Bimtek Legal Drafting Produk Hukum Daerah | Kualitas, Harmonisasi, dan Kepatuhan UU 13/2022

Kualitas kebijakan publik tercermin dari kualitas produk hukumnya. Jika Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di instansi Anda sering berbenturan dengan aturan di atasnya atau dibatalkan di tengah jalan, tim Legal Drafter Anda memerlukan upgrade kompetensi yang masif. SAINSTARA menyediakan “Bimtek legal drafting produk hukum daerah” yang berfokus pada kerangka hukum baku Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) . Kami melatih aparatur untuk menguasai tahapan perencanaan, penyusunan, hingga harmonisasi agar produk hukum Anda memiliki landasan kuat, implementable, dan bebas sengketa.

Mengapa Kualitas Produk Hukum Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Produk hukum yang cacat adalah akar masalah dari ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, hingga maladministrasi.

• Ancaman Pembatalan Peraturan: Peraturan yang tidak melalui proses perencanaan dan harmonisasi yang benar, atau bertentangan dengan UU di atasnya (asas hierarki), rentan dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau dievaluasi oleh Kemendagri.
• Mandat UU No. 13 Tahun 2022: Perubahan terhadap UU 12/2011 menekankan pada perlunya Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dan penggunaan Metode Omnibus. Aparatur Bagian Hukum wajib memahami penyesuaian ini untuk memastikan proses pembentukan peraturan tidak cacat formil.
• Transparansi JDIH: Kewajiban mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara optimal adalah kunci untuk keterbukaan informasi. JDIH yang baik memudahkan pencarian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, dan meningkatkan kepercayaan publik.
• Minimalisasi Risiko Maladministrasi: Keputusan dan tindakan administrasi yang tidak didasarkan pada peraturan yang sah atau yang melanggar prosedur penyusunan peraturan dapat dikategorikan sebagai Maladministrasi (UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI).

Mekanisme Solusi Bimtek Legal Drafting Produk Hukum: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Metodologi kami dirancang untuk mengubah legal drafter menjadi perumus kebijakan yang handal dan presisi.

1. Systematic Legal Drafting: Fokus pada penguasaan teknik penyusunan yang baku (struktur, bahasa, pengacuan) sesuai Lampiran UU 12/2011, menghindari kesalahan teknis minor yang menyebabkan peraturan menjadi ambigu atau sulit diimplementasikan.
2. Harmonisasi Substantif: Melatih tim untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturan yang lebih tinggi (vertical check) dan peraturan sektoral lain (horizontal check) untuk menjamin tidak ada tumpang tindih substansi (non-overlapping).
3. Legal Advisory & Litigasi: Membekali tim dengan kerangka pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) yang cepat, serta strategi pendampingan dan penanganan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti Bimtek ini, Bagian Hukum Anda akan mampu:

• Menghasilkan Produk Hukum yang Kredibel: Mampu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan teknik legal drafting yang presisi dan tidak rentan dibatalkan.
• Mematuhi Asas Pembentukan yang Baik: Memastikan tahapan perencanaan (Prolegda/Propemda) hingga pengundangan mematuhi semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (e.g., kejelasan rumusan, kelembagaan yang tepat).
• Mengoptimalkan JDIH Digital: Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara digital, lengkap, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan transparansi dan literasi hukum aparatur.
• Memberikan Bantuan Hukum yang Kuat: Memiliki kompetensi dalam memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) yang cepat dan kuat kepada pimpinan, serta mampu melakukan pendampingan dalam sengketa hukum di pengadilan.
• Meningkatkan Kapasitas Legal Drafter: Auditor dan Perancang Peraturan memperoleh sertifikasi keahlian teknis yang diakui.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini mencakup seluruh siklus pembentukan produk hukum daerah, dari perencanaan hingga sengketa.

Hari 1: Filosofi, Kerangka Hukum, dan Teknik Perencanaan

• UU No. 12/2011 dan UU No. 13/2022: Jenis, Hierarki, dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.
• Prosedur Teknis Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) dan Rencana Hukum Tahunan.
• Naskah Akademik (NA) Raperda/Raperkada: Metode Penyusunan NA yang Kritis dan Berbasis Kebutuhan Riil.
• Aspek Partisipasi Publik yang Bermakna (UU 13/2022) dalam proses penyusunan peraturan.

Hari 2: Legal Drafting dan Harmonisasi Substansi

• Teknik Legal Drafting Baku: Struktur dan Sistematika Perda/Perkada (Batang Tubuh, Konsiderans, Penutup) sesuai Lampiran UU 12/2011.
• Harmonisasi Substantif: Teknik Analisis Benturan Aturan (Vertical Check) dan Konsistensi Internal (Horizontal Check).
• SOP Pengundangan dan Publikasi: Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Perannya dalam JDIH.
• Studi Kasus: Analisis Cacat Hukum Produk Daerah yang Dibatalkan oleh Mahkamah/Kemendagri.

Hari 3: Administrasi Hukum & Pengelolaan Risiko

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH): Tugas, Fungsi, dan Standar Pengelolaan JDIH Digital (Transparansi, Aksesibilitas, dan Kelengkapan).
• Pelayanan Bantuan Hukum: SOP Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Litigasi di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
• Maladministrasi & Sanksi: Mencegah Penyimpangan Prosedur dan Penyalahgunaan Wewenang (UU 37/2008 tentang Ombudsman).
• SOP Peninjauan dan Evaluasi Peraturan Daerah: Mekanisme Sunset Clause dan Reviu Perda yang Tidak Relevan.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Bagian Hukum / Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
• Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter).
• Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Pengelola JDIH).
• Aparatur yang ditugaskan menangani sengketa hukum di pengadilan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Bagaimana Bimtek ini memastikan produk hukum kami tidak dibatalkan? (Minimalisasi Risiko) A: Kami berfokus pada Harmonisasi Substantif dan Partisipasi Publik yang Bermakna. Pembatalan sering terjadi karena pertentangan dengan UU yang lebih tinggi atau cacat formil. Kami melatih tim Anda untuk menguasai tahapan pengecekan ini sebelum rancangan disahkan, termasuk teknik penulisan yang menghindari ambiguitas (legal drafting yang presisi).

Q: Apakah Bimtek ini mencakup teknis pengelolaan JDIH digital? (Peningkatan Performa) A: Ya. Materi mencakup tugas dan fungsi JDIH, menekankan pada standar kelengkapan dan aksesibilitas dokumen hukum (metadata, indexing, searchability). Pengelolaan JDIH yang optimal adalah bentuk akuntabilitas dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Q: Kami kekurangan SDM legal drafter. Apakah pelatihan ini bisa diikuti staf non-hukum? (Expertise) A: Pelatihan ini dirancang untuk aparatur hukum. Namun, staf yang ditugaskan dalam proses penyusunan dapat mengikuti pelatihan dasar legal drafting untuk memahami alur berpikir dan struktur baku peraturan, sehingga mempermudah kerja Perancang Peraturan Ahli.

Q: Kami harus melakukan litigasi di PTUN. Apakah ada sesi mengenai bantuan hukum? (Validasi Anggaran) A: Ada. Sesi Bantuan Hukum mencakup SOP pemberian legal opinion kepada pimpinan dan OPD, serta strategi dasar pendampingan sengketa administrasi pemerintahan di PTUN. Hal ini penting untuk memitigasi risiko hukum dan kerugian keuangan daerah.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur Hukum SAINSTARA adalah figur otoritatif di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

• Otoritas Regulator: Praktisi dan Tenaga Ahli dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan/atau Biro Hukum Kementerian/Lembaga yang terlibat langsung dalam proses harmonisasi peraturan pusat.
• Keahlian Teknis: Perancang Peraturan Perundang-undangan (PPPU) Ahli Madya/Utama yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menyusun Perda/Perkada dan menghadapi sengketa hukum di PTUN.
• Pengalaman Nyata: Memiliki rekam jejak dalam membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota meninjau ulang dan merevisi Perda Investasi dan Perda Retribusi untuk menjamin kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.