Bimtek Urusan Konkuren UU 23/2014 Terbaru 2025

Hentikan Tumpang Tindih: Bimtek Strategi Implementasi Urusan Konkuren

Apakah program di dinas Anda terhambat karena ketidakjelasan wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota? Apakah anggaran menjadi tidak efisien karena adanya program serupa yang dikerjakan oleh tingkatan pemerintahan yang berbeda? Ini adalah realitas pahit dari implementasi urusan pemerintahan konkuren. Bimtek urusan pemerintahan konkuren UU 23 2014 ini dirancang bukan untuk sekadar membaca ulang regulasi, tetapi untuk memberikan Anda peta dan kompas agar dapat berlayar dengan aman di tengah samudra kewenangan yang kompleks.

Mengapa Pembagian Kewenangan Menjadi Sumber Konflik & Inefisiensi?

Ketidakjelasan dalam menafsirkan matriks pembagian urusan pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 adalah akar dari banyak masalah: program yang tumpang tindih, pelayanan publik yang terhambat, konflik antar lembaga, hingga potensi temuan pemeriksaan. Isu-isu krusial seperti pengelolaan SMA/SMK, perizinan tambang, atau kewenangan di wilayah laut seringkali menjadi medan sengketa yang menghabiskan energi dan anggaran. Memahami cara menavigasi pembagian kewenangan ini secara presisi bukan lagi soal kepatuhan, melainkan soal efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan.

Mekanisme Solusi Bimtek Urusan Konkuren UU 23/2014 : Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Kami mengubah kerumitan hukum menjadi strategi manajerial yang dapat dieksekusi:

• Workshop “Bedah Matriks Kewenangan”: Sesi intensif yang membedah matriks pembagian urusan pada sektor-sektor paling rawan konflik (Pendidikan, Kesehatan, ESDM, Kelautan, Lingkungan Hidup). Peserta akan memetakan masalah nyata dari daerahnya untuk didiskusikan.
• Simulasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan: Melalui studi kasus, peserta akan mempraktikkan langkah-langkah penyelesaian sengketa, mulai dari perundingan antar daerah hingga persiapan materi untuk fasilitasi oleh pemerintah atasan.
• Klinik Sinkronisasi Perencanaan & Anggaran: Panduan praktis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan (RKPD, Renstra OPD) dan penganggaran (RKA) agar sesuai dengan batas kewenangan yang jelas, guna mencegah tumpang tindih program.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan bimtek ini, Anda dan tim Anda akan mampu:

• Memetakan batas kewenangan pada setiap sub-urusan di sektor Anda secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Menguasai teknik dan alur penyelesaian sengketa kewenangan secara efektif dan konstitusional.
• Menyusun program dan anggaran yang efisien, terhindar dari tumpang tindih dengan tingkatan pemerintahan lain.
• Memitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan yang disebabkan oleh pelaksanaan program di luar kewenangan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami fokus pada studi kasus nyata dan strategi penyelesaian masalah.

Hari 1: Fondasi, Prinsip, dan Peta Konflik

• Membedah Prinsip Pembagian Urusan (Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi) dalam UU 23/2014.
• Analisis Mendalam Matriks Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.
• Workshop Studi Kasus I: Kewenangan Pendidikan (SMA/SMK) dan Kesehatan.
• Workshop Studi Kasus II: Kewenangan ESDM dan Kelautan & Perikanan.

Hari 2: Strategi Resolusi dan Sinkronisasi

• Tata Cara Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Daerah.
• Teknik Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antar Daerah untuk Urusan Lintas Batas.
• Workshop Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kewenangan.
• Menafsirkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini sangat penting bagi para pejabat yang berada di garis depan implementasi otonomi daerah:

• Asisten Daerah (Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian & Pembangunan).
• Kepala Dinas Teknis (Pendidikan, Kesehatan, ESDM, Lingkungan Hidup, Kelautan & Perikanan, PUPR, dll).
• Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan di Setda.
• Staf di Bappeda yang menyusun perencanaan program sektoral.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

• Bagaimana jika ada pertentangan antara UU 23/2014 dengan UU Sektoral yang lebih baru? Kami akan membahas asas hukum lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori dengan contoh kasus nyata, sehingga Anda dapat membuat argumen hukum yang kuat dalam menentukan peraturan mana yang harus diikuti.
• Apakah pelatihan ini hanya akan membahas teori hukum yang rumit? Tidak. Ini adalah workshop strategi. Lebih dari 70% sesi akan diisi dengan bedah kasus, simulasi, dan diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang Anda hadapi sehari-hari.
• Bagaimana dengan urusan baru seperti ekonomi digital atau perubahan iklim yang belum diatur rinci? Kami akan melatih Anda untuk menggunakan tiga prinsip utama pembagian urusan (eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi) sebagai alat analisis untuk menentukan tingkatan pemerintahan mana yang paling tepat menangani isu-isu baru tersebut.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Bimtek ini akan dipandu oleh para pakar hukum dan pemerintahan dengan otoritas tak tertandingi:

• Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri: Salah satu arsitek utama di balik penyusunan UU No. 23 Tahun 2014, memberikan perspektif langsung dari perumus kebijakan.
• Pakar Hukum Tata Negara: Dengan pengalaman luas sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk kasus-kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan pemerintah daerah.

Tata kelola urusan konkuren yang jelas adalah fondasi dari pemerintahan daerah yang efektif. Peran sentral dalam mengorkestrasi ini dipegang oleh Sekda, yang fungsinya dapat diperkuat melalui Bimtek Penguatan Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah. Kejelasan kewenangan juga akan menyederhanakan birokrasi, sebuah tujuan yang sejalan dengan Bimtek Transformasi Organisasi dan Perampingan Struktur. Pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk menciptakan program yang lebih efektif dan efisien, yang perencanaannya dapat diasah dalam Bimtek Perencanaan Program Nasional dan Evaluasi Anggaran K/L.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Pemerintahan yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457