Bimtek Penggunaan KKPD | Sesuai Permendagri 79/2022 & Praktis

Atasi Kerumitan KKPD: Panduan Praktis dari Transaksi hingga Pelaporan Pajak

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjanjikan modernisasi dan akuntabilitas, namun realita di lapangan seringkali terasa sebaliknya: “ribet”, membingungkan, dan penuh keraguan. Sebagai Bendahara, PPTK, atau Pemegang Kartu, Anda dihadapkan pada alur kerja baru, kebingungan soal pajak, dan tantangan praktis seperti minimnya merchant dengan mesin EDC. Anda tidak sendirian. Bimtek penggunaan KKPD ini dirancang untuk menerjemahkan regulasi yang kompleks menjadi sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, menjawab setiap kebingungan Anda.

Mengapa Implementasi KKPD Terasa “Ribet” dan Penuh Tantangan?

Adopsi KKPD seringkali terhambat bukan karena teknologinya, melainkan karena kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022, Pemda harus siap menghadapi:

• Kebingungan Prosedural: Alur kerja melibatkan banyak pihak (Pemegang Kartu, PPTK, Bendahara, PPK) dengan peran yang seringkali tumpang tindih atau tidak dipahami sepenuhnya, menciptakan keraguan dalam setiap langkah.
• Ambiguitas Penanganan Pajak: Ini adalah titik kritis. Ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab memotong dan melaporkan PPh/PPN atas transaksi KKPD membuat Bendahara takut melakukan kesalahan.
• Tantangan Rekonsiliasi: Proses mencocokkan setiap struk transaksi dengan lembar tagihan bulanan dari bank adalah pekerjaan detail yang memakan waktu dan rentan kesalahan.
• Infrastruktur yang Belum Siap: Kendala paling nyata adalah terbatasnya jumlah merchant lokal yang memiliki mesin EDC, yang secara langsung menghambat penggunaan kartu untuk belanja operasional harian.

Mekanisme Solusi Bimtek Penggunaan KKPD: Membedah Alur Kerja KKPD Berdasarkan Peran

Kunci untuk mengatasi kerumitan adalah kejelasan peran. Kami memecah seluruh siklus KKPD berdasarkan siapa melakukan apa.

1. Alur untuk Pemegang Kartu / Pelaksana Kuasa (PPTK)

Ini adalah tahap transaksi di lapangan. Tugas Anda adalah:

• Melakukan transaksi belanja sesuai kebutuhan dan pagu yang ditetapkan.
• Wajib meminta dan menyimpan struk transaksi asli dari mesin EDC dan faktur/kuitansi dari merchant.
• Membuat Daftar Pengeluaran Rill (DPR) yang merinci setiap transaksi.
• Menyerahkan DPR beserta seluruh bukti pendukung asli kepada Bendahara Pengeluaran/Pembantu.

2. Alur untuk Bendahara Pengeluaran / Pembantu

Anda adalah pusat kendali dan pertanggungjawaban. Tugas Anda meliputi:

• Menerima dan memverifikasi DPR beserta kelengkapan bukti dari PPTK.
• Melakukan rekonsiliasi antara total tagihan dari bank dengan total DPR yang diajukan.
• Melakukan pembayaran tagihan KKPD ke bank penerbit sebelum jatuh tempo.
• Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban (SPP-GU KKPD) untuk pengisian kembali pagu UP-KKPD.
• Melaksanakan kewajiban perpajakan atas belanja yang dilakukan.

3. Alur untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Peran Anda adalah sebagai verifikator akhir sebelum proses Ganti Uang (GU). Tugas Anda:

• Menguji kebenaran materil dan formil dari DPR dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan oleh Bendahara.
• Memastikan setiap pengeluaran telah sesuai dengan DPA-SKPD.
• Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-GU) sebagai dasar pengisian kembali UP-KKPD.

Titik Kritis yang Wajib Diwaspadai: Pajak dan Rekonsiliasi

Dua area ini adalah sumber kesalahan paling umum. Mari kita perjelas.

• Tata Cara Pelaporan Pajak (PPh/PPN): Kewajiban pemotongan/pemungutan pajak tetap melekat pada Bendahara Pengeluaran SKPD. Saat memverifikasi DPR, Bendahara harus mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan objek pajak, kemudian melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
• Teknik Rekonsiliasi Tagihan: Kuncinya adalah disiplin. Setiap hari atau minggu, kumpulkan DPR dari para pelaksana. Saat lembar tagihan bulanan tiba, lakukan pencocokan baris per baris dengan DPR yang sudah terkumpul. Beri tanda pada setiap transaksi yang sudah cocok. Jika ada selisih, segera komunikasikan dengan pemegang kartu.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan mampu:

• Membedakan secara jelas tugas dan tanggung jawab Pemegang Kartu, PPTK, Bendahara, dan PPK dalam siklus KKPD.
• Menguasai tata cara pembayaran tagihan KKPD yang tepat waktu dan akuntabel.
• Melakukan rekonsiliasi antara tagihan bank dan bukti belanja secara sistematis.
• Menerapkan prosedur pemotongan dan pelaporan pajak transaksi KKPD dengan benar.
• Menyusun dokumen pertanggungjawaban untuk proses Ganti Uang (GU) KKPD.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum dirancang sebagai simulasi alur kerja dari awal hingga akhir.

Hari 1: Fondasi, Peran, dan Alur Transaksi

• Sesi 1: Bedah Tuntas Permendagri No. 79 Tahun 2022 tentang KKPD.
• Sesi 2: Perbedaan Mendasar UP Tunai vs. UP KKPD: Kelebihan dan Kewajiban.
• Sesi 3: Pembagian Peran dan Tanggung Jawab: Siapa Melakukan Apa?
• Sesi 4: Workshop: Simulasi Proses Transaksi oleh PPTK dan Penyusunan Daftar Pengeluaran Rill (DPR).

Hari 2: Pertanggungjawaban, Pajak, dan Mitigasi Risiko

• Sesi 1: Workshop: Teknik Rekonsiliasi Tagihan Bank oleh Bendahara.
• Sesi 2: Alur Pembayaran Tagihan dan Proses Ganti Uang (GU) KKPD.
• Sesi 3: Sesi Klinik Pajak: Studi Kasus Pemotongan PPh/PPN atas Belanja KKPD.
• Sesi 4: Mitigasi Risiko: Prosedur Penanganan Kartu Hilang, Transaksi Gagal, dan Pencegahan Penipuan.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini sangat penting bagi seluruh pelaksana teknis KKPD:

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
• Pemegang KKPD yang ditunjuk
• Administrator KKPD

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana jika merchant langganan kami tidak memiliki mesin EDC? Ini adalah tantangan utama. Solusinya adalah perencanaan. Identifikasi merchant mana saja yang sudah memiliki EDC dan prioritaskan belanja di sana. Untuk merchant penting yang belum memiliki, SKPD dapat proaktif berkoordinasi dengan bank mitra untuk memfasilitasi pemasangan EDC.

Siapa yang bertanggung jawab membayar denda keterlambatan jika tagihan telat dibayar? Denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran tagihan yang disebabkan oleh kelalaian SKPD tidak dapat dibebankan pada APBD dan menjadi tanggung jawab pribadi pihak-pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Apakah limit KKPD bisa digunakan untuk seluruh jenis belanja? Tidak. KKPD diutamakan untuk belanja operasional, belanja modal yang nilainya kecil, dan belanja perjalanan dinas. Penggunaannya tetap harus mengacu pada kode rekening dalam DPA-SKPD yang telah disetujui.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh tim ahli dengan pengalaman langsung dalam implementasi: Praktisi Keuangan dan Mantan Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari tim percontohan (pilot project) implementasi KKPD. Instruktur kami tidak hanya memahami teori dan regulasi, tetapi juga telah merasakan langsung semua kendala di lapangan dan berhasil menemukan solusi praktisnya.

Implementasi KKPD adalah inovasi penting dalam siklus Bimtek Keuangan Daerah. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman yang kuat terhadap Bimtek Pedoman Keuangan Daerah sebagai kerangka acuan utama dalam modernisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457