Bimtek Perjalanan Dinas PMK 119/2023 | SPJ Digital & Akuntabel Terbaru

Akuntabel & Efisien: Kuasai Tata Cara Perjalanan Dinas Terbaru Sesuai PMK 119/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perjalanan dinas, menggantikan PMK 113/2012 yang telah lama menjadi acuan. Penekanan pada penggunaan sistem elektronik, perubahan skema biaya, dan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi menuntut adaptasi cepat dari setiap instansi. Jika Anda, sebagai Bendahara, PPK, atau pelaksana SPD, masih ragu dengan prosedur baru dan cara pertanggungjawabannya, bimtek ini adalah panduan esensial untuk memastikan setiap perjalanan dinas berjalan lancar dan bebas dari temuan.

Mengapa Adaptasi Cepat PMK 119/2023 Menjadi Keharusan?

Di era digital, akuntabilitas adalah kunci. PMK 119/2023 mendorong transparansi melalui sistem elektronik, termasuk penggunaan geotagging sebagai bukti pelaksanaan. Kesalahan dalam menafsirkan aturan baru—seperti mekanisme lumpsum 30% untuk biaya penginapan atau format Daftar Pengeluaran Riil—dapat berakibat pada penolakan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ), kerugian keuangan negara, dan menjadi catatan dalam audit Inspektorat. Menguasai regulasi ini adalah benteng utama untuk melindungi integritas administrasi keuangan instansi Anda.

Mekanisme Solusi Bimtek Perjalanan Dinas: Simulasi Digital dan Bedah Aturan Praktis

Kami menerjemahkan bahasa regulasi yang kompleks menjadi alur kerja yang mudah diikuti. Metodologi kami berfokus pada:

1. Simulasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas: Peserta akan dipandu untuk memahami dan mencoba alur kerja digital, mulai dari usulan, penerbitan Surat Tugas/SPD, hingga proses persetujuan dan pembayaran.
2. Bedah Tuntas Komponen Biaya: Mengupas secara mendalam setiap komponen biaya perjalanan dinas, termasuk aturan baru biaya penginapan lumpsum, uang harian, biaya representasi, dan cara perhitungannya.
3. Workshop Penyusunan SPJ yang Akuntabel: Latihan praktis menyusun SPJ sesuai PMK 119/2023, membedakan kapan harus menggunakan kuitansi dan kapan cukup dengan Daftar Pengeluaran Riil.
4. Panduan Harmonisasi Aturan: Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan ketentuan PMK ini dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang perjalanan dinas APBD.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti bimtek ini, Anda akan mampu:

• Mengoperasikan alur kerja perjalanan dinas melalui sistem elektronik dengan percaya diri.
• Menghitung komponen biaya perjalanan dinas secara akurat sesuai dengan aturan terbaru.
• Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap, benar, dan siap diaudit.
• Memahami hak dan kewajiban sebagai pelaksana perjalanan dinas.
• Memberikan rekomendasi untuk penyesuaian Perkada agar selaras dengan peraturan pusat.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami dirancang untuk mencakup seluruh siklus perjalanan dinas dari awal hingga akhir.

Hari 1: Kerangka Regulasi dan Perencanaan Perjalanan Dinas

• Latar Belakang dan Pokok-Pokok Perubahan dalam PMK No. 119/2023.
• Perbedaan Mendasar dengan PMK No. 113/2012.
• Prinsip-prinsip Perjalanan Dinas: Selektif, Efisien, Efektif, dan Akuntabel.
• Tata Cara Penerbitan Surat Tugas dan SPD melalui Sistem Elektronik.
• Perhitungan Estimasi Biaya Perjalanan Dinas.

Hari 2: Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Audit

• Hak dan Kewajiban Pelaksana SPD.
• Studi Kasus: Aturan Biaya Penginapan (At Cost vs Lumpsum 30%).
• Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban: Kuitansi vs Daftar Pengeluaran Riil.
• Pemanfaatan Geotagging sebagai Bukti Pelaksanaan.
• Titik Kritis dalam Pemeriksaan dan Audit Perjalanan Dinas.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Staf Bagian Umum, Kepegawaian, atau Tata Usaha yang memproses SPD.
• Seluruh ASN yang sering melakukan perjalanan dinas.
• Auditor Internal di lingkungan Inspektorat.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana jika saya tidak menginap di hotel, apakah benar mendapat 30% dari tarif hotel di SBM? Apa bukti pertanggungjawabannya? Benar. PMK 119/2023 mengatur hal tersebut. Anda akan menerima 30% dari tarif hotel tertinggi di kota tujuan sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. Pertanggungjawabannya bersifat lumpsum, artinya tidak memerlukan kuitansi hotel, cukup dilampirkan dalam rincian biaya pada SPJ Anda.

Apakah aturan dalam PMK ini berlaku secara otomatis untuk perjalanan dinas APBD di daerah saya? Tidak secara otomatis. PMK ini adalah acuan untuk APBN. Namun, sangat direkomendasikan agar Pemerintah Daerah mengadopsi prinsip-prinsip dalam PMK ini ke dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas. Bimtek ini akan membahas strategi adopsi tersebut.

Bagaimana jika terjadi kendala teknis saat akan melakukan geotagging karena tidak ada sinyal? Sistem yang baik biasanya memiliki mekanisme mitigasi. Pelatihan akan membahas solusi dan prosedur alternatif yang dapat ditempuh jika terjadi kendala teknis yang dapat dibenarkan, serta bagaimana cara melaporkannya agar SPJ tetap valid.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh tim ahli SAINSTARA yang terdiri dari:

• Ahli dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan: Narasumber yang memahami secara mendalam filosofi dan detail teknis di balik penyusunan PMK No. 119/2023.
• Praktisi PPK dan Bendahara Senior: Seorang praktisi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ribuan perjalanan dinas, serta telah berhasil mengimplementasikan sistem elektronik di instansinya.

Tata kelola perjalanan dinas adalah komponen penting dalam pelaksanaan anggaran. Pastikan pemahaman Anda terintegrasi dengan kerangka yang lebih luas dalam program unggulan kami di Bimtek Keuangan Daerah.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457