Kepatuhan Hukum Bendahara: Strategi Perlindungan Profesi & Penyelesaian TGR

Menjadi Bendahara atau Pejabat Penatausahaan Keuangan seringkali disebut sebagai “posisi kursi panas”. Di satu sisi, Anda dituntut melakukan percepatan penyerapan anggaran. Di sisi lain, satu kesalahan administrasi atau kelebihan bayar bisa menyeret Anda pada kewajiban mengganti kerugian negara ratusan juta rupiah—bahkan ancaman pidana korupsi.

Banyak ASN yang terpaksa memotong gaji bulanan hingga pensiun hanya untuk mencicil Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akibat kesalahan yang mungkin bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka, melainkan perintah atasan. SAINSTARA hadir untuk memberikan “perisai pengetahuan”. Kami mengajarkan cara bekerja aman, membedakan ranah administrasi dengan pidana, dan mekanisme penyelesaian kerugian yang adil.

Mengapa Posisi Bendahara Sangat Rentan Kriminalisasi?

Risiko hukum bagi pengelola keuangan daerah semakin tinggi karena kaburnya batasan antara mal-administrasi dan niat jahat (mens rea). Masalah utama yang sering dihadapi meliputi:

1. Beban Ganti Rugi Pribadi: Temuan BPK tentang kerugian negara seringkali langsung dibebankan kepada Bendahara secara pribadi, tanpa melihat apakah ada unsur kesengajaan atau tekanan atasan.
2. Majelis TGR yang Mati Suri: Banyak Pemerintah Daerah memiliki SK Majelis TGR, namun tidak pernah bersidang. Akibatnya, status kerugian negara menggantung bertahun-tahun tanpa kepastian (apakah dihapuskan atau ditagih).
3. Kriminalisasi Kebijakan: Diskresi yang diambil untuk kelancaran dinas seringkali dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena minimnya bukti pendukung administratif.
4. Ketidaktahuan Soal Daluwarsa: Banyak kasus TGR yang sebenarnya sudah kadaluwarsa (lebih dari 5/8 tahun) namun tetap ditagih karena ketidaktahuan bendahara akan hak hukumnya sesuai UU Perbendaharaan Negara.

Mekanisme Solusi Kepatuhan Hukum Bendahara: Protokol Perlindungan Hukum SAINSTARA

Kami menggunakan pendekatan hukum administratif yang kuat (UU No. 30 Tahun 2014) sebagai benteng pertahanan pertama:

• Penerapan Asas Diskresi: Teknik mendokumentasikan setiap kebijakan pimpinan yang berisiko, sehingga tanggung jawab beralih dari bendahara ke pemberi perintah.
• Aktivasi Majelis TGR: Panduan teknis menjalankan sidang Majelis Pertimbangan TGR untuk menetapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab (Bendahara, PPTK, atau Pihak Ketiga).
• Audit Investigatif Mandiri: Cara menyusun kronologis dan bukti bahwa kesalahan yang terjadi adalah murni administratif (Human Error), bukan niat jahat korupsi (Fraud).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti forum advokasi ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

• Memahami Hak Imunitas Administratif dan prosedur pendampingan hukum yang wajib disediakan Pemda bagi ASN yang bermasalah hukum.
• Menyusun Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang benar, yang berfungsi sebagai pengakuan utang perdata sekaligus menghentikan proses pidana (selama belum masuk penyidikan).
• Menghitung masa Daluwarsa Penagihan untuk mengajukan pemutihan/penghapusan piutang TGR yang sudah tidak memiliki hak tagih.
• Membangun Sistem Pengendalian Internal di meja bendahara untuk menolak perintah bayar yang tidak prosedural tanpa takut dimutasi.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Kerangka Hukum & Perlindungan Profesi

• Bedah UU Administrasi Pemerintahan: Memahami pasal-pasal perlindungan bagi pelaksana kebijakan dan batasan penyalahgunaan wewenang.
• Pidana vs Administrasi: Identifikasi unsur Mens Rea (Niat Jahat) dan Actus Reus (Perbuatan) dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Manajemen Risiko Bendahara: Teknik verifikasi dokumen yang “tahan banting” terhadap audit BPK.
• Hak Bantuan Hukum ASN: Kewajiban KORPRI dan Pemda dalam memberikan pendampingan hukum (Litigasi & Non-Litigasi).

Hari 2: Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara (TGR)

• Tata Cara TGR (PP 38/2016): Alur penetapan kerugian, sidang majelis, hingga penerbitan SKTJM dan SKP2K.
• Simulasi Sidang TGR: Roleplay peran Majelis, Tertuntut, dan Sekretariat dalam memutus kasus kerugian (Studi Kasus: Kehilangan Uang Kas & Kelebihan Bayar Proyek).
• Penghapusan Piutang TGR: Syarat dan prosedur Write-Off bagi tertuntut yang meninggal dunia, pailit, atau kadaluwarsa.
• Sita Jaminan: Aspek hukum penyitaan aset jaminan bagi bendahara yang wanprestasi membayar cicilan TGR.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Bendahara Penerimaan & Pengeluaran: Pihak yang paling rentan terkena TGR.
• Sekretariat Majelis TGR: Bagian Hukum, Inspektorat, dan BPKAD.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Penanggung jawab materiil belanja.
• Kasubag Keuangan: Atasan langsung bendahara.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah SKTJM benar-benar bisa menghapus pidana? A: Sesuai regulasi, jika kerugian negara dikembalikan sebelum penyidikan dimulai (biasanya 60 hari setelah LHP BPK), maka unsur kerugian negara hilang. Namun, ini membutuhkan strategi administrasi yang cepat dan tepat yang akan kami ajarkan.

Q: Bagaimana jika saya dipaksa atasan mencairkan uang yang tidak sesuai aturan? A: Kami akan memberikan template “Surat Pernyataan Menolak Pembayaran” yang sopan namun mengikat secara hukum, untuk memindahkan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepada atasan yang memerintah.

Q: Kapan utang TGR dianggap kadaluwarsa? A: Ada aturan 5 tahun sejak diketahui dan 8 tahun sejak kejadian. Kami akan membedah tafsir pasal ini agar Anda tidak membayar utang yang sebenarnya sudah gugur demi hukum.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

SAINSTARA menghadirkan narasumber yang paham betul celah hukum dan audit:

• Ahli Hukum Keuangan Negara: Praktisi hukum/akademisi yang sering menjadi Saksi Ahli di pengadilan Tipikor terkait kasus keuangan daerah.
• Auditor Utama: Eks-Auditor BPK/BPKP yang berpengalaman menetapkan kerugian negara dan memberikan rekomendasi penyelesaian TGR.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.