Bimtek Regulasi Pangan 2025 | Sesuai UU Pangan & Aturan BAPANAS

Pahami & Implementasikan Regulasi Pangan Terbaru untuk Kebijakan Daerah yang Efektif

Kebijakan ketahanan pangan tidak bisa dibuat dalam ruang hampa. Setiap program, alokasi anggaran, dan peraturan daerah harus bersandar pada payung hukum nasional yang kokoh. Memahami secara mendalam Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan terbaru dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) adalah syarat mutlak bagi pemerintah daerah untuk dapat merancang kebijakan yang efektif, sah secara hukum, dan sinergis dengan pemerintah pusat. SAINSTARA menyediakan platform untuk pendalaman regulasi krusial ini.

Mengapa Pemahaman Regulasi Pangan Begitu Fundamental?

Regulasi pangan nasional, terutama UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah fondasi dari seluruh arsitektur ketahanan pangan Indonesia. Regulasi ini mengatur segala aspek, mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, hingga mutu dan gizi pangan. Pemerintah daerah yang tidak memahami kerangka ini berisiko membuat kebijakan yang tumpang tindih, tidak efektif, atau bahkan bertentangan dengan hukum, yang dapat berujung pada inefisiensi anggaran dan masalah hukum di kemudian hari.

Mekanisme Solusi Bimtek Regulasi Pangan: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Pendekatan kami adalah “klinik regulasi”. Kami tidak hanya membacakan pasal, tetapi memfasilitasi diskusi mendalam tentang interpretasi dan implikasi setiap aturan bagi pemerintah daerah. Sesi akan diisi dengan studi kasus tentang bagaimana suatu daerah berhasil menerjemahkan amanat UU Pangan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang inovatif dan program yang berdampak.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan mampu:

• Memahami struktur dan isi pokok dari UU Pangan No. 18/2012 dan PP No. 17/2015.
• Menjelaskan peran, fungsi, dan kewenangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
• Mengidentifikasi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pangan.
• Menganalisis kesesuaian program pangan daerah dengan kebijakan nasional.
• Menyusun kerangka awal untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami adalah panduan untuk menavigasi lanskap hukum pangan di Indonesia.

Hari 1: Fondasi Hukum dan Kelembagaan Pangan Nasional

• Bedah Tuntas UU No. 18 Tahun 2012: Dari Kedaulatan hingga Keamanan Pangan.
• Pendalaman PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
• Peran dan Fungsi Kelembagaan Pangan: BAPANAS, Kementerian Pertanian, Bulog, dll.
• Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pangan.

Hari 2: Implikasi Praktis dan Perumusan Kebijakan Daerah

• Regulasi tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
• Aspek Hukum dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
• Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam Kerangka Regulasi.
• Workshop: Sinkronisasi Program Pangan Daerah dengan Prioritas Nasional.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perdagangan, dan Kesehatan.
• Staf di Bagian Hukum atau Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya Komisi terkait.
• Perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
• Akademisi dan peneliti kebijakan publik.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apakah materi ini akan terlalu yuridis dan sulit dipahami oleh orang non-hukum? Tidak. Kami merancang materi ini agar mudah dicerna oleh para perencana dan pelaksana program. Fokusnya adalah pada implikasi praktis dan “apa yang harus dilakukan” oleh Pemda, bukan pada perdebatan teori hukum yang abstrak.

Seberapa update materi yang akan disampaikan? Kami menjamin materi yang disampaikan adalah yang paling mutakhir, termasuk membahas Peraturan Presiden dan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapan) terbaru yang mungkin belum tersosialisasi secara luas.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah seorang ahli hukum dan kebijakan publik yang pernah terlibat langsung dalam tim perumus beberapa peraturan turunan dari UU Pangan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan kebijakan untuk kementerian dan pemerintah daerah, beliau memiliki kemampuan unik untuk menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks menjadi panduan aksi yang jelas dan praktis.

Cek info selengkapnya di Kelas Bimtek Ketahangan Pangan Sainstara.