Bimtek UU HKPD Terbaru | Strategi Fiskal Daerah & Peningkatan PAD 2025

Navigasi Turbulensi Fiskal UU HKPD: Strategi Mitigasi Risiko & Inovasi PAD

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (HKPD) digulirkan sebagai reformasi besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun bagi Anda, para pimpinan daerah, Sekda, dan pimpinan DPRD, UU ini menghadirkan paradoks yang kompleks: janji kesehatan fiskal jangka panjang dibayangi oleh realita kontraksi PAD dan ketidakpastian APBD dalam jangka pendek. Ini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan ujian kepemimpinan strategis. Bimtek UU HKPD ini bukan untuk membahas “apa isi UU”, melainkan “bagaimana kita merespons dan bertahan”.

Mengapa UU HKPD Menjadi Ujian Strategis bagi Kepemimpinan Daerah?

Implementasi UU HKPD memaksa setiap pemerintah daerah untuk mengevaluasi ulang seluruh arsitektur fiskalnya. Tantangan yang Anda hadapi bersifat fundamental dan saling terkait:

• Ancaman Penurunan PAD: Restrukturisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui mekanisme opsen secara langsung berpotensi menggerus pendapatan Provinsi, sementara keuntungan bagi Kabupaten/Kota tidak datang secara instan.
• Dilema Batasan Belanja Pegawai 30%: Di satu sisi, Anda dituntut berinovasi mencari sumber PAD baru. Di sisi lain, ruang gerak fiskal Anda dipersempit oleh batasan belanja pegawai yang ketat, sebuah tantangan besar mengingat rata-rata nasional jauh di atas angka tersebut.
• Perlombaan Legislasi Daerah: Kewajiban merevisi total Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah proses hukum dan politik yang rumit. Keterlambatan berarti kehilangan potensi pendapatan yang sah.
• Ketidaksiapan Kelembagaan: Banyak daerah belum memiliki analis kebijakan fiskal yang mampu memodelkan dampak opsen atau merancang tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang optimal tanpa merusak iklim investasi.

Mekanisme Solusi Bimtek UU HKPD: Metodologi “War Room” Kebijakan Fiskal

Kami memfasilitasi sebuah forum strategis, bukan pelatihan teknis. Pendekatan kami adalah simulasi “war room” untuk merumuskan kebijakan yang tangguh:

1. Sesi 1: Pemodelan Dampak Fiskal (Fiscal Impact Modelling): Membekali pimpinan dengan metode untuk memproyeksikan potensi kehilangan atau penambahan pendapatan dari setiap jenis pajak baru, sehingga APBD dapat disusun berdasarkan data yang realistis.
2. Sesi 2: Akselerasi Legislasi Perda PDRD: Menyediakan kerangka kerja dan best practice untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan Perda PDRD bersama DPRD, menghindari kekosongan hukum.
3. Sesi 3: Workshop Inovasi dan Ekstensifikasi PAD: Mengidentifikasi potensi sumber-sumber PAD baru yang sejalan dengan semangat UU HKPD, di luar sumber-sumber tradisional.
4. Sesi 4: Strategi Efisiensi Belanja: Merumuskan peta jalan rasionalisasi belanja, terutama belanja pegawai, untuk memenuhi batasan 30% secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak organisasi.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti forum strategis ini, Anda akan memiliki:

• Proyeksi Kuantitatif mengenai dampak UU HKPD terhadap struktur APBD daerah Anda.
• Draf Kerangka Acuan untuk penyusunan Raperda PDRD yang baru.
• Peta Potensi Sumber PAD baru yang dapat segera dieksplorasi.
• Rencana Aksi (Action Plan) untuk mencapai target efisiensi belanja pegawai 30%.
• Strategi negosiasi dan komunikasi antar tingkat pemerintahan (Provinsi dengan Kab/Kota) terkait implementasi opsen.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang sebagai agenda rapat strategis tingkat tinggi.

Hari 1: Analisis Dampak & Mitigasi Risiko Fiskal

• Sesi 1: Membedah Paradigma Baru Desentralisasi Fiskal dalam UU HKPD.
• Sesi 2: Workshop Pemodelan: Menghitung Potensi Dampak Opsen PKB & BBNKB dan Restrukturisasi PDRD terhadap APBD.
• Sesi 3: Strategi Mengelola Batasan Belanja Wajib (Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan) dan Belanja Pegawai 30%.
• Sesi 4: Merancang Ulang Formula Dana Transfer (DAU & DBH) Berbasis Kinerja.

Hari 2: Strategi Akselerasi Legislasi & Inovasi PAD

• Sesi 1: Best Practice dalam Penyusunan Raperda PDRD: Dari Naskah Akademik hingga Harmonisasi.
• Sesi 2: Menggali Potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Kajian Tarif Optimal dan Potensi Penerimaan.
• Sesi 3: Workshop: Identifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Non-Pajak.
• Sesi 4: Merumuskan Peta Jalan Kemandirian Fiskal Daerah di Era Pasca-HKPD.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Forum ini dirancang eksklusif untuk para penentu kebijakan di pemerintah daerah:

• Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)
• Sekretaris Daerah (Selaku Ketua TAPD)
• Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD
• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
• Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana strategi terbaik menghadapi potensi kehilangan PAD akibat opsen bagi Provinsi? Strateginya adalah kombinasi dari tiga hal: 1) Melakukan advokasi kebijakan di tingkat pusat, 2) Segera melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD lain yang menjadi kewenangan Provinsi, 3) Membangun model bagi hasil yang adil dengan Kab/Kota.

Bagaimana cara paling realistis untuk mencapai target belanja pegawai 30%? Ini adalah maraton, bukan sprint. Langkahnya meliputi: moratorium penerimaan pegawai non-prioritas, analisis beban kerja untuk rasionalisasi, dan peningkatan pendapatan secara signifikan sehingga porsi belanja pegawai secara persentase menurun.

Bagaimana cara mempercepat pengesahan Perda PDRD? Kuncinya adalah kolaborasi sejak awal antara eksekutif (TAPD, Bapenda, BPKAD) dan legislatif (Banggar, Bapemperda). Siapkan naskah akademik dan draf raperda yang solid, lalu lakukan pembahasan intensif dan paralel.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Forum ini akan dipandu oleh fasilitator dengan kaliber kebijakan tingkat nasional: Analis Kebijakan Fiskal Senior dan Mantan Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, yang terlibat langsung dalam perumusan dan sosialisasi UU HKPD. Instruktur kami memahami “apa yang ada di balik teks” regulasi dan mampu memberikan wawasan strategis yang tidak tersedia di forum publik.

Reformasi UU HKPD secara fundamental mengubah lanskap Bimtek Keuangan Daerah. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk merumuskan Bimtek Pajak Retribusi Daerah (UU HKPD) yang baru, yang kemudian harus diintegrasikan dalam Bimtek Pedoman Keuangan Daerah secara keseluruhan.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457