Bimtek Implementasi UU PDP & Sertifikasi PPDP: Hindari Sanksi Pidana & Denda 2% Pendapatan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengubah total lanskap kepatuhan di Indonesia. Ini bukan sekadar regulasi tambahan; ini adalah kerangka kerja baru yang fundamental dengan sanksi yang sangat serius: sanksi pidana penjara (Pasal 67-70) dan denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan (Pasal 57).

Banyak profesional Legal, HR, IT, dan Kepatuhan kini mengemban peran baru sebagai Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP), seringkali tanpa pelatihan formal yang memadai. Tanggung jawabnya masif. Pelatihan ini bukan seminar teori, melainkan workshop implementasi praktis untuk memandu Anda melalui labirin kewajiban baru ini dan melindungi organisasi Anda dari risiko.

Mengapa Kepatuhan UU PDP Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Masa transisi 2 tahun diberikan untuk implementasi, bukan untuk menunggu. Risiko terbesar UU PDP terletak pada kewajiban operasional baru yang sering diabaikan, yang kini memiliki konsekuensi hukum yang berat.

1. (Pain Point Terbesar) Manajemen Kontrak Pihak Ketiga

Ini adalah risiko operasional terbesar. UU PDP (Pasal 35 & 36) mewajibkan Anda sebagai Pengendali Data untuk memastikan semua vendor (Prosesor Data)—mulai dari vendor payroll, layanan cloud, hingga agensi marketing—memiliki standar perlindungan yang setara. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau NDA standar tidak lagi cukup. Anda wajib memiliki perjanjian pemrosesan data (Data Processing Agreement / DPA) yang spesifik.

2. Manajemen Pelanggaran Data (Notifikasi 72 Jam)

Pasal 46 UU PDP mengamanatkan bahwa jika terjadi data breach (kebocoran data), Anda wajib memberikan pemberitahuan tertulis “paling lambat 3 x 24 jam” (72 jam) kepada Subjek Data dan Lembaga. Tanpa SOP internal dan klausul kontrak yang jelas dengan vendor IT Anda, mustahil untuk memenuhi tenggat waktu yang sangat ketat ini.

3. Transfer Data Lintas Batas (Layanan Cloud)

Bagaimana hukumnya menggunakan AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure yang servernya di luar negeri? Pasal 56 UU PDP mengatur transfer data lintas batas. Banyak organisasi kebingungan mengenai dasar hukum dan kontrak apa yang diperlukan untuk memastikan transfer data ini legal.

Mekanisme Solusi Bimtek Implementasi UU PDP : Metodologi Implementasi Praktis SAINSTARA

Pelatihan kami dirancang khusus untuk PPDP dan tim terkait yang perlu bertindak, bukan hanya tahu. Kami tidak hanya membahas “apa isi UU PDP”, tetapi “bagaimana melakukannya” dalam praktik sehari-hari.

Fokus kami adalah memberikan Anda tools yang siap pakai: checklist audit kesenjangan (gap analysis), draf template klausul kontrak (DPA), dan kerangka SOP untuk penanganan data breach dan Data Subject Access Request (DSAR).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu untuk:

• Melakukan audit kesenjangan (Gap Analysis) kepatuhan UU PDP di organisasi Anda.
• Menyusun Klausul Kontrak UU PDP dan Data Processing Agreement (DPA) yang wajib untuk semua vendor pihak ketiga.
• Merancang SOP Penanganan Data Breach sesuai kerangka waktu notifikasi 72 jam.
• Merancang prosedur internal untuk memenuhi Hak Subjek Data (Data Subject Access Request/DSAR) seperti permintaan akses, koreksi, dan penghapusan data.
• Menentukan dasar hukum yang tepat untuk transfer data lintas batas (misalnya, saat menggunakan layanan cloud global).
• Memahami kapan Data Privacy Impact Assessment (DPIA) diperlukan sebelum meluncurkan produk atau sistem baru.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kami membagi kurikulum menjadi fondasi hukum dan fokus operasional praktis.

Hari 1: Fondasi Hukum, Kewajiban Inti, dan Peran PPDP

• Modul 1: Membedah UU PDP (UU No. 27/2022)
  • Prinsip-prinsip pemrosesan data.
  • Membedakan peran & tanggung jawab: Pengendali Data vs. Prosesor Data.
  • Hak-hak Subjek Data (DSAR).
  • Fokus Kritis: Sanksi Pidana, Perdata, dan Denda Administratif 2%.
• Modul 2: Peran & Tanggung Jawab PPDP
  • Kapan perusahaan wajib menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP)?
  • Tugas dan fungsi PPDP dalam organisasi (sesuai Pasal 53 & 54).
  • Praktik Data Privacy Impact Assessment (DPIA).

Hari 2: Fokus Operasional, Drafting Kontrak, dan Manajemen Krisis

• Modul 3: (Poin Kritis) Workshop Drafting Kontrak Vendor & DPA
  • Praktik drafting klausul standar pelindungan data yang wajib ada di setiap kontrak vendor.
  • Membuat Data Processing Agreement (DPA) dari nol.
  • Studi kasus: Klausul kontrak untuk vendor payroll, IT support, dan marketing.
• Modul 4: SOP Penanganan Data Breach (Notifikasi 72 Jam)
  • Merancang alur kerja internal dari deteksi hingga pelaporan.
  • Checklist investigasi dan mitigasi.
  • Simulasi pelaporan 72 jam.
• Modul 5: Transfer Data Lintas Batas & Regulasi Tumpang Tindih
  • Menganalisis dasar hukum transfer data (Pasal 56) ke server cloud (AWS, Azure, dll.).
  • Memetakan tumpang tindih regulasi (UU PDP vs. UU ITE vs. UU Perlindungan Konsumen).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini bersifat krusial bagi individu dan tim yang memegang tanggung jawab langsung atas kepatuhan data:

• Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP)
• Legal Counsel Internal dan Manajer Kepatuhan (Compliance)
• IT Security Manager, CISO, dan Manajer IT
• Kepala Departemen HR (karena mengelola data karyawan yang sensitif)
• Auditor Internal
• C-Level Executives (CEO, CFO, CIO) yang memegang tanggung jawab akhir.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

“UU PDP baru berlaku penuh 2 tahun lagi (2024). Mengapa harus ikut pelatihan sekarang?” Masa transisi 2 tahun adalah untuk implementasi, bukan untuk menunggu. Kebocoran data yang terjadi sekarang akan dinilai berdasarkan UU PDP saat masa transisi berakhir. Denda 2% dari pendapatan tahunan jauh lebih mahal daripada biaya investasi pelatihan untuk mitigasi risiko hari ini.

“Apakah instruktur Anda benar-benar ahli dalam UU yang baru ini?” Ya. Instruktur kami adalah praktisi hukum senior TMT (Teknologi, Media, Telekomunikasi) dan konsultan privasi data bersertifikasi internasional (seperti CIPP/E, CIPP/A) yang telah menangani implementasi kerangka kerja privasi global (seperti GDPR) dan telah memandu banyak perusahaan dalam gap analysis UU PDP sejak draf pertama.

“Apa bedanya workshop ini dengan seminar gratis dari law firm?” Seminar gratis menjelaskan “Apa isi UU PDP”. Workshop ini mengajarkan “Bagaimana cara melakukannya”. Anda tidak hanya pulang dengan teori, tetapi dengan draf template klausul DPA, kerangka SOP data breach, dan checklist audit yang bisa langsung Anda gunakan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh konsultan hukum TMT (Teknologi, Media, Telekomunikasi) dan praktisi keamanan siber yang bersertifikasi internasional di bidang privasi data (misalnya: CIPP/E, CIPP/A, CISM). Mereka memiliki pengalaman praktis dalam memandu organisasi multinasional dan BUMN melalui proses Gap Analysis dan implementasi kerangka kerja privasi data (GDPR, ISO 27701, dan UU PDP).

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.