Bimtek Audit BLUD Rumah Sakit: Solusi Tuntas Temuan BPK & Optimalisasi Fleksibilitas Keuangan

Bagi Direktur dan Pejabat Keuangan RSUD, status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Anda diberikan janji manis “fleksibilitas” pengelolaan keuangan. Di sisi lain, ketika fleksibilitas itu digunakan (misalnya: menggunakan pendapatan harian untuk beli obat mendadak), BPK sering kali menjadikannya temuan audit dengan label “tidak tertib administrasi” atau “melanggar mekanisme APBD”.

Kebingungan ini terjadi karena gagal paham mendasar mengenai batas antara Rezim Keuangan Daerah (APBD) dan Rezim BLUD (Permendagri 79/2018). Banyak RSUD yang sudah berstatus BLUD, namun pola pikir pengelolaannya masih menggunakan birokrasi Dinas murni. SAINSTARA hadir untuk memberikan kejelasan hukum dan teknik operasional agar Anda bisa menjalankan fleksibilitas BLUD dengan aman, nyaman, dan auditable.

Mengapa Pengelolaan BLUD Menjadi “Zona Rawan” Audit?

Berdasarkan analisis kami terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di berbagai daerah, ada tiga jebakan utama yang sering menjerat manajemen RSUD:

1. Jebakan “Langsung Gunakan”: BLUD diizinkan menggunakan pendapatan secara langsung tanpa setor ke Kas Daerah terlebih dahulu. Namun, banyak yang gagal mencatatnya dalam mekanisme pengesahan SP3B (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja), sehingga dianggap sebagai dana tak bertuan atau off-budget.
2. Pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ): RSUD sering menggunakan dana BLUD untuk pengadaan obat/alkes tanpa mengikuti tender (karena butuh cepat), namun belum memiliki Perkada PBJ BLUD. Akibatnya, auditor menggunakan standar Perpres Pengadaan Pemerintah yang kaku, dan RSUD dianggap bersalah.
3. RBA Definitif vs RBA Perubahan: Ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Mekanisme Solusi Bimtek Audit BLUD Rumah Sakit: Strategi “Payung Hukum” & Tertib RBA

Metodologi SAINSTARA berfokus pada penguatan benteng regulasi internal Anda. Kami membantu Anda memastikan “Fleksibilitas” memiliki landasan hukum yang kuat.

• Audit Regulasi Internal (Perkada): Kami memeriksa apakah RSUD Anda sudah memiliki 4 Perkada Wajib (Tata Kelola, Renstra, Standar Pelayanan Minimal, dan Pengadaan Barang/Jasa). Tanpa Perkada PBJ, setiap pembelian langsung bernilai besar adalah potensi temuan.
• Strategi Pemanfaatan Silpa: Teknik mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) BLUD agar bisa digunakan di tahun berikutnya tanpa menunggu APBD Perubahan, sesuai Permendagri 79/2018.
• Klinik Penyelesaian Temuan: Sesi khusus membedah temuan audit masa lalu di RS Anda dan merumuskan jawaban serta Action Plan perbaikan yang dapat diterima oleh auditor.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Pejabat Pengelola BLUD akan mampu:

• Melakukan Mekanisme “Langsung Gunakan” yang Sah: Memahami alur pencatatan akuntansi dan pelaporan pendapatan yang langsung digunakan agar tercatat sah di mata auditor.
• Menjalankan Pengadaan Fleksibel: Berani melakukan pengadaan obat/BHP secara cepat (tanpa tender panjang) dengan payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang tepat.
• Menyusun Laporan SP3B Akurat: Menghindari selisih pencatatan antara BLUD dan BPKAD yang sering menjadi temuan administratif.
• Meminimalisir Temuan Berulang: Menutup celah sistemik yang menyebabkan temuan yang sama muncul setiap tahun.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi disusun selama 2 hari dengan bobot 40% pemahaman regulasi dan 60% studi kasus audit.

Hari 1: Kerangka Regulasi & Fleksibilitas Keuangan

• Bedah Permendagri 79/2018: Pasal-pasal kunci tentang fleksibilitas pendapatan dan belanja.
• Audit Perencanaan & Penganggaran: Titik kritis dalam penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
• Manajemen Ambang Batas: Cara menetapkan persentase ambang batas belanja agar tidak perlu revisi RBA berulang kali.
• Mekanisme Pengelolaan Silpa BLUD: Strategi pemanfaatan dana sisa untuk investasi alat kesehatan.

Hari 2: Audit Pelaksanaan & Pelaporan

• Audit Penatausahaan Keuangan: Verifikasi SPJ Fungsional dan mekanisme validasi belanja.
• Audit Pengadaan Barang/Jasa BLUD:
  • Perbedaan Jenjang Nilai Pengadaan BLUD vs APBD.
  • Praktik E-Purchasing dan Pengadaan Langsung dalam kondisi darurat.
• Strategi Menghadapi Auditor: Teknik komunikasi dan penyajian data saat pemeriksaan BPK/Inspektorat.
• Simulasi Tindak Lanjut: Menyusun matriks tindak lanjut temuan audit (Corrective Action Plan).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Direktur RSUD (Pemimpin BLUD): Penanggung jawab mutlak anggaran.
• Pejabat Keuangan (PPK-BLUD): Eksekutor teknis penatausahaan.
• Bendahara Penerimaan & Pengeluaran BLUD: Ujung tombak administrasi kas.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Penanggung jawab pengadaan.
• SPI (Satuan Pengawas Internal): Mitra strategis dalam pre-audit.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

1. Apakah dana BLUD harus selalu disetor ke Kas Daerah setiap hari? Tidak harus, jika RSUD Anda sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Penuh. Permendagri 79/2018 memberikan fleksibilitas pengelolaan rekening kas sendiri, asalkan dilaporkan berkala. Kami akan mengajarkan mekanisme pelaporannya agar tidak dianggap “menyembunyikan uang negara”.

2. Kami sering kena temuan di Pengadaan Obat, padahal obatnya mendesak. Bagaimana solusinya? Masalahnya biasanya ada di Perkada PBJ. Jika RSUD Anda masih menggunakan Perpres Pengadaan Pemerintah murni, Anda akan terikat prosedur kaku. Solusinya adalah menyusun Perkada PBJ khusus BLUD yang mengizinkan Jenjang Nilai berbeda (misal: Pengadaan Langsung sampai Rp 1 Miliar untuk obat cito). Kami akan memandu kerangka Perkada tersebut.

3. Apakah instruktur bisa membantu kami menjawab temuan BPK tahun lalu? Ya. Sesi konsultasi khusus tersedia di akhir pelatihan. Anda disarankan membawa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun lalu (yang sudah disamarkan datanya jika perlu) untuk dibedah solusinya.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

SAINSTARA telah menjadi mitra strategis RSUD di seluruh Indonesia dalam implementasi BLUD.

• Kualifikasi Pengajar: Tim kami terdiri dari Mantan Auditor BPKP, Tim Penyusun Regulasi BLUD Kemendagri, dan Praktisi Keuangan RSUD yang telah sukses membawa rumah sakitnya berstatus WTP.
• Pengalaman: 17+ tahun mendampingi sektor publik memastikan kami paham betul “jebakan betmen” birokrasi yang harus dihindari oleh RSUD.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.