Bimtek UU HKPD (UU No. 1/2022) | Strategi Fiskal Daerah Terbaru

Transformasi Fiskal Daerah: Strategi Implementasi UU HKPD untuk APBD Unggul & Mandiri

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) telah secara radikal mengubah lanskap desentralisasi fiskal di Indonesia. Bagi para pimpinan daerah, ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah momentum strategis untuk merancang ulang postur APBD, mengoptimalkan kemandirian fiskal, dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Memahami implikasi dan merumuskan strategi adaptasi yang tepat adalah kunci untuk memenangkan masa depan.

Mengapa Memahami Implikasi Strategis UU HKPD Begitu Mendesak?

UU HKPD mengubah secara fundamental formula Dana Transfer ke Daerah (DAU, DBH, DAK) dan memberikan kewenangan baru dalam pemungutan pajak dan retribusi. Bagi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer, perubahan ini menuntut adanya strategi proaktif untuk meningkatkan local taxing power. Kesalahan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan UU ini berisiko pada penurunan kapasitas fiskal, APBD yang tidak optimal, dan kegagalan dalam memenuhi target belanja wajib seperti infrastruktur dan penanganan belanja pegawai.

Mekanisme Solusi Bimtek UU HKPD: Dari Konsep Kebijakan ke Implementasi APBD

Bimtek ini dirancang sebagai forum strategis bagi para pengambil keputusan. Kami tidak hanya membedah pasal per pasal, tetapi fokus pada penerjemahannya menjadi kebijakan yang dapat dieksekusi. Metodologi kami meliputi:

1. Analisis Dampak Fiskal: Simulasi dan proyeksi dampak perubahan formula Dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap postur pendapatan APBD di daerah Anda.
2. Workshop Strategi Peningkatan PAD: Merumuskan strategi untuk mengoptimalkan sumber pendapatan baru, termasuk implementasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan skema opsen pajak.
3. Perancangan Ulang Struktur Belanja: Membantu daerah menyusun strategi untuk memenuhi target belanja prioritas (infrastruktur min. 40%) dan mengelola batasan belanja pegawai (maks. 30%) tanpa mengorbankan program unggulan.
4. Panduan Penyusunan Perda: Memberikan kerangka kerja untuk penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak dan Retribusi Daerah agar selaras dengan UU HKPD.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti bimtek ini, pimpinan dan tim inti Pemda akan mampu:

• Memahami secara mendalam perubahan desain desentralisasi fiskal dan dampaknya bagi daerah.
• Mengidentifikasi potensi pendapatan baru dan merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
• Merancang struktur APBD yang sehat, efisien, dan selaras dengan prioritas nasional.
• Menyusun roadmap implementasi UU HKPD, termasuk penyiapan regulasi turunan dan modernisasi administrasi pendapatan.
• Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami berfokus pada aspek strategis dan manajerial yang paling relevan bagi pimpinan daerah.

Hari 1: Desain Baru Desentralisasi Fiskal & Dampak pada Pendapatan

• Filosofi dan Arah Kebijakan UU HKPD: Menuju Kemandirian Fiskal Daerah.
• Redesain Transfer ke Daerah (TKD): Membedah Formula Baru DAU, DBH, dan DAK.
• Penguatan Pajak Daerah: Konsep PBJT dan Potensi Penerimaan dari Skema Opsen Pajak.
• Studi Kasus: Proyeksi dan Mitigasi Dampak Perubahan TKD pada APBD.

Hari 2: Harmonisasi Belanja Daerah dan Strategi Implementasi

• Sinergi dan Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah.
• Strategi Pemenuhan Target Belanja Wajib: Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan.
• Mengelola Batasan Belanja Pegawai: Rasionalisasi dan Peningkatan Efisiensi.
• Roadmap Implementasi: Dari Penyesuaian Perda hingga Sosialisasi Wajib Pajak.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Wakil Kepala Daerah.
• Sekretaris Daerah (selaku Ketua TAPD).
• Kepala BPKAD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
• Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
• Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
• Inspektur Daerah.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana cara kami memenuhi batas belanja pegawai 30% jika saat ini sudah terlampaui? UU HKPD memberikan masa transisi. Bimtek ini akan membahas berbagai strategi yang bisa ditempuh, mulai dari manajemen ASN, rasionalisasi belanja, hingga peningkatan pendapatan secara signifikan untuk memperbaiki rasio tersebut secara bertahap.

Apakah skema opsen pajak akan sulit diterapkan dan berpotensi menimbulkan resistensi dari wajib pajak? Penerapan opsen memang memerlukan persiapan matang. Kami akan membahas strategi sosialisasi yang efektif, penyiapan regulasi teknis yang jelas, dan modernisasi sistem administrasi untuk memastikan implementasi berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh tim ahli SAINSTARA yang terdiri dari:

• Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan: Seorang ahli yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan fiskal nasional dan memahami secara mendalam filosofi di balik setiap pasal UU HKPD.
• Kepala Bapenda Provinsi Percontohan: Praktisi yang telah berhasil memimpin reformasi administrasi pendapatan dan menjadi salah satu yang pertama mengimplementasikan instrumen baru dalam UU HKPD di daerahnya.

UU HKPD menjadi landasan baru bagi seluruh siklus keuangan daerah. Pastikan tim Anda juga menguasai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang selaras dengan UU ini. Semua program strategis ini merupakan bagian dari keahlian utama kami di Bimtek Keuangan Daerah.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457