajak? A: Bisa. Berdasarkan aturan saat ini, Sarjana Ekonomi/Akuntansi/Administrasi Fiskal dengan pengalaman dan sertifikat keahlian perpajakan (seperti Brevet/Pelatihan ini) dapat mengajukan izin kuasa hukum.

Q: Apakah materi mencakup Pajak Daerah (PBB/BPHTB)? A: Fokus utama adalah Pajak Pusat (PPh/PPN) dan Kepabeanan yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Namun, prinsip keberatan/banding pajak daerah juga akan disinggung sebagai perbandingan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh praktisi “A1” di bidang sengketa pajak:

• Mantan Hakim Pengadilan Pajak: Narasumber yang paham betul apa yang dicari hakim dalam memutus perkara.
• Advokat Pajak Senior: Praktisi yang memiliki track record memenangkan kasus restitusi dan banding pajak perusahaan multinasional.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.