Pelatihan Hukum E-Commerce: Kepatuhan UU PDP (UMKM), UU ITE, & T&C Anti-Sengketa

Fakta mengejutkan: riset pasar mengindikasikan bahwa 65% UMKM di Indonesia belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari kontrak elektronik yang mereka jalankan setiap hari.

Jika Anda pemilik bisnis e-commerce, seller di marketplace, atau startup D2C (Direct-to-Consumer), Anda mungkin beroperasi dengan risiko hukum masif tanpa menyadarinya.

Anda mungkin berpikir Terms & Conditions (T&C) dan Privacy Policy adalah formalitas yang bisa di-copy-paste. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), asumsi tersebut kini dapat berakibat pada sanksi denda 2% dari pendapatan tahunan Anda. Pelatihan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan kritis tersebut.

Mengapa Kepatuhan Hukum E-Commerce Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Riset yang sama menunjukkan bahwa hanya 12% responden yang pernah mengikuti workshop khusus hukum e-commerce. Ini adalah kesenjangan kesadaran yang berbahaya, terutama karena tiga ancaman berikut:

1. (Ancaman Baru) UU PDP Telah Berlaku: (Wawasan Kritis) UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) tidak membedakan skala bisnis. Jika Anda menyimpan data pelanggan (nama, alamat, nomor WA), Anda secara hukum adalah “Pengendali Data Pribadi”. Anda kini memikul tanggung jawab hukum penuh untuk melindungi data tersebut, mengelola permintaan subjek data, dan berisiko denda hingga 2% dari pendapatan jika terjadi kebocoran.
2. Risiko Ganda: Sengketa & Kebocoran: Pelaku e-commerce menghadapi risiko ganda: (1) Sengketa kontrak dengan pelanggan (barang tidak sesuai, refund, chargeback) dan (2) Risiko kebocoran data pelanggan yang kini memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang jauh lebih berat.
3. Ketidakpatuhan Regulasi Dasar (UU ITE & UUPK): Banyak T&C yang di-copy-paste ternyata tidak memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik menurut UU ITE (UU No. 11/2008 & perubahannya) atau mengandung klausul yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen (UUPK), yang membuatnya batal demi hukum.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum E-Commerce: Metodologi ‘Legal Cerdas’ E-Commerce SAINSTARA

Pelatihan ini adalah workshop praktis yang dirancang untuk pemilik bisnis (non-hukum) dan tim legal startup. Kami tidak mengajar teori hukum yang rumit; kami memberikan tools praktis:

1. Workshop T&C: Kami memandu Anda menyusun Terms & Conditions (Syarat & Ketentuan) yang sah secara hukum (memenuhi syarat UU ITE) dan adil (tidak melanggar UUPK Pasal 18).
2. Workshop Privacy Policy (Patuh UU PDP): Kami memberikan checklist dan template dasar untuk menyusun Privacy Policy (Kebijakan Privasi) yang memenuhi kewajiban minimal UU PDP.
3. Checklist Kesiapan: Kami memberikan checklist audit mandiri untuk menilai apakah alur bisnis Anda (dari checkout hingga pengiriman) sudah patuh hukum.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu untuk:

• Mampu memahami status dan kewajiban hukum Anda sebagai “Pengendali Data Pribadi” di bawah UU PDP, meskipun Anda UMKM.
• Mampu menyusun Privacy Policy (Kebijakan Privasi) dasar yang patuh UU PDP.
• Mampu menyusun Terms & Conditions (T&C) yang sah, mengikat, dan dapat ditegakkan (enforceable).
• Mampu memahami kekuatan hukum dari “centang setuju” (click-wrap agreement) berdasarkan UU ITE.
• Mampu mengidentifikasi klausul T&C yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen (UUPK).
• Mampu membedakan alokasi tanggung jawab hukum antara Platform Marketplace dan Seller.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini berfokus pada risiko terbesar yang dihadapi UMKM dan startup digital saat ini.

Hari 1: Fondasi Kepatuhan (UU PDP & UU ITE)

• Modul 1: (Kritis) Risk Awareness & Kesenjangan Pengetahuan
  • Membedah data: Mengapa 65% UMKM terekspos risiko hukum?
  • Risiko ganda: Sengketa Kontrak vs. Kebocoran Data.
• Modul 2: (Kritis) Implikasi UU PDP untuk E-Commerce & UMKM
  • Anda adalah “Pengendali Data”: Memahami definisi & tanggung jawab.
  • Sanksi Pidana, Perdata, dan Denda Administratif 2% dari Pendapatan.
  • Dasar-Dasar Pemrosesan: Persetujuan (Consent) dan Hak Subjek Data.
• Modul 3: (Kritis) Workshop Privacy Policy (Patuh UU PDP)
  • Anatomi Privacy Policy yang wajib ada.
  • Checklist kepatuhan minimal UU PDP untuk website Anda.
• Modul 4: Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik (UU ITE)
  • Syarat sahnya kontrak elektronik (Pasal 18-21 UU ITE).
  • Pembuktian Tanda Tangan Elektronik & Click-Wrap (“Saya Setuju”).

Hari 2: Drafting T&C & Mitigasi Sengketa

• Modul 5: (Kritis) Workshop Drafting Terms & Conditions (T&C)
  • Anatomi T&C: Klausul Akun, Pembelian, Pembayaran, Pengiriman.
  • Drafting klausul yang melindungi bisnis Anda.
• Modul 6: Larangan dalam T&C (UUPK Pasal 18)
  • Membedah Klausula Baku (Eksonerasi) yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen.
• Modul 7: Alokasi Tanggung Jawab (Platform vs. Seller)
  • Memahami PP 80/2019 (PMSE).
  • Siapa yang bertanggung jawab jika barang cacat atau terjadi penipuan?
• Modul 8: Mitigasi Sengketa
  • Alur penanganan komplain, refund, retur, dan sengketa chargeback kartu kredit.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini adalah kewajiban bagi siapa saja yang menjalankan bisnis secara digital:

• Pemilik UMKM dan Seller Online di marketplace atau social media.
• Pendiri (Founder) Startup E-Commerce / D2C.
• Digital Marketing Manager (yang sering ditugaskan membuat T&C dan Privacy Policy).
• In-House Legal Counsel yang baru menangani hukum teknologi/privasi data.
• **Pemilik Website / Blog ** yang mengumpulkan data subscriber.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

“Saya hanya UMKM rumahan. Apakah UU PDP benar-benar berlaku untuk saya?” YA. UU PDP tidak melihat ukuran perusahaan, tetapi aktivitas pemrosesan data. Jika Anda mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi pelanggan (Nama, Alamat, No. WA) untuk pengiriman atau pemasaran, Anda adalah “Pengendali Data Pribadi” dan wajib mematuhi UU PDP.

“Apakah T&C ‘centang setuju’ (click-wrap) itu sah di pengadilan Indonesia?” YA. Selama prosesnya dirancang dengan benar (sesuai syarat di UU ITE, di mana pengguna secara sadar memberikan persetujuan pada T&C yang dapat diakses), perjanjian click-wrap diakui sebagai bentuk kontrak elektronik yang sah dan mengikat di Indonesia.

“Kenapa saya tidak copy-paste T&C dari website lain saja?” Ini adalah praktik yang sangat berisiko. (1) Anda melanggar Hak Cipta T&C tersebut. (2) T&C tersebut mungkin tidak patuh UU PDP atau UUPK. (3) T&C tersebut dirancang untuk model bisnis mereka, bukan Anda, sehingga mungkin tidak melindungi Anda pada area yang paling Anda butuhkan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah praktisi hukum senior yang tersertifikasi di bidang hukum teknologi dan privasi data (data privacy). Mereka adalah konsultan yang telah membantu puluhan startup fintech, e-commerce, dan marketplace di Indonesia menyusun Terms & Conditions dan Privacy Policy yang tidak hanya patuh hukum (UU PDP/ITE/UUPK) tetapi juga mendukung model bisnis.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.