Bimtek Administrasi Keuangan SKPD 2025 | Sainstara Terbaru

Hindari Risiko Hukum: Panduan Lengkap Administrasi Keuangan untuk PA, PPK, PPTK & Bendahara

Sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anda memegang tanggung jawab final atas setiap rupiah yang dikelola. Namun, keberhasilan pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada sinergi dan ketelitian tim di bawah Anda: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara. Seringkali, kerancuan peran, terutama antara PPK dan PPTK, serta alur dokumen yang kompleks, menciptakan hambatan yang tidak hanya memperlambat penyerapan anggaran tetapi juga membuka celah risiko hukum dan administratif yang serius bagi Anda sebagai pimpinan.

Mengapa Kerancuan Peran & Alur Kerja Menjadi Risiko Serius?

Ketidakjelasan batasan tugas antara pejabat pengelola keuangan merupakan akar dari banyak masalah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap peran memiliki wewenang dan tanggung jawab yang spesifik. Ketika PPTK dan PPK bingung siapa yang harus memverifikasi kelengkapan dokumen, atau ketika Bendahara ragu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dampaknya berantai: pembayaran kepada pihak ketiga tertunda, penyerapan anggaran rendah, dan yang terburuk, pengendalian internal melemah. Kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko temuan pemeriksaan dan potensi jerat hukum bagi PA/KPA sebagai penanggung jawab utama.

Mekanisme Solusi Bimtek Administrasi Keuangan SKPD: Sinergi 4 Peran Kunci dalam Keuangan SKPD

Bimtek kami dirancang untuk menghancurkan “tembok pemisah” antar fungsi. Kami tidak mengajarkan tugas secara terisolasi. Metodologi kami berfokus pada pemahaman holistik, di mana setiap pejabat (PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara) memahami perannya sebagai bagian dari satu sistem yang terintegrasi. Kami akan memetakan dengan jelas alur kerja dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menyoroti titik-titik kritis serah terima tanggung jawab, dan memastikan setiap peserta pulang dengan pemahaman yang sama untuk berkolaborasi secara efektif.

Hasil Konkret: Dari Kebingungan Menuju Pengendalian Penuh

Setelah mengikuti bimtek ini, tim Anda akan mampu:

• Membedakan secara tegas tugas dan wewenang antara PPTK (fokus pada teknis kegiatan) dan PPK (fokus pada administrasi keuangan).
• Menguasai alur proses dan kelengkapan dokumen dari pengajuan SPP, verifikasi dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pengajuan ke BUD untuk terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
• Menerapkan prinsip pengendalian internal yang kuat melalui pemisahan kewenangan yang jelas.
• Mempercepat proses penatausahaan keuangan, yang berdampak langsung pada peningkatan tingkat penyerapan anggaran SKPD.
• Mengurangi risiko pribadi bagi PA/KPA dari sanksi administratif dan tuntutan hukum akibat kesalahan prosedur di tingkat pelaksana.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi disusun untuk memberikan kejelasan maksimal pada setiap peran dan tahapan proses.

Hari 1: Fondasi Hukum & Pemetaan Peran (Tupoksi)

• Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.
• Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran (PA) / KPA.
• Fokus dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengendalian Pelaksanaan Program.
• Peran Sentral Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam Verifikasi dan Administrasi.
• Fungsi dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Hari 2: Alur Kerja, Pengendalian Internal & Mitigasi Risiko

• Studi Kasus: Membedah Perbedaan Kunci antara Tugas PPK dan PPTK.
• Praktik Terbaik dalam Alur Proses SPP-SPM-SP2D: Dari Pengajuan hingga Pencairan.
• Teknik Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pertanggungjawaban.
• Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Tingkat SKPD.
• Identifikasi Titik Kritis dan Potensi Masalah dalam Penatausahaan Keuangan untuk Pencegahan Dini.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini dirancang sebagai forum terintegrasi dan sangat esensial bagi seluruh tim pengelola keuangan SKPD, termasuk:

• Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Sebagai PA/KPA, bagaimana bimtek ini melindungi saya dari tanggung jawab hukum? Dengan memastikan seluruh tim Anda memahami prosedur yang benar, batasan wewenang, dan kelengkapan dokumen sesuai peraturan. Bimtek ini adalah bentuk nyata dari upaya Anda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, yang merupakan elemen penting dalam mitigasi risiko hukum.

Apakah materi ini relevan dengan penggunaan sistem seperti SIPD? Sangat relevan. Prinsip dan alur kerja yang diajarkan adalah dasar dari proses yang diimplementasikan dalam sistem informasi seperti SIPD. Dengan memahami logika di balik sistem, tim Anda akan lebih kompeten dalam mengoperasikannya.

Tim kami sering mengalami keterlambatan pembayaran, apakah ini bisa membantu? Ya. Salah satu fokus utama kami adalah mengidentifikasi dan mengatasi “macet” dalam alur dokumen. Dengan memperjelas peran verifikasi dan standar kelengkapan dokumen, proses dari pengajuan tagihan hingga pembayaran akan menjadi lebih cepat dan efisien.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Program ini dipandu oleh para ahli yang telah menghabiskan karirnya dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Instruktur kami adalah:

• Praktisi Senior yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, atau pejabat eselon II yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.
• Konsultan dan Auditor dengan pengalaman bertahun-tahun dalam memeriksa dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
• Widyaiswara Ahli yang secara spesifik mengajar di bidang manajemen keuangan sektor publik.

Pastikan tim Anda tidak hanya menjalankan, tetapi juga memahami sistem yang digunakan. Perkuat kompetensi teknis dengan Bimtek Penatausahaan Keuangan SIPD-RI 2025 | Panduan SPP-SPM Terbaru dan pahami kerangka besarnya melalui Bimtek Pedoman Keuangan Daerah. Temukan semua solusi pelatihan relevan lainnya di kategori utama kami, Bimtek Keuangan Daerah.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Keuangan Daerah  yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457