Pelatihan Hubungan Industrial & Penyelesaian Sengketa: Strategi Implementasi UU Cipta Kerja & Negosiasi Bipartit Efektif

Apakah perusahaan Anda sedang gamang menentukan status karyawan kontrak yang sudah diperpanjang berkali-kali? Atau, Anda merasa cemas setiap kali harus melakukan terminasi (PHK) karena takut salah hitung pesangon yang berujung pada demonstrasi atau gugatan hukum?

Isu Hubungan Industrial bukan sekadar masalah hukum, ini adalah masalah stabilitas bisnis. Pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), peta regulasi berubah total. Aturan pesangon menyusut, namun syarat administrasi PHK semakin ketat. Jika HRD atau Legal Officer tidak menguasai detail PP No. 35 Tahun 2021, perusahaan Anda duduk di atas bom waktu sengketa. SAINSTARA hadir untuk memberikan panduan navigasi yang aman di tengah turbulensi regulasi ini.

Mengapa “Cara Lama” Menyelesaikan Sengketa Sudah Tidak Relevan?

Mengandalkan intuisi atau aturan lama (UU 13/2003) bisa berakibat fatal:

1. Denda Pesangon: Salah menghitung hak karyawan bisa menyebabkan perusahaan dianggap kurang bayar, yang menjadi dasar perselisihan hak.
2. Cacat Formil: Surat Peringatan (SP) atau Surat Pemberitahuan PHK yang tidak sesuai prosedur PP 35/2021 dapat membatalkan PHK demi hukum, memaksa perusahaan mempekerjakan kembali karyawan bermasalah.
3. Eskalasi Konflik: Kegagalan melakukan cooling down di tahap Bipartit seringkali membuat masalah sepele meledak menjadi pemogokan kerja yang melumpuhkan produksi.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hubungan Industrial: Harmonisasi Regulasi & Psikologi Konflik

Kami memadukan kepatuhan hukum (Compliance) dengan seni manajemen konflik (Conflict Resolution).

• The Severance Calculator: Bedah tuntas rumus kompensasi PHK berdasarkan alasan (Efisiensi, Pensiun, Pelanggaran, Force Majeure). Kami berikan matriks perbandingannya agar Anda tidak salah bayar.
• PKWT & Outsourcing Audit: Teknik mengaudit perjanjian kerja karyawan kontrak dan vendor alih daya. Pastikan tidak ada “Karyawan Tetap Terselubung” yang berisiko hukum.
• Bipartite Strategy Protocol: Teknik memimpin perundingan dengan Serikat Pekerja. Cara menyusun Risalah Perundingan dan Perjanjian Bersama (PB) yang mengikat dan sah didaftarkan di PHI.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan intensif ini, Peserta akan mampu:

• Melakukan Audit Kepatuhan internal terhadap Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai UU Cipta Kerja.
• Menghitung Kompensasi PHK & Uang Pisah secara presisi sesuai masa kerja dan alasan pengakhiran, meminimalisir potensi tuntutan.
• Menyusun strategi Alih Daya (Outsourcing) yang aman dari risiko beralih status demi hukum.
• Menangani Mogok Kerja & Demo sesuai koridor hukum (kapan boleh lockout, kapan boleh potong upah no work no pay).
• Memenangkan atau mendamaikan kasus di tahap Mediasi Disnaker dengan argumen hukum yang solid.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Bedah Regulasi dan 50% Simulasi Kasus/Negosiasi.

Hari 1: Bedah UU Cipta Kerja & PP 35/2021

• Paradigma Baru: Perubahan fundamental dari UU 13/2003 ke UU 6/2023.
• Manajemen PKWT: Batas waktu (5 tahun), Kompensasi pengakhiran PKWT, dan syarat pencatatan.
• Outsourcing (Alih Daya): Batasan jenis pekerjaan (atau ketiadaan batasan?) dan perlindungan Tupe (Transfer of Undertaking Protection of Employment).
• Mekanisme PHK: Alur pemberian Surat Pemberitahuan, Tanggapan Karyawan, hingga pelaporan ke Disnaker.

Hari 2: Penyelesaian Sengketa (PPHI) & Negosiasi

• Jenis Perselisihan: Membedakan Perselisihan Hak, Kepentingan, PHK, dan Antar Serikat Pekerja.
• Teknik Perundingan Bipartit:
  • Persiapan data & mental.
  • Teknik Deadlock Breaking.
  • Penyusunan Risalah Bipartit (Alat bukti utama di pengadilan).
• Mekanisme Tripartit: Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Bagaimana menghadapi Mediator Disnaker?
• Simulasi PHI: Gambaran proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. HR Manager / HR Generalist: Penanggung jawab utama SDM.
2. Industrial Relations (IR) Officer: Garda terdepan negosiasi dengan serikat.
3. Legal Officer: Pendamping aspek hukum sengketa.
4. Pemilik Bisnis (Business Owner): Pengambil keputusan strategis biaya tenaga kerja.
5. Pengurus Serikat Pekerja: Untuk memahami hak dan kewajiban secara objektif.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Saya bukan sarjana hukum, apakah bisa mengerti materi ini? A: Sangat bisa. Kami menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi Bahasa Bisnis Operasional. Fokus kami adalah “Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan”, bukan menghafal pasal.

Q: Apakah membahas cara menghadapi karyawan yang “kutu loncat” atau toxic? A: Ya. Kami membahas sanksi disiplin (SP 1, 2, 3) dan PHK karena alasan mendesak/pelanggaran berat. Bagaimana mendokumentasikan pelanggaran tersebut agar sah menjadi bukti PHK.

Q: Rumus pesangon di UU Cipta Kerja rumit, apakah ada alat bantunya? A: Kami menyediakan Excel Template Perhitungan Pesangon otomatis yang sudah disesuaikan dengan faktor pengali di PP 35/2021. Anda tinggal input masa kerja dan gaji pokok.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh praktisi “Dua Sisi Meja”:

• Hakim Ad-Hoc PHI (Purn): Mantan hakim yang memahami cara pandang majelis hakim dalam memutus perkara sengketa kerja.
• Senior HR Practitioner: Praktisi yang berpengalaman puluhan tahun menangani negosiasi serikat pekerja di perusahaan padat karya (Manufaktur/Tambang).

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.