Strategi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK: Sah & Efektif

“Eksekusi sepihak oleh debt collector adalah perbuatan melawan hukum.” Pernyataan ini, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), telah mengubah secara fundamental cara perusahaan pembiayaan mengeksekusi jaminan fidusia. Melakukan penarikan unit tanpa memahami koridor hukum yang baru tidak hanya akan gagal, tetapi juga membuka perusahaan Anda pada risiko gugatan perdata dan bahkan laporan pidana.

Mengapa Prosedur Eksekusi yang Benar Menjadi Pertaruhan Utama?

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus memenuhi dua syarat utama: (1) adanya kesepakatan tentang wanprestasi antara debitur dan kreditur, dan (2) penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Perusahaan yang mengabaikan prinsip ini dan melakukan penarikan paksa dapat dianggap melakukan perampasan, sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Mekanisme Solusi Eksekusi Jaminan FidusiaHukum Jaminan Fidusia, Training Sertifikat Fidusia, Wanprestasi, Sengketa Fidusia.: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Pelatihan kami menggunakan metode simulasi dan analisis skenario. Kami akan menyajikan berbagai situasi lapangan yang dihadapi tim penagihan dan membedahnya dari kacamata hukum. Peserta akan belajar cara membangun argumentasi “telah terjadi wanprestasi”, melakukan proses negosiasi penyerahan sukarela, dan menyiapkan dokumen untuk permohonan eksekusi ke pengadilan negeri jika diperlukan.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

• Memahami secara mendalam tafsir dan implikasi Putusan MK tentang eksekusi fidusia.
• Mampu menentukan kapan wanprestasi telah terjadi secara sah menurut hukum.
• Menguasai teknik komunikasi dan negosiasi untuk mendapatkan penyerahan objek secara sukarela.
• Mengetahui prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan eksekusi via pengadilan.
• Secara signifikan mengurangi risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Memahami Lanskap Hukum Baru

• Bedah Tuntas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
• Syarat Formil dan Materiil Terjadinya “Wanprestasi” yang Sah.
• Konsep “Penyerahan Sukarela”: Batasan dan Praktiknya di Lapangan.
• Studi Kasus: Analisis Kasus-kasus di mana Perusahaan Pembiayaan Kalah di Pengadilan.

Hari 2: Panduan Praktis Eksekusi di Lapangan

• Standard Operating Procedure (SOP) Penagihan yang Sesuai Hukum.
• Penyusunan Surat Peringatan (Somasi) yang Efektif.
• Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri.
• Simulasi: Role-playing Negosiasi dengan Debitur yang Tidak Kooperatif.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala dan Staf Divisi Penagihan (Head of Collection & Field Collector).
• Tim Litigasi dan Legal Officer Perusahaan Pembiayaan.
• Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
• Pimpinan Cabang Perusahaan Multifinance.
• Advokat yang menangani sengketa konsumen dan pembiayaan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

• Apakah artinya kami tidak boleh lagi menggunakan jasa debt collector? Anda tetap boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk penagihan, tetapi mereka harus beroperasi di dalam koridor hukum yang baru. Pelatihan ini akan mengajarkan SOP yang aman bagi mereka.
• Berapa lama proses eksekusi melalui pengadilan? Prosesnya memang lebih lama dibanding eksekusi mandiri. Namun, ini adalah satu-satunya jalan yang sah jika tidak ada kesepakatan dan penyerahan sukarela. Kami akan membahas strategi untuk mempercepat proses ini.
• Bagaimana jika debitur sudah tidak diketahui keberadaannya? Kami akan membahas langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam situasi tersebut, termasuk opsi untuk melakukan pelaporan pidana penggelapan objek jaminan fidusia.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur pelatihan ini adalah seorang advokat spesialis sengketa pembiayaan yang telah memenangkan berbagai kasus terkait eksekusi jaminan fidusia. Beliau juga aktif memberikan konsultasi kepada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengenai implementasi Putusan MK di lapangan.

Jika Anda ingin menggali lebih banyak wawasan dan contoh penerapan nyata, silakan ikuti kelas Training Hukum Sainstara yang menghadirkan materi komprehensif serta pembahasan mendalam dari para praktisi berpengalaman.