Bimtek Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah: Strategi Tata Kelola Anggaran Sesuai PP No. 12/2019 & Permendagri 77/2020

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah jantung dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Dengan diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan aturan teknisnya dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan siklus pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Memahami dan menerapkan kedua regulasi ini secara benar adalah kunci untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan terhindar dari risiko penyimpangan.

Mengapa Pemahaman Keuangan Daerah Menjadi Prioritas Mendesak?

Setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam proses perencanaan, penatausahaan, atau pelaporan tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Isu-isu seperti selisih kas, realisasi belanja yang tidak sesuai DPA, hingga keterlambatan penyusunan laporan keuangan seringkali bersumber dari pemahaman regulasi yang parsial. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah adalah garda terdepan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Mekanisme Solusi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Bimtek Keuangan Daerah di Sainstara fokus pada implementasi praktis dan solusi atas permasalahan yang sering terjadi.

1. Pendekatan Siklus Utuh: Membahas secara sistematis seluruh tahapan pengelolaan keuangan, dari perencanaan (RKPD, KUA-PPAS) hingga pertanggungjawaban (LRA, LAK, Neraca).
2. Integrasi dengan SIPD: Memberikan pemahaman bagaimana alur kerja dalam Permendagri 77/2020 diterapkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Simulasi & Bedah Kasus: Menggunakan contoh kasus temuan audit BPK untuk mengidentifikasi titik rawan dan cara pencegahannya.
4. Kupas Tuntas Regulasi Terbaru: Mendalami setiap detail kebijakan akuntansi, sistem pelaporan, dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai standar terkini.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti bimtek ini, peserta akan mampu:

• Memahami alur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif sesuai PP 12/2019.
• Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras dan akuntabel.
• Melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban belanja secara tertib dan benar.
• Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Mempersiapkan data dan dokumen secara efektif untuk menghadapi proses audit oleh BPK.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami dirancang untuk mencakup setiap aspek krusial dalam siklus keuangan daerah.

Hari 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBD

• Sesi 1: Tinjauan Umum PP No. 12/2019 dan Permendagri No. 77/2020.
• Sesi 2: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: Dari RKPD hingga RKA-SKPD.
• Sesi 3: Mekanisme Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran dalam DPA-SKPD.
• Sesi 4: Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

Hari 2: Penatausahaan, Akuntansi, dan Pertanggungjawaban

• Sesi 1: Praktik Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara dan PPK-SKPD.
• Sesi 2: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam LKPD.
• Sesi 3: Workshop: Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Neraca.
• Sesi 4: Strategi Menghadapi Audit BPK dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini sangat vital bagi seluruh aparatur yang terlibat dalam siklus keuangan daerah:

• Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD).
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
• Staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
• Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat Daerah.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apakah materi sudah disesuaikan dengan aplikasi SIPD dari Kemendagri? Ya, alur kerja dan terminologi yang kami ajarkan sepenuhnya selaras dengan modul-modul yang ada di dalam SIPD, sehingga peserta dapat langsung mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Instansi kami sering mendapatkan temuan BPK, apakah bimtek ini bisa membantu? Sangat bisa. Salah satu fokus utama kami adalah bedah kasus temuan BPK. Kami akan menganalisis penyebab umum temuan dan memberikan strategi konkret untuk perbaikan tata kelola agar temuan yang sama tidak terulang kembali.

Apa bedanya bimtek ini dengan sosialisasi biasa? Sosialisasi umumnya hanya bersifat informatif. Bimtek kami bersifat pelatihan teknis yang mendalam, dilengkapi dengan workshop, studi kasus, dan simulasi, sehingga peserta tidak hanya tahu “apa” aturannya, tetapi juga “bagaimana” cara melaksanakannya dengan benar.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami adalah para Widyaiswara, praktisi, dan auditor yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang keuangan negara/daerah. Mereka adalah ahli yang memahami secara mendalam seluk-beluk regulasi sekaligus tantangan implementasinya di lapangan, memastikan materi yang disampaikan relevan dan solutif.

Cek selengkanya di kelas Bimtek Keuangan Daerah.