Bimtek Pertanggungjawaban APBD 2025 | Strategi Tindak Lanjut LHP BPK

Sajikan Pertanggungjawaban APBD yang Defensif & Penuhi Kepatuhan Regulasi

Sebagai pimpinan daerah dan pemangku kebijakan, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah momen puncak dari siklus pengelolaan keuangan. Ini adalah arena di mana akuntabilitas Anda diuji secara formal di hadapan DPRD dan publik. Kami memahami tekanan yang ada: kewajiban menyusun dan mengajukan Raperda Pertanggungjawaban paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta keharusan untuk menuntaskan setiap rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ini bukan sekadar proses administratif, melainkan pembuktian kinerja dan kepatuhan hukum yang berimplikasi langsung pada reputasi dan legitimasi kepemimpinan Anda.

Mengapa Tindak Lanjut LHP BPK Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Vektor masalah utama bagi pimpinan adalah risiko kepatuhan dan reputasi. Kesalahan umum dalam laporan pertanggungjawaban APBD seringkali berakar dari kegagalan menindaklanjuti temuan audit tahun-tahun sebelumnya. Progres tindak lanjut rekomendasi LHP BPK yang rendah akan menjadi catatan merah permanen yang terus diungkit dalam setiap pembahasan. Lebih dari itu, tuntutan publik dan pemerintah pusat telah bergeser; pertanggungjawaban kini bukan lagi soal seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana anggaran tersebut berhasil mencapai sasaran dan memberikan dampak (outcome). Kegagalan membuktikan hal ini dapat memicu temuan inefisiensi dan menjadi celah politis dalam mekanisme pembahasan LPJ APBD di DPRD.

Mekanisme Solusi Bimtek Pertanggungjawaban APBD: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Bimtek ini dirancang untuk membekali Anda dengan pendekatan strategis, bukan sekadar teknis. Kami fokus pada bagaimana cara mempertahankan kebijakan yang telah dieksekusi.

• Workshop Manajemen LHP BPK: Sesi interaktif yang membedah cara menyusun rencana aksi (action plan), mengumpulkan bukti tindak lanjut, dan merumuskan jawaban resmi atas rekomendasi BPK secara sistematis dan terukur.
• Simulasi Pembahasan dengan DPRD: Peserta akan dilatih untuk menyiapkan materi paparan, data pendukung kinerja, dan teknik komunikasi untuk menghadapi pertanyaan kritis dari legislatif selama proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban.
• Kajian Hukum Evaluasi: Memberikan pencerahan atas dasar hukum evaluasi pertanggungjawaban APBD oleh pemerintah atasan (Gubernur/Menteri), termasuk menyikapi area abu-abu atau ketidakpastian hukum yang ada.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda dan tim pimpinan akan mampu:

• Menguasai tata cara penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan sesuai prosedur.
• Membangun sistem yang efektif untuk memonitor dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.
• Menyajikan data kinerja berbasis outcome yang meyakinkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban.
• Menghadapi proses pembahasan dengan DPRD dan evaluasi oleh pemerintah atasan dengan argumentasi yang kuat dan data yang valid.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi disusun untuk menjawab tantangan strategis yang dihadapi para pengambil keputusan.

Hari 1: Kerangka Hukum dan Penyusunan Laporan

• Sesi 1: Landasan Hukum Pertanggungjawaban APBD (PP No. 12/2019 dan Peraturan Terkait).
• Sesi 2: Struktur dan Muatan Wajib Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
• Sesi 3: Teknik Mengintegrasikan LKPD yang Telah Diaudit BPK ke dalam Raperda Pertanggungjawaban.
• Sesi 4: Strategi Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) untuk Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK.

Hari 2: Pembahasan, Evaluasi, dan Pembuktian Kinerja

• Sesi 1: Mekanisme dan Dinamika Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban dengan DPRD.
• Sesi 2: Teknik Mengukur dan Menyajikan Pencapaian Kinerja (Outcome) dalam Laporan.
• Sesi 3: Prosedur dan Dasar Hukum Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh Gubernur/Menteri.
• Sesi 4: Studi Kasus: Kesalahan Fatal dalam Pertanggungjawaban APBD dan Cara Menghindarinya.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota.
• Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
• Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum.
• Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda.
• Inspektur Daerah.
• Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana cara terbaik menindaklanjuti LHP BPK yang kompleks dan menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya? Pelatihan kami akan memberikan metode prioritasasi dan pembentukan tim khusus untuk mengurai dan menyelesaikan rekomendasi secara bertahap namun pasti, lengkap dengan cara mendokumentasikannya agar diakui oleh BPK.

Apa yang harus dilakukan jika ada ketidakpastian hukum dalam proses evaluasi oleh pemerintah atasan? Kami akan membahas interpretasi hukum yang paling aman dan praktik terbaik yang dilakukan oleh daerah lain. Fokusnya adalah memastikan kepatuhan pada substansi, meskipun terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam norma prosedural.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh para ahli yang memiliki otoritas di bidangnya:

• Pimpinan Daerah/Pejabat Eselon I (Purnabakti) yang telah berpengalaman langsung dalam menyusun, mempertahankan, dan mengevaluasi pertanggungjawaban APBD.
• Auditor Ahli Utama BPK/BPKP (Purnabakti) yang memahami secara mendalam metodologi pemeriksaan, jenis temuan, dan kriteria penilaian tindak lanjut rekomendasi.

Pertanggungjawaban yang solid berawal dari proses yang akuntabel di setiap tahap. Pastikan seluruh siklus pengelolaan keuangan Anda kuat dengan memahami Bimtek Pedoman Keuangan Daerah. Fondasi pelaporan yang andal juga dibangun melalui Bimtek Modul Aklap SIPD-RI 2025 yang akan menjamin kualitas data LKPD Anda sebagai lampiran utama laporan pertanggungjawaban.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457