Pelatihan Etika Digital dan Tata Kelola AI (AI Governance) bagi Pengambil Kebijakan di Sektor Publik

Adopsi Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam pemerintahan menawarkan efisiensi luar biasa, namun juga membawa risiko etika dan hukum yang serius. Mulai dari staf yang mengunggah data rahasia negara ke ChatGPT, hingga algoritma bantuan sosial yang berpotensi bias diskriminatif. Tanpa tata kelola yang kuat, inovasi AI bisa berubah menjadi skandal kebijakan yang merugikan masyarakat dan menjerat pejabat dalam masalah hukum.

Pimpinan Daerah dan Kepala Dinas memegang tanggung jawab moral dan legal. Bagaimana Anda memastikan bahwa AI yang digunakan oleh instansi Anda aman, adil, dan mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023? SAINSTARA menghadirkan forum strategis ini untuk membekali para pengambil kebijakan dengan instrumen pengawasan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk memimpin era transformasi digital yang bertanggung jawab.

Mengapa “AI Tanpa Aturan” Berbahaya bagi Instansi Pemerintah?

Berdasarkan studi kasus global dan nasional, ketiadaan tata kelola AI (AI Governance) di sektor publik sering memicu krisis kepercayaan:

1. Bias Algoritma & Diskriminasi: Jika AI dilatih dengan data historis yang bias, ia akan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Contoh: Sistem seleksi penerima bansos yang secara sistematis mencoret kelompok demografi tertentu. Tanpa audit algoritma, pemerintah bisa dituduh melanggar HAM.
2. Pelanggaran Privasi & Kerahasiaan: ASN yang tidak paham etika sering menggunakan Generative AI publik untuk merangkum dokumen rahasia atau menulis pidato berisi data sensitif. Data tersebut kemudian tersedot ke server global, melanggar kedaulatan data negara.
3. Kekaburan Akuntabilitas (Black Box Problem): Ketika AI mengambil keputusan (misal: menolak perizinan), warga berhak tahu alasannya. Jika pejabat tidak bisa menjelaskan logika di balik keputusan mesin (“Maaf, sistem yang menolak”), maka prinsip transparansi pemerintahan yang baik (Good Governance) telah runtuh.

Mekanisme Solusi Pelatihan Etika Digital: Kerangka Kerja “Responsible AI” SAINSTARA

Kami membantu Anda membangun pagar pengaman kebijakan:

• Penyusunan Kebijakan Internal: Panduan langkah-demi-langkah menyusun Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang “Pedoman Pemanfaatan AI”. Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN dengan AI.
• Protokol Human-in-the-Loop: Menetapkan SOP di mana keputusan krusial yang berdampak pada hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan 100% pada mesin. Manusia (Pejabat) harus menjadi validator akhir.
• Audit Etika & Risiko: Teknik melakukan asesmen dampak etika sebelum pengadaan sistem AI. Memastikan vendor teknologi mematuhi standar privasi dan keamanan siber nasional.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti workshop kebijakan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi diharapkan mampu:

• Memahami lansekap regulasi AI di Indonesia (UU ITE, UU PDP, SE Menkominfo) dan implikasinya terhadap tanggung jawab hukum pejabat publik.
• Menyusun kerangka kerja Tata Kelola AI (AI Governance Framework) yang mencakup prinsip Transparansi, Keadilan, Akuntabilitas, dan Keamanan.
• Mengidentifikasi dan memitigasi risiko etika dalam proyek-proyek pemerintah (misal: CCTV pengenal wajah, Chatbot layanan, Analisis Big Data).
• Mengawasi kepatuhan pihak ketiga (vendor/pengembang) terhadap standar etika digital dalam kontrak pengadaan barang/jasa teknologi.
• Membangun budaya literasi digital yang etis di kalangan ASN, mengubah perilaku dari “pengguna naif” menjadi “pengguna kritis”.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Lansekap Etika & Regulasi

• Filosofi Etika Digital: Prinsip-prinsip universal (UNESCO) dan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi.
• Bedah SE Menkominfo 9/2023: Memahami nilai inti: Inklusivitas, Kemanusiaan, Keamanan, Demokrasi, dan Transparansi.
• Isu Hukum & Hak Cipta: Status hukum konten buatan AI. Risiko pelanggaran HAKI dalam materi publikasi pemerintah.

Hari 2: Tata Kelola & Manajemen Risiko

• AI Lifecycle Governance: Pengawasan mulai dari Desain, Pengadaan, Implementasi, hingga Evaluasi.
• Mitigasi Bias & Halusinasi: Studi kasus kegagalan AI pemerintahan. Cara menguji apakah sistem AI Anda adil bagi semua warga.
• Privasi & Keamanan Data: Integrasi kepatuhan UU PDP dalam sistem AI. Teknik anonimisasi data warga.

Hari 3: Kebijakan & Implementasi

• Drafting Kebijakan Institusi: Workshop menyusun draf “SOP Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial” di lingkungan instansi.
• Akuntabilitas Algoritma: Mewajibkan transparansi (Explainable AI) dalam layanan publik. Hak warga untuk mendapat penjelasan.
• Studi Kasus Global: Belajar dari EU AI Act (Eropa) dan AI Bill of Rights (AS) sebagai referensi standar tertinggi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II): Kepala Dinas/Badan/Biro yang memiliki wewenang anggaran dan kebijakan.
• Kepala Dinas Kominfo: Chief Information Officer (CIO) daerah yang menjadi pengawal teknis.
• Kepala Biro/Bagian Hukum: Perancang regulasi daerah.
• Tim Koordinasi SPBE: Pengendali arsitektur sistem pemerintahan.
• Inspektur Daerah: Pengawas tata kelola pemerintahan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah AI dilarang di pemerintahan? A: Tidak dilarang, justru didorong dalam SPBE. Namun, penggunaannya harus Bertanggung Jawab. Pelatihan ini bukan untuk membatasi inovasi, tapi memberikan “Rel Pengaman” agar inovasi tersebut tidak tergelincir menjadi masalah hukum.

Q: Saya tidak paham teknis koding, apakah materinya terlalu berat? A: Materi ini didesain untuk Level Kebijakan, bukan teknis engineering. Kita akan membahas dampak, risiko, dan aturan main, bukan cara menulis kode program. Bahasa yang digunakan adalah bahasa manajemen dan hukum.

Q: Apakah SE Menkominfo itu mengikat secara hukum? A: Surat Edaran bersifat pedoman etika (soft law). Namun, jika pelanggaran etika tersebut menyebabkan kerugian pada data pribadi warga, maka sanksi UU PDP (Hard Law) yang akan berlaku, termasuk denda dan pidana. Jadi, mematuhi etika adalah langkah preventif hukum.

Q: Bagaimana mengawasi ASN yang pakai AI diam-diam? A: Kami mengajarkan pendekatan regulasi dan teknologi. Secara regulasi melalui Pakta Integritas penggunaan teknologi. Secara teknologi melalui pembatasan akses jaringan (jika perlu) atau penyediaan tools AI resmi yang aman (Enterprise License) agar ASN tidak lari ke tools liar.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah pakar etika dan hukum teknologi:

• Pakar Hukum Siber & AI: Akademisi dan praktisi hukum yang terlibat dalam perumusan regulasi teknologi nasional.
• AI Ethicist: Ahli etika teknologi yang berpengalaman mengaudit algoritma perusahaan teknologi besar.
• Praktisi Kebijakan Publik: Mantan pejabat yang memahami dinamika birokrasi dan akuntabilitas publik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.