Pelatihan Hukum MNC: Navigasi Konflik Kepatuhan (Global vs Lokal) di Era UU Cipta Kerja & UU PDP

Bagi Country Legal Head atau Regional Counsel di Perusahaan Multinasional (MNC) Indonesia, tantangan terbesar bukanlah sekadar mematuhi hukum Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan kepatuhan tersebut dengan kebijakan global perusahaan (seperti U.S. FCPA atau EU GDPR) yang seringkali lebih ketat, atau bahkan bertentangan, dengan regulasi lokal.

Anda beroperasi dalam ketidakpastian hukum, di mana hukum nasional belum secara spesifik mengatur MNC, namun regulasi sektoral (BKPM, OJK, UU PDP) terus berubah. Pelatihan hukum perusahaan multinasional ini dirancang sebagai workshop strategi tingkat tinggi untuk menavigasi ambiguitas dan mengelola risiko kepatuhan multi-yurisdiksi.

Mengapa Kepatuhan MNC di Indonesia Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Kegagalan mengelola konflik hukum Global-Lokal adalah risiko terbesar. Kantor pusat global Anda menuntut standar kepatuhan A, sementara regulator Indonesia menuntut standar B.

1. Konflik Hukum (Choice of Law) & Standar Global: Ini adalah pain point utama. Kantor pusat menuntut kontrak menggunakan hukum New York atau standar U.S. FCPA. Namun, bagaimana jika hukum Indonesia (misal: UU Ketenagakerjaan) tidak mengizinkannya? Bagaimana Anda mengelola standar anti-korupsi global di pasar lokal?
2. Dinamika Regulasi Penanaman Modal (UU Cipta Kerja & BKPM): UU Cipta Kerja dan sistem OSS Berbasis Risiko telah mengubah total lanskap perizinan. Struktur PT PMA (Penanaman Modal Asing) dan pelaporan ke BKPM kini sangat dinamis, membutuhkan pemantauan konstan agar tidak melanggar komitmen investasi.
3. Kepatuhan Transfer Data (UU PDP vs GDPR): Ini adalah ‘bom waktu’ baru. UU PDP (UU 27/2022) kini memiliki aturan ketat terkait transfer data pribadi ke luar negeri (Pasal 56). Ini berpotensi konflik langsung dengan kebutuhan MNC untuk memusatkan data (misal: data karyawan, data pelanggan) di server cloud global, yang juga diatur oleh GDPR.
4. Risiko Sengketa & Eksekusi Arbitrase Internasional: Kontrak MNC hampir selalu menggunakan arbitrase internasional (misal: SIAC di Singapura). Namun, apakah putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia? Memastikan klausul arbitrase Anda mematuhi UU No. 30/1999 dan “ketertiban umum” Indonesia sangat krusial.
5. Kompleksitas Kontrak Ketenagakerjaan (Ekspatriat): Mengelola kontrak kerja untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) versus tenaga kerja lokal adalah ‘medan ranjau’ kepatuhan, melibatkan UU Ketenagakerjaan dan regulasi Imigrasi yang ketat.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum MNC: Metodologi ‘Jembatan Kepatuhan’ (Global-Local Bridge) SAINSTARA

Pelatihan kami unik. Kami tidak hanya mengajar “apa isi hukum Indonesia”. Kami bertindak sebagai ‘jembatan’. Kami mengajar Legal Counsel MNC cara menyeimbangkan tuntutan Global HQ (FCPA/GDPR) dengan realitas kepatuhan lokal (BKPM/UU PDP).

Kami memberikan kerangka kerja untuk (1) Mengidentifikasi konflik hukum, (2) Menilai risiko, dan (3) Mengartikulasikan kebutuhan lokalisasi kontrak kepada General Counsel global Anda dengan cara yang mereka pahami (berbasis risiko).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu untuk:

• Mampu menyusun klausul Choice of Law (Pilihan Hukum) dan Venue (Pilihan Yurisdiksi) yang strategis dan dapat dipertahankan.
• Mampu melakukan audit kepatuhan dual-compliance (Global Policy vs Local Law).
• Mampu merancang Data Transfer Agreement yang memenuhi standar UU PDP (untuk transfer ke HQ) dan standar global (GDPR).
• Mampu menavigasi struktur perizinan PT PMA terbaru melalui OSS Berbasis Risiko (BKPM) pasca-UU Cipta Kerja.
• Mampu menyusun kontrak TKA (Ekspatriat) yang patuh terhadap UU Ketenagakerjaan.
• Mampu memastikan klausul arbitrase internasional (misal: SIAC) dapat dieksekusi di Indonesia.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang untuk praktisi hukum senior dan fokus pada studi kasus lintas-batas.

Hari 1: Kerangka Hukum Lokal (Tantangan Kepatuhan di Indonesia)

• Modul 1: Dampak UU Cipta Kerja pada Struktur MNC
  • Membedah PP No. 5/2021: Perizinan Berbasis Risiko (OSS RBA) & Kepatuhan BKPM.
  • Struktur PT PMA terbaru: Daftar Prioritas Investasi (DPI).
  • Strategi restrukturisasi korporasi.
• Modul 2: Kepatuhan Multi-Regulator Sektoral
  • Menavigasi regulasi OJK (bagi MNC Keuangan), Pajak (Transfer Pricing), dan Bea Cukai (Impor/Ekspor).
• Modul 3: Rezim Kepatuhan Ketenagakerjaan
  • Drafting Kontrak Kerja TKA vs. Lokal (PKWT/PKWTT).
  • Manajemen pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai aturan lokal.

Hari 2: Konflik Lintas Batas, Kontrak Internasional, & Sengketa

• Modul 4: (Kritis) Kepatuhan UU PDP vs. GDPR
  • Workshop Drafting Data Transfer Agreement (DTA) untuk transfer data ke HQ.
  • Dasar hukum transfer data lintas batas (Pasal 56 UU PDP).
  • Menangani data breach lintas yurisdiksi.
• Modul 5: (Kritis) Menavigasi Standar Anti-Korupsi Global di Indonesia
  • Studi Kasus: Implikasi U.S. FCPA & UK Bribery Act vs. praktik lokal.
  • Drafting klausul anti-korupsi yang efektif dalam kontrak vendor.
• Modul 6: (Kritis) Drafting Kontrak Lintas Batas & Penyelesaian Sengketa
  • Strategi negosiasi Choice of Law dan Venue.
  • Workshop klausul arbitrase internasional (SIAC, BANI, UNCITRAL).
  • Tantangan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia (UU No. 30/1999).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan in-house ini sangat penting bagi tim hukum dan kepatuhan yang beroperasi lintas-yurisdiksi:

• Country Legal Head / Head of Legal Indonesia
• Regional Legal Counsel (APAC / Southeast Asia)
• General Counsel (Global) yang mengawasi operasi di Indonesia
• Compliance Manager / Officer MNC
• Mitra Firma Hukum yang melayani klien MNC (sebagai Indonesian Desk)

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

“Tim Legal HQ kami di New York/London sudah punya standar kontrak global. Kenapa kami harus repot dengan hukum lokal?” Karena standar global itu seringkali tidak enforceable atau bahkan ilegal di Indonesia. Contoh, kontrak kerja global Anda mungkin melanggar UU Ketenagakerjaan Indonesia. Jika terjadi sengketa, kontrak Anda bisa batal demi hukum. Pelatihan ini mengajarkan cara “melokalisasi” kontrak global agar tetap melindungi perusahaan dan patuh hukum lokal.

“Regulasi (UU Cipta Kerja) terus berubah. Bagaimana pelatihan ini tetap relevan?” Pelatihan ini tidak hanya memberi Anda checklist hukum yang statis. Kami memberi Anda framework untuk mengelola perubahan regulasi. Kami mengajar Anda cara memantau, menganalisis dampak, dan mengkomunikasikan risiko perubahan regulasi (seperti dari BKPM atau OJK) kepada manajemen senior.

“Kami selalu pakai arbitrase SIAC (Singapura) di semua kontrak. Bukankah itu sudah aman?” Aman jika klausulnya dirancang dengan benar. Namun, eksekusinya di Indonesia masih memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan “ketertiban umum” (Pasal 66 UU 30/1999). Jika drafting-nya salah, putusan SIAC Anda tidak berharga di Indonesia.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah praktisi hukum korporat senior, termasuk mantan Regional Counsel dan Mitra Firma Hukum Internasional (yang memiliki Indonesian Desk). Mereka memiliki pengalaman gabungan puluhan tahun dalam menasihati MNC Fortune 500 tentang struktur investasi di Indonesia, drafting kontrak lintas batas yang kompleks, dan mengelola sengketa arbitrase internasional bernilai tinggi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.