Pelatihan Hukum Investasi & Joint Venture: Strukturisasi PMA, Shareholder Agreement, & Mitigasi Risiko Nominee

Apakah perusahaan Anda terjebak dalam Joint Venture yang macet karena mitra lokal dan asing saling kunci (deadlock) dalam RUPS? Atau, apakah Anda masih menggunakan skema Nominee Arrangement (Pinjam Nama) untuk memegang aset properti atau saham, dan kini merasa was-was karena aset tersebut terancam disita negara atau digelapkan oleh sang Nominee?

Lanskap hukum investasi Indonesia telah berubah drastis pasca UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 (Daftar Positif Investasi). Sektor yang dulunya tertutup kini banyak yang terbuka 100% asing, namun pengawasannya semakin ketat. Kesalahan dalam menyusun struktur modal atau perjanjian kerjasama di awal dapat berujung pada hilangnya kendali atas perusahaan. SAINSTARA menghadirkan pelatihan strategis untuk mengamankan suntikan modal Anda melalui instrumen hukum yang valid dan enforceable.

Mengapa Perjanjian Nominee Adalah “Bom Waktu”?

Banyak investor menggunakan jasa warga negara Indonesia (WNI) sebagai pemegang saham boneka (Nominee) untuk menghindari aturan DNI atau syarat PMA. Ini sangat berbahaya karena:

1. Batal Demi Hukum: Pasal 33 UU No. 25/2007 menyatakan perjanjian Nominee batal demi hukum. Artinya, investor asing tidak diakui sebagai pemilik sah di mata negara.
2. Risiko Penggelapan: Sang Nominee (pemilik nama) secara hukum memiliki hak penuh menjual aset/saham tanpa persetujuan investor asli (Beneficial Owner).
3. Kesulitan Eksekusi: Back-to-back agreement (seperti Perjanjian Utang Piutang fiktif) seringkali mental di pengadilan saat terjadi sengketa.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum Investasi: Strukturisasi & Shareholder Agreement

Kami mengajarkan teknik merancang “Konstitusi Kerjasama” yang kokoh.

• Nominee Clean-Up: Strategi merestrukturisasi hubungan Nominee menjadi legal. Opsi konversi ke PT PMA (jika bidang usaha terbuka), skema Convertible Loan, atau pengambilalihan aset secara sah.
• The Bulletproof SHA: Menyusun Shareholder Agreement (SHA) yang mengatur detail hak Veto, Tag-Along & Drag-Along Rights, serta mekanisme dilusi saham jika salah satu pihak gagal setor modal (Capital Call).
• Deadlock Breaker: Menanamkan mekanisme penyelesaian kebuntuan (50:50) dalam kontrak. Menggunakan metode Russian Roulette atau Texas Shootout untuk memaksa salah satu pihak membeli atau menjual sahamnya saat konflik tak terelakkan.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop ini, Peserta akan mampu:

• Memahami batasan Daftar Positif Investasi (Perpres 10/2021) untuk menentukan apakah bidang usaha bisa 100% PMA atau wajib bermitra.
• Menyusun Joint Venture Agreement (JVA) dan SHA yang melindungi hak pemegang saham minoritas maupun mayoritas.
• Melakukan prosedur Pendirian/Perubahan PT PMA melalui sistem OSS RBA, termasuk pemenuhan syarat modal disetor >Rp 10 Miliar.
• Merancang strategi Divestasi Saham yang menguntungkan saat diwajibkan oleh regulasi.
• Menerapkan prinsip Beneficial Ownership Disclosure sesuai Perpres 13/2018 tanpa membahayakan struktur investasi.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 40% Regulasi Investasi dan 60% Drafting Perjanjian Transaksi.

Hari 1: Regulasi & Strukturisasi Modal

• Rezim Hukum Penanaman Modal: Hak dan kewajiban PMA vs PMDN. Fasilitas fiskal (Tax Holiday/Allowance).
• Mitigasi Risiko Nominee: Analisis putusan pengadilan terkait sengketa Nominee. Opsi restrukturisasi yang legal.
• Prosedur OSS RBA untuk PMA: Syarat modal ditempatkan, lokasi usaha, dan pelaporan LKPM.

Hari 2: Drafting Joint Venture & Sengketa

• Anatomi Shareholder Agreement:
  • Hak Suara & Kuorum RUPS.
  • Pembatasan Pengalihan Saham (Right of First Refusal).
  • Manajemen Direksi/Komisaris (Siapa menominasikan siapa).
• Penyelesaian Sengketa JV:
  • Mekanisme Put Option dan Call Option.
  • Arbitrase vs Pengadilan: Mana yang lebih efektif untuk sengketa investasi asing?
• Studi Kasus: Bedah kegagalan JV perusahaan multinasional di Indonesia.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Legal Counsel Perusahaan PMA: Penjaga kepatuhan investasi.
2. Investor (Asing & Lokal): Pemilik modal yang mencari mitra.
3. Notaris & PPAT: Pembuat akta pendirian dan perubahan.
4. Business Development Manager: Perancang skema kerjasama bisnis.
5. Konsultan Hukum: Pendamping transaksi klien.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah modal disetor Rp 10 Miliar untuk PMA harus tunai? A: Ya, dalam bentuk cash atau aset (inbreng) yang sudah diappraisal. OSS RBA tidak menerima modal dalam bentuk intangible atau janji setor. Kami akan bahas teknis pelaporannya di akta notaris.

Q: Bagaimana jika mitra lokal saya wanprestasi dalam JV? A: Inilah gunanya JVA dan SHA. Tanpa perjanjian tertulis yang detail di luar Anggaran Dasar, Anda sulit menuntut ganti rugi. Kami mengajarkan cara memasukkan klausul Event of Default yang spesifik.

Q: Apakah PMA boleh membeli tanah di Indonesia? A: PT PMA adalah subjek hukum Indonesia, sehingga boleh memiliki Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Namun, Tidak Boleh Hak Milik (SHM). Kami jelaskan implikasi hukum propertinya.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh praktisi hukum investasi senior:

• Corporate Lawyer (M&A Specialist): Partner firma hukum yang biasa menangani transaksi lintas negara (cross-border transaction) dan pendirian PMA.
• Konsultan Perizinan BKPM: Praktisi yang memahami seluk-beluk birokrasi perizinan investasi dan pelaporan di Indonesia.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.