Bimtek Perjanjian Waralaba: Bedah Tuntas Merek, Hak Cipta, & Legalitas STPW

Anda memiliki bisnis F&B atau ritel yang sukses dan ingin berekspansi. Langkah pertama yang Anda pikirkan: “Saya harus mendaftarkan Merek (Logo) saya ke DJKI.”

Di sinilah 90% pengusaha melakukan kesalahan fatal.

Mereka mengira dengan mendaftarkan Merek, mereka siap “mewaralabakan”. Faktanya, Merek (Logo) hanyalah 10% dari perlindungan hukum yang Anda butuhkan. Anda telah melupakan 90% lainnya: perlindungan Hak Cipta (SOP/Resep) dan legalitas Waralaba (STPW) itu sendiri. Pelatihan ini adalah roadmap lengkap untuk melindungi bisnis Anda dari tiga risiko sekaligus: pencurian HKI, sengketa franchisee, dan ilegalitas operasional.

Mengapa Mendaftarkan Merek di DJKI Saja Tidak Cukup?

Ini adalah kebingungan konsep terbesar di pasar yang mengekspos bisnis Anda pada risiko tinggi. Mari kita bedah:

1. Merek (di DJKI – Kemenkumham): Ini hanya melindungi NAMA dan LOGO Anda. Ini penting, tapi ini tidak melindungi sistem bisnis Anda.
2. Hak Cipta (di DJKI – Kemenkumham): Ini melindungi “isi” dari bisnis Anda: Buku SOP, Buku Panduan Karyawan, Resep Rahasia (jika tertulis), blue print desain interior, dan bahkan Software Kasir kustom Anda. Ini adalah aset yang paling sering “dicuri” oleh franchisee nakal pasca-kontrak berakhir.
3. Waralaba (di Kemendag): Ini adalah IZIN SISTEM BISNIS. Ini diatur oleh Kementerian Perdagangan (Permendag 71/2019). Untuk secara legal menawarkan “waralaba”, Anda wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran dan mendapatkan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba).

Jika Anda menjual “waralaba” hanya bermodal Merek terdaftar tanpa STPW, Anda menjalankan bisnis ilegal yang berisiko sanksi dan gugatan.

Mekanisme Solusi Bimtek Perjanjian Waralaba: 3 Pilar Perlindungan Waralaba dari SAINSTARA

Pelatihan kami dirancang sebagai workshop teknis untuk membangun tiga pilar perlindungan bisnis Anda secara berurutan:

1. Pilar 1: Fortifikasi HKI (Merek & Hak Cipta): Kami ajarkan cara mengamankan Merek (Logo) DAN Hak Cipta (SOP/Resep) Anda di DJKI, sehingga franchisee tidak bisa “mencuri” resep dan membuka bisnis baru dengan nama berbeda.
2. Pilar 2: Drafting Perjanjian yang Enforceable: Kami ajarkan cara menyusun Perjanjian Waralaba yang adil, seimbang, namun kuat untuk mengontrol kualitas (SOP), mengatur royalti, melindungi wilayah, dan klausul terminasi yang aman.
3. Pilar 3: Kepatuhan Regulasi (STPW): Kami memberikan panduan step-by-step untuk menyusun Prospektus Penawaran Waralaba dan memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan STPW dari Kemendag.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu untuk:

• Mampu membedakan secara tajam antara Merek, Hak Cipta, dan Waralaba.
• Mampu melindungi “resep rahasia” dan SOP bisnis Anda menggunakan instrumen Hak Cipta dan Rahasia Dagang.
• Mampu menyusun Prospektus Penawaran Waralaba yang sesuai standar Kemendag.
• Mampu memahami syarat legalitas untuk mendapatkan STPW.
• Mampu menyusun klausul Perjanjian Waralaba yang kritis: Kontrol Kualitas, Royalti, Proteksi Wilayah, dan Klausul Terminasi.
• Mampu (sebagai franchisee) melakukan due diligence dan mengidentifikasi red flag dalam perjanjian waralaba yang tidak seimbang.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang sebagai roadmap dari Aset (HKI) menjadi Bisnis (Waralaba).

Hari 1: Fondasi HKI & Legalitas Waralaba (STPW)

• Modul 1: (Kritis) Membongkar Mitos: Merek vs Hak Cipta vs Waralaba
  • Studi Kasus: Mengapa bisnis kopi yang hanya daftar Merek bisa “dicuri” SOP-nya.
  • Peran DJKI (Merek & Hak Cipta) vs Peran Kemendag (Waralaba).
• Modul 2: Strategi Perlindungan HKI Franchisor
  • Workshop: Mengamankan Merek (Logo/Nama).
  • Workshop: Mengamankan Hak Cipta (SOP, Buku Manual, Software Kasir).
  • Strategi melindungi Resep (Rahasia Dagang vs Hak Cipta).
• Modul 3: (Kritis) Kepatuhan Regulasi (Permendag 71/2019)
  • Syarat dan kriteria bisnis yang boleh diwaralabakan (misal: terbukti untung).
  • Anatomi Prospektus Penawaran Waralaba.
  • Proses dan alur pendaftaran STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba).

Hari 2: Drafting Perjanjian & Mitigasi Sengketa

• Modul 4: (Kritis) Workshop Drafting Perjanjian Waralaba
  • Anatomi kontrak: Klausul Pembayaran Royalti, Klausul Pelatihan, Klausul Pemasaran Bersama.
  • (Poin Kritis) Drafting Klausul Kontrol Kualitas (Hak Franchisor untuk mengaudit).
  • (Poin Kritis) Drafting Klausul Proteksi Wilayah (agar franchisor tidak membuka cabang terlalu dekat).
• Modul 5: Perlindungan HKI Pasca-Kontrak
  • Cara agar franchisee tidak boleh menggunakan SOP/Resep setelah kontrak berakhir.
  • Klausul Non-Compete yang wajar.
• Modul 6: Sisi Franchisee: Due Diligence & Sengketa
  • Cara membaca perjanjian dan mengidentifikasi klausul yang tidak adil.
  • Mekanisme Terminasi & Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Calon Franchisor (Pemberi Waralaba): Pemilik Bisnis (terutama F&B, Ritel, Jasa Pendidikan) yang ingin berekspansi dengan aman.
• Calon Franchisee (Penerima Waralaba): Investor atau Pengusaha yang ingin membeli hak waralaba dan perlu melakukan due diligence hukum.
• In-House Legal Counsel yang menangani ekspansi bisnis perusahaan.
• Konsultan HKI & Notaris yang ingin memperdalam layanan di bidang waralaba.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

“Apakah resep rahasia saya bisa dipatenkan?” Ini adalah kebingungan umum. Resep masakan (metode) tidak bisa dipatenkan di Indonesia. Namun, formulasinya bisa dilindungi sebagai Rahasia Dagang (jika dijaga ketat) dan buku/SOP tertulisnya bisa didaftarkan sebagai Hak Cipta (perlindungan atas ekspresi tertulisnya). Kami akan ajarkan strategi perlindungan terbaik.

“Apakah saya wajib punya STPW?” Jika Anda menggunakan kata “Franchise” atau “Waralaba” dan menarik iuran/royalti, YA, Anda wajib memiliki STPW sesuai Permendag 71/2019. Menjalankan skema waralaba tanpa STPW adalah ilegal dan berisiko tinggi.

“Saya Franchisee yang merasa dirugikan oleh perjanjian. Apakah pelatihan ini membantu?” Ya. Modul di Hari ke-2 secara spesifik membahas cara menganalisis perjanjian dari sisi Franchisee, mengidentifikasi klausul yang tidak seimbang, dan memahami mekanisme hukum untuk sengketa atau terminasi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah praktisi hukum yang memiliki spesialisasi ganda: sebagai Konsultan HKI Terdaftar (di DJKI Kemenkumham) dan sebagai Ahli Hukum Korporat yang berpengalaman mendaftarkan STPW (di Kemendag). Mereka telah membantu puluhan merek F&B dan ritel terkemuka di Indonesia mengamankan aset intangible dan berekspansi secara legal.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.