Bimtek RKPD 2025 & Implementasi E-Planning SIPD Kemendagri

Sebagai “arsitek” pembangunan daerah, tugas Anda di Bappeda/Bapperida sangat strategis, namun dihadapkan pada tantangan besar: memastikan RKPD yang Anda susun tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi juga efektif, selaras dengan pusat, dan dapat dieksekusi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencarian Anda mengenai “Bimtek penyusunan RKPD 2025” dan “Pelatihan e-planning SIPD Kemendagri” menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menguasai dua kunci utama keberhasilan perencanaan: regulasi terbaru dan integrasi sistem.

Mengapa Sinkronisasi dan E-Planning Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Kegagalan dalam perencanaan dapat membuang waktu, anggaran, dan mengancam pencapaian sasaran pembangunan. Tantangannya berakar pada kompleksitas regulasi dan implementasi sistem informasi.

• Mandat Digitalisasi dan Kepatuhan SIPD: Permendagri No. 70 Tahun 2019 mewajibkan Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Kendala teknis, bug sistem, dan resistensi SDM terhadap perubahan flow pekerjaan menjadi risiko operasional yang harus segera diatasi.
• Risiko Ketidakselarasan Vertikal: RKPD harus menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sekaligus menyelaraskan diri dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Permendagri No. 12 Tahun 2024 secara spesifik mengatur pedoman ini. Ketidakselarasan program dapat menghambat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
• Jurang Perencanaan vs. Penganggaran: Masalah kronis dalam birokrasi adalah program yang disusun di RKPD tidak dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Pelatihan ini fokus menutup jurang ini melalui penguasaan kodefikasi dan nomenklatur yang benar.

Mekanisme Solusi Bimtek RKPD: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

SAINSTARA menggunakan metode pelatihan berbasis studi kasus (case study) dan hands-on aplikasi untuk memastikan peserta tidak hanya hafal regulasi, tetapi mahir mengoperasikan SIPD dan menyusun dokumen perencanaan yang logis.

1. Regulasi-to-System Approach: Kami memulai dengan pemahaman mendalam tentang Permendagri No. 12 Tahun 2024 dan Permendagri terkait, kemudian langsung mengaplikasikannya ke dalam modul teknis SIPD.
2. Problem-Solving SIPD: Instruktur kami, yang terlibat aktif dalam pengembangan dan deployment SIPD, akan memandu sesi khusus troubleshooting untuk mengatasi kendala teknis dan error yang sering dihadapi saat input data perencanaan dan penganggaran.
3. Perencanaan Berbasis Data Kuat: Kami mengajarkan metodologi analisis data yang valid (bukan copy-paste) dari hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai fondasi penyusunan dokumen perencanaan yang inovatif dan relevan dengan tantangan daerah.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti Bimtek intensif ini, tim Bappeda Anda akan memiliki kemampuan terukur untuk:

• Menyusun RKPD 2025 Kepatuhan: Menghasilkan draf RKPD 2025 yang secara formal dan substantif patuh pada Pedoman Permendagri terbaru.
• Sinkronisasi Vertikal Efektif: Menguasai metodologi untuk menyelaraskan program daerah (RPJMD/RKPD) dengan sasaran strategis nasional (RPJMN/RKP).
• Mastering SIPD: Mampu mengoperasikan modul e-planning SIPD untuk input data perencanaan, mengelola Musrenbang, dan memverifikasi RKA sebelum disinkronkan ke penganggaran.
• Meningkatkan Partisipasi Publik: Merumuskan SOP pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang substantif, memastikan aspirasi publik terakomodir dan tidak hanya bersifat seremonial.
• Menutup Jurang Anggaran: Menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang benar-benar merupakan terjemahan logis dari RKPD.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang untuk Pejabat dan Perencana Ahli yang membutuhkan pemahaman strategis dan penguasaan teknis operasional.

Hari 1: Kerangka Strategis & Regulasi Perencanaan Terbaru

• Tinjauan Permendagri No. 12 Tahun 2024: Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Relevansinya dengan Transisi Pemerintahan.
• Strategi Sinkronisasi: Tata Cara Penyelarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD/RKPD dengan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP).
• Analisis Pembangunan Daerah: Teknik Problem Tree dan Gap Analysis untuk memastikan perencanaan berbasis data riil dan bukan formalitas.

Hari 2: Penguasaan Teknis E-Planning dan Musrenbang

• Tata Cara Implementasi SIPD: Panduan Input Data Perencanaan (RKPD dan Renstra) ke dalam Modul E-Planning SIPD Kemendagri.
• Workshop Troubleshooting SIPD: Penanganan Kendala Teknis, Error Kodefikasi, dan Update Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
• Pelaksanaan Musrenbang yang Substantif: Strategi Mengintegrasikan Hasil Musrenbang ke dalam dokumen RKPD secara Akuntabel.

Hari 3: Integrasi Anggaran, Monitoring, dan Evaluasi

• Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: Penyusunan KUA-PPAS yang Selaras dengan RKPD.
• Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Program dalam RKPD yang Terukur.
• Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan Pelaporan Kinerja.
• Penyusunan SOP Penatausahaan Perencanaan di Bappeda untuk Tertib Administrasi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida).
• Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.
• Perencana Ahli (Muda, Madya, Utama) yang bertugas menyusun dan memproses dokumen RKPD.
• Staf di Sub-Bidang Perencanaan Perekonomian, Infrastruktur, Sosial, dan Pemerintahan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah Bimtek ini benar-benar mencakup masalah teknis di SIPD atau hanya teori? (Peningkatan Performa) A: Pelatihan ini memiliki sesi workshop khusus untuk mengatasi masalah teknis dan bug di modul e-planning SIPD, dipandu oleh instruktur yang memahami seluk-beluk sistem dari sisi Kemendagri. Fokus kami adalah solusi praktis.

Q: Bagaimana kami bisa membenarkan anggaran pelatihan ini? (Validasi Anggaran) A: Pelatihan ini adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi Bappeda untuk memastikan kepatuhan regulasi (Permendagri) dan menghindari risiko error data yang dapat berdampak pada APBD. Ini adalah investasi yang sah untuk peningkatan kapasitas SDM Perencana.

Q: Apakah instruktur kami familiar dengan masalah sinkronisasi di daerah 3T? (Minimalisasi Risiko) A: Instruktur kami memiliki pengalaman luas di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan akses. Mereka akan memberikan strategi adaptif untuk menyelaraskan perencanaan pusat-daerah, termasuk optimalisasi data terbatas yang tersedia di wilayah Anda.

Q: Apakah Bimtek ini relevan jika RKPD sudah dikerjakan sebagian? (Kepatuhan Regulasi) A: Ya, materi penataan kodefikasi, sinkronisasi RKP, dan penguasaan SIPD sangat relevan di setiap tahapan. Bahkan jika dokumen sudah disusun, Anda masih dapat melakukan validasi silang dan koreksi data input SIPD untuk meminimalisasi temuan di akhir siklus.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur Bimtek Perencanaan Pembangunan SAINSTARA adalah Praktisi Bappenas/Kemendagri dan Perencana Ahli (Madya/Utama) bersertifikasi yang telah terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan implementasi SIPD di tingkat pusat.

• Pengalaman Nyata: Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai key-person dalam task force implementasi SIPD dan pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
• Keahlian Teknis: Mahir dalam penggunaan sistem informasi perencanaan, termasuk modul e-planning dan e-budgeting.
• Otoritas Regulator: Sangat menguasai PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 70/2019, dan Permendagri No. 12/2024, memastikan setiap materi berlandaskan hukum yang kuat.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.