Jadwal Bimtek Permendagri 7 2024: Bedah Tuntas Implikasi  & Susun Revisi Perda BMD

Bagi Anda, Kepala Bidang Aset, Kepala Bagian Hukum Setda, atau Inspektur Pembantu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 bukan sekadar pembaruan administratif. Ini adalah mandat yang mewajibkan adanya penyesuaian kebijakan dan revisi produk hukum daerah (Perda/Perbup).

Regulasi baru ini secara resmi mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Jika Anda mencari “Jadwal Bimtek Permendagri 7 Tahun 2024”, Anda tidak hanya mencari tanggal, tetapi mencari narasumber kredibel yang dapat memandu Anda membedah nuansa perubahan dan dampaknya terhadap tata kelola di daerah Anda.

SAINSTARA menyelenggarakan Bimtek khusus level manajerial dan legal untuk memandu Anda menyusun road map implementasi dan mitigasi risiko hukum pasca-terbitnya regulasi ini.

Urgensi di Balik Permendagri 7/2024: Lebih dari Sekadar Perubahan Nomenklatur

Perubahan pada regulasi induk pengelolaan BMD ini memiliki implikasi kebijakan yang serius dan mendesak. Kelambatan dalam adopsi akan menimbulkan risiko signifikan:

1. Potensi Cacat Hukum Produk Daerah: Setiap Perda atau Perbup/Perwali tentang Pengelolaan BMD yang masih mengacu pada Permendagri 19/2016 kini berpotensi tidak selaras. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam setiap proses bisnis pengelolaan aset.
2. Celah Temuan Audit BPK: Auditor BPK akan menggunakan Permendagri 7/2024 sebagai kriteria audit terbaru. Ketidaksesuaian antara regulasi daerah dan regulasi payung terbaru adalah temuan yang mudah diidentifikasi dan dapat berdampak pada opini laporan keuangan.
3. Kebingungan Kewenangan & Proses Bisnis: Regulasi ini memperkenalkan perubahan definisi (misal: Hibah, ASN) dan mengubah beberapa kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD. Tanpa pemahaman yang jelas, dapat terjadi keraguan dalam pengambilan keputusan teknis, seperti batas perpanjangan pinjam pakai atau mekanisme penunjukan mitra KSP.

Mekanisme Solusi Jadwal Bimtek Permendagri 7 2024: Bimtek Kebijakan & Legal Drafting SAINSTARA

Kami memahami kebutuhan Anda berbeda. Ini bukan bimtek teknis operator, ini adalah executive workshop dan legal clinic yang berfokus pada analisis kebijakan dan penyusunan produk hukum. Metodologi kami:

• Analisis Dampak Kebijakan: Kami membedah head-to-head pasal-pasal yang berubah dari Permendagri 19/2016 ke Permendagri 7/2024 dan menganalisis mengapa perubahan itu terjadi serta apa dampaknya bagi Pemda.
• Identifikasi Kebutuhan Revisi: Kami memandu peserta untuk “menyinari” Perda/Perbup BMD yang ada saat ini dan mengidentifikasi secara presisi pasal-pasal mana saja yang wajib direvisi.
• Workshop Penyusunan Draf: Narasumber akan memberikan panduan praktis dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf awal revisi Perda/Perbup agar selaras dengan Permendagri 7/2024.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan secara terukur mampu:

• Memetakan secara komprehensif poin-poin krusial yang berubah dari Permendagri 19/2016 ke Permendagri 7/2024.
• Memahami secara mendalam implikasi hukum dan kebijakan dari perubahan nomenklatur, definisi, dan pergeseran kewenangan.
• Menguasai poin teknis spesifik yang berdampak pada proses bisnis (misal: batas perpanjangan pinjam pakai, mekanisme penunjukan langsung mitra KSP).
• Memiliki draf awal atau Naskah Akademik (NA) sebagai dasar valid untuk memulai proses revisi Perda/Perbup BMD.
• Menyusun road map implementasi kebijakan pengelolaan BMD terbaru di instansi masing-masing.
• Mengurangi risiko temuan audit BPK secara proaktif dengan memastikan keselarasan regulasi.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang untuk pimpinan, analis kebijakan, dan penyusun produk hukum.

Hari 1: Analisis Kebijakan & Peta Perubahan Krusial

• Latar belakang, filosofi, dan urgensi diterbitkannya Permendagri 7 Tahun 2024.
• Bedah Tuntas Perbandingan: Analisis head-to-head Permendagri 19/2016 vs Permendagri 7/2024.
• Fokus Kebijakan: Implikasi perubahan definisi (Hibah, ASN, dll) dan pergeseran kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD.
• Diskusi Poin Teknis Kritis: Pemanfaatan (Pinjam Pakai, KSP), Penghapusan, dan mekanisme proses bisnis baru lainnya.
• Studi Kasus: Potensi masalah dan temuan audit jika Pemda tidak segera melakukan penyesuaian.

Hari 2: Workshop Legal Drafting & Road Map Implementasi

• Teknik Identifikasi Produk Hukum Daerah yang Terdampak (Perda & Perbup).
• Sistematika dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik (NA) untuk Revisi Perda BMD.
• Simulasi & Praktik: Penyusunan Draf Awal Revisi Perda/Perbup (fokus pada pasal-pasal kunci yang berubah).
• Pembahasan Best Practice daerah yang telah berhasil melakukan revisi produk hukum.
• Penyusunan Road Map Langkah-Langkah Strategis Implementasi Permendagri 7/2024 di Daerah.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk tim inti perumus kebijakan dan pengawas di Pemerintah Daerah:

• Kepala Bidang/Bagian Pengelolaan Aset di BPKAD/BKAD.
• Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah (Setda).
• Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah di Inspektorat Daerah.
• Sekretaris BPKAD/BKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola).
• Staf Ahli Bidang Hukum & Pemerintahan.
• Tim Penyusun Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup).

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Perda BMD kami baru saja disahkan, apakah harus diubah lagi? Ya. Permendagri 7/2024 adalah regulasi payung yang lebih tinggi dan terbaru dari Pemerintah Pusat. Sesuai asas hukum (Lex Superior Derogat Legi Inferiori), semua produk hukum di bawahnya (termasuk Perda/Perbup) wajib menyesuaikan agar tidak bertentangan.

Apa risiko terbesar jika kami menunda revisi Perda? Risiko terbesar adalah ketidakpastian hukum. Proses bisnis seperti pemanfaatan (KSP, Pinjam Pakai) dapat terhambat. Selain itu, ini akan menjadi temuan kriteria yang pasti oleh BPK, karena regulasi daerah Anda tidak selaras dengan standar nasional terbaru.

Apakah narasumbernya benar-benar paham nuansa hukum? Pasti. Kami sangat memahami kebutuhan audiens ini. Narasumber kami bukan sekadar teoretisi, melainkan Praktisi Legal Drafter dari kementerian terkait dan Pakar Kebijakan Aset Daerah yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan BMD di tingkat nasional dan daerah.

Bagaimana cara memvalidasi anggaran untuk pelatihan ini? Ini bukan “bimtek rutin”. Ini adalah sesi kerja mendesak untuk mitigasi risiko hukum dan kepatuhan regulasi. Kami akan menyediakan Surat Undangan Resmi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan rincian silabus untuk mempermudah justifikasi dan pengajuan anggaran Anda.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Anda akan dibimbing oleh tim ahli yang menguasai dua bidang krusial: kebijakan aset dan legal drafting.

• Praktisi Legal Drafter: Ahli penyusun produk hukum (Perda/Perbup) yang menguasai teknik penyusunan Naskah Akademik dan draf regulasi, serta memahami substansi teknis Permendagri 7/2024.
• Pakar Kebijakan Aset Daerah: Mantan pejabat eselon di BPKAD/Kemendagri yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan pengelolaan aset dan memahami filosofi serta nuansa di balik setiap perubahan regulasi.
• Inspektur/Auditor Ahli: Praktisi pengawasan (APIP/BPK) yang memahami bagaimana Permendagri 7/2024 akan menjadi kriteria audit baru dan di mana letak potensi temuan yang paling kritis.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.