Pelatihan Hukum Lingkungan & Penyusunan AMDAL: Strategi Persetujuan Lingkungan OSS RBA & Sertifikasi Kompetensi

Apakah proyek strategis perusahaan Anda terhambat karena dokumen AMDAL dikembalikan berkali-kali oleh Komisi Penilai? Atau, Anda bingung menentukan apakah ekspansi pabrik/tambang Anda memerlukan AMDAL baru, Adendum ANDAL, atau cukup UKL-UPL?

Di era OSS Berbasis Risiko, Persetujuan Lingkungan adalah “Nyawa” perizinan berusaha. Tanpa itu, NIB tidak akan berlaku efektif. Namun, kompleksitas regulasi pasca UU Cipta Kerja seringkali menjadi jebakan. Dokumen yang disusun asal-asalan (copy-paste) kini mudah dideteksi dan digugat oleh masyarakat atau LSM, menyeret perusahaan ke sengketa hukum yang panjang. SAINSTARA hadir memberikan panduan navigasi teknis dan hukum untuk memastikan kepatuhan lingkungan perusahaan Anda.

Mengapa Dokumen AMDAL Sering Menjadi Masalah Hukum?

Banyak perusahaan menganggap AMDAL hanya formalitas tebal. Padahal, risiko mengintai di balik dokumen tersebut:

1. Cacat Prosedur: Mengabaikan pelibatan masyarakat (Konsultasi Publik) yang bermakna, sehingga Persetujuan Lingkungan rentan dibatalkan PTUN.
2. Data Fiktif: Menggunakan data rona lingkungan (kualitas air/udara) yang tidak valid atau kadaluwarsa, yang merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen.
3. Penyusun Tak Bersertifikat: Dokumen disusun oleh tim yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi (KTPA/ATPA) yang teregistrasi di LSK, membuat dokumen tidak sah secara hukum.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum Lingkungan & AMDAL: Integrasi Sains, Hukum, & OSS

Kami memadukan ketajaman analisis dampak lingkungan dengan kepatuhan administratif.

• Penapisan Mandiri (Screening): Cara membaca Permen LHK No. 4 Tahun 2021. Memastikan Anda tidak salah kamar: Wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL? Bagaimana dengan kegiatan di dalam kawasan industri?
• Anatomi Dokumen Valid: Bedah struktur Kerangka Acuan (KA), ANDAL, dan RKL-RPL. Teknik memprediksi dampak penting hipotetik (DPH) yang logis dan ilmiah.
• OSS Integration: Alur pengajuan Persetujuan Lingkungan via sistem Amdalnet dan integrasinya ke OSS RBA. Bagaimana menangani kendala teknis sistem?

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan intensif ini, Peserta akan memiliki kompetensi untuk:

• Melakukan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan secara akurat berdasarkan KBLI dan skala besaran kegiatan.
• Menyusun Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang memenuhi kaidah ilmiah dan regulasi PP 22/2021.
• Menghadapi Sidang Komisi Penilai AMDAL dengan argumen teknis yang kuat untuk mempertahankan metodologi dan prakiraan dampak.
• Memahami Sanksi Administratif & Pidana dalam UU PPLH (Pasal 98-119) dan strategi mitigasi risiko hukum bagi korporasi.
• Mempersiapkan diri untuk Uji Kompetensi (Sertifikasi) Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA) atau Anggota Tim (ATPA).

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Aspek Hukum/Regulasi dan 50% Teknis Penyusunan Dokumen.

Hari 1: Regulasi & Penapisan

• Update Hukum Lingkungan: Implikasi UU Cipta Kerja & PP 22/2021 terhadap perizinan. Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.
• Mekanisme Penapisan: Latihan menentukan jenis dokumen wajib (AMDAL vs UKL-UPL) menggunakan daftar lampiran Permen LHK 04/2021.
• Perizinan Berusaha (OSS RBA): Hubungan antara Risiko Usaha (Rendah, Menengah, Tinggi) dengan syarat lingkungan.

Hari 2: Teknis Penyusunan & Penilaian

• Metodologi AMDAL:
  • Pelingkupan (Scoping) & Dampak Penting Hipotetik.
  • Prakiraan & Evaluasi Dampak (Metode Matriks/Bagan Alir).
  • Penyusunan RKL-RPL yang aplikatif (bisa dipantau).
• Sistem Amdalnet: Tutorial pengisian dan upload dokumen digital.
• Partisipasi Masyarakat: Tata cara Pengumuman dan Konsultasi Publik yang sah (mencegah gugatan sosial).
• Persiapan Sertifikasi: Bedah SKKNI Penyusun AMDAL (Unit Kompetensi Inti).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. HSE / Environment Manager: Penanggung jawab teknis lingkungan.
2. Legal Officer Perusahaan Tambang/Industri: Pengawal kepatuhan hukum.
3. Konsultan Penyusun AMDAL: Wajib refreshment regulasi dan sertifikasi.
4. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Tim Teknis/Komisi Penilai Daerah.
5. Akademisi/Peneliti: Anggota tim ahli penyusun.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah setelah pelatihan ini saya langsung dapat sertifikat KTPA/ATPA? A: Tidak otomatis. Pelatihan ini adalah Pembekalan Kompetensi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) setelah Anda lulus uji kompetensi/asesmen. SAINSTARA bekerjasama dengan LSP terlisensi untuk memfasilitasi ujian tersebut.

Q: Kami sudah punya AMDAL lama, apakah harus buat baru karena UU Cipta Kerja? A: Tidak, izin lama tetap berlaku (Grandfather Clause). Namun, jika ada Perubahan Usaha/Kegiatan (misal: perluasan lahan, penambahan kapasitas produksi), Anda wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan (Adendum ANDAL). Kami bahas kriteria detailnya.

Q: Apa sanksinya jika kami beroperasi tanpa Persetujuan Lingkungan? A: Sanksinya sangat berat. Mulai dari denda administratif, paksaan pemerintah (penghentian operasi), hingga pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 Miliar Rupiah (Pasal 109 UU PPLH).

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar lingkungan senior:

• Tim Ahli Komisi Penilai AMDAL Pusat (KLHK): Narasumber yang terlibat langsung dalam penyusunan regulasi turunan UU Cipta Kerja bidang lingkungan.
• Asesor Kompetensi Lingkungan: Penguji yang berwenang melakukan asesmen sertifikasi penyusun AMDAL.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.