Bimtek Benturan Kepentingan RS 2026-2027: Implementasi “One Gate Policy” & Sponsorship Aman

Apakah Rumah Sakit Anda masih membiarkan staf medis menerima tiket seminar atau akomodasi langsung dari perwakilan farmasi (medical representative) ke rekening pribadi? Atau, apakah Anda kesulitan menegur pejabat pengadaan yang memiliki hubungan saudara dengan pemenang tender katering/keamanan?

Dua skenario di atas adalah contoh klasik Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang sering dianggap lumrah karena budaya ketimuran, namun fatal di mata hukum. Di era transparansi JKN dan pengawasan ketat KPK, praktik “bawah meja” ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan pintu masuk Tindak Pidana Korupsi. SAINSTARA hadir memberikan solusi tata kelola yang menjamin keamanan hukum bagi manajemen dan profesi.

Mengapa Isu Ini Sangat Sensitif dan Mendesak?

Banyak manajemen RS gamang. Di satu sisi, anggaran pelatihan terbatas. Di sisi lain, tawaran sponsorship dari industri farmasi melimpah. Ketidakjelasan aturan main menyebabkan risiko:

• Gratifikasi Suap: Penerimaan fasilitas yang tidak dilaporkan >30 hari kerja dianggap suap (Pasal 12B UU Tipikor).
• Bias Peresepan: Dokter meresepkan obat bukan berdasarkan efikasi, melainkan dorongan target sponsor (melanggar KODEKI & keselamatan pasien).
• Temuan Audit: Pengadaan barang yang dimenangkan oleh perusahaan afiliasi keluarga pejabat RS pasti menjadi temuan BPK/Inspektorat.

Mekanisme Solusi Bimtek Benturan Kepentingan RS: Strategi “One Gate Policy”

Kami tidak mengajarkan teori moralitas semata. SAINSTARA memberikan instrumen teknis untuk melegalkan yang “abu-abu” menjadi “putih” melalui transparansi.

Pendekatan kami meliputi:

1. One Gate Policy (Kebijakan Satu Pintu): Mengubah arus dana sponsorship dari Principal ke Dokter menjadi Principal ke Institusi (RS). Dana masuk sebagai pendapatan sah BLUD/RS, lalu RS yang menugaskan dokter berangkat seminar. Legal, transparan, dan akuntabel.
2. Mapping Matrix CoI: Teknik memetakan potensi konflik kepentingan di setiap unit (siapa berhubungan dengan siapa, siapa punya wewenang apa).
3. Deklarasi & Recusal: Mekanisme di mana pegawai wajib mendeklarasikan benturan kepentingan dan secara sukarela mundur (recusal) dari pengambilan keputusan terkait.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Tim UPG dan Manajemen akan mampu:

• Menyusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi sesuai Permenkes 14/2014.
• Membuat SOP Penerimaan Sponsorship yang melindungi dokter dari tuduhan gratifikasi.
• Mengimplementasikan formulir Deklarasi Benturan Kepentingan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan.
• Membedakan secara tegas antara Gratifikasi yang Wajib Lapor, Tidak Wajib Lapor, dan Kedinasan.
• Membangun budaya Speak Up untuk melaporkan potensi konflik kepentingan tanpa rasa takut.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi dikemas dengan bedah kasus riil yang sering terjadi di RSUD dan RS Swasta.

Hari 1: Kerangka Hukum & Identifikasi Risiko

• Anatomy of CoI: Mengupas jenis-jenis benturan kepentingan (Aktual, Potensial, Persepsian).
• Regulasi Gratifikasi: Bedah Pedoman KPK dan Permenkes tentang batasan penerimaan hadiah/fasilitas.
• Titik Rawan RS: Pemetaan zona merah di Farmasi (sponsorship), Pengadaan (vendor afiliasi), dan SDM (rekrutmen kerabat).

Hari 2: Workshop Tata Kelola & Dokumen

• Designing One Gate Policy: Simulasi alur administrasi sponsorship pihak ketiga agar tercatat sebagai penerimaan RS.
• Mekanisme Pelaporan (GOL KPK): Cara menggunakan aplikasi Gratifikasi Online KPK dan pelaporan internal.
• Penyusunan Kode Etik Perilaku (Code of Conduct): Klausul wajib terkait interaksi dengan rekanan.
• Studi Kasus: Analisis kasus dokter menerima fee marketing obat dan pejabat RS menerima cashback pengadaan alkes.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Sebagai motor penggerak kepatuhan.
2. Komite Etik & Hukum RS: Penjaga gawang moral profesi.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) & Tim Pengadaan: Pihak paling rentan risiko vendor.
4. Bagian SDM/Diklat: Pengelola tugas belajar dan seminar staf.
5. Kepala SPI: Auditor kepatuhan internal.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah dokter dilarang sama sekali menerima sponsor seminar dari farmasi? A: Tidak dilarang, asalkan TIDAK DITERIMA LANGSUNG. Sponsor harus diberikan kepada Rumah Sakit, masuk rekening RS, dan RS yang menugaskan dokter tersebut. Dalam pelatihan ini, kami berikan draft Perjanjian Kerjasamanya.

Q: Bagaimana dengan “uang lelah” atau parsel lebaran dari vendor? A: Itu termasuk gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan. Kami akan mengajarkan cara menolak dengan sopan namun tegas (polite refusal) agar hubungan bisnis tetap baik.

Q: Apakah ini berlaku untuk RS Swasta atau hanya RSUD? A: Meskipun UU Tipikor menyasar Penyelenggara Negara (RSUD), RS Swasta yang melayani pasien JKN (uang negara) juga terikat pada regulasi anti-fraud dan etika bisnis yang bersih. Selain itu, ini adalah syarat akreditasi (Tata Kelola RS).

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh narasumber kompeten:

• Ahli Hukum Kesehatan: Praktisi yang memahami detail regulasi Kemenkes dan interaksi industri farmasi-RS.
• Penyuluh Anti-Korupsi Tersertifikasi (LSP-KPK): Instruktur yang memiliki lisensi resmi untuk memberikan edukasi pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.