Training Hukum Kesehatan: Strategi Mitigasi Sengketa Medis & Perlindungan Hukum Pasca UU Kesehatan

Apakah Rumah Sakit Anda sering menerima somasi dari pengacara pasien yang tidak puas dengan hasil pengobatan? Atau, apakah Anda bingung menentukan batasan tanggung jawab hukum antara Manajemen RS dengan Dokter Spesialis Mitra saat terjadi dugaan kelalaian medis?

Pasca disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lanskap hukum medis di Indonesia berubah drastis. Mekanisme penyelesaian sengketa kini mengutamakan Restorative Justice, namun ancaman pidana dan perdata tetap mengintai jika administrasi RS lemah. Masalah klasik seperti Informed Consent yang tidak lengkap atau Rekam Medis yang tidak terbaca seringkali menjadi celah kekalahan RS di pengadilan. SAINSTARA hadir untuk membentengi RS Anda dengan sistem pertahanan hukum (Legal Defense System) yang kokoh.

Mengapa Risiko Hukum RS Semakin Meningkat?

Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi membuat RS menjadi sasaran empuk gugatan:

1. Mitos “Hasil Pasti”: Pasien sering menganggap upaya medis (Inspanning Verbond) sebagai perjanjian hasil (Resultaat Verbond). Jika tidak sembuh/meninggal, dianggap malpraktik.
2. Dokumentasi Lemah: Informed Consent seringkali hanya dianggap formulir izin, padahal itu adalah bukti persetujuan atas risiko. Jika penjelasan risiko tidak terdokumentasi, RS dianggap lalai.
3. Ancaman UU PDP: Kebocoran data rekam medis elektronik (RME) kini diancam sanksi berat sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

Mekanisme Solusi Training Hukum Kesehatan: Dokumentasi Defensif & Mediasi

Kami memadukan ilmu kedokteran, hukum, dan manajemen risiko.

• Informed Consent Mastery: Teknik menyusun formulir persetujuan tindakan yang “Anti-Gugat”. Memastikan unsur Information (Penjelasan) dan Consent (Persetujuan) terpenuhi secara sah, termasuk dokumentasi komunikasi risiko.
• Vicarious Liability Shield: Membedah kontrak kerja Dokter (Karyawan vs Mitra). Bagaimana merancang Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melindungi RS dari tanggung jawab mutlak atas kesalahan dokter mitra.
• Dispute Resolution Strategy: Mengutamakan penyelesaian sengketa melalui MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin) dan Mediasi Rumah Sakit sebelum masuk ke ranah litigasi pidana/perdata.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop intensif ini, Legal Officer dan Manajemen RS akan mampu:

• Menyusun Hospital Bylaws (Peraturan Internal RS) dan Medical Staff Bylaws yang menjadi konstitusi dasar tata kelola klinis.
• Melakukan Legal Audit terhadap formulir Informed Consent dan Rekam Medis untuk menutup celah tuntutan hukum.
• Menangani Keluhan & Somasi Pasien dengan teknik negosiasi medikolegal yang meredam eskalasi konflik.
• Menerapkan protokol Perlindungan Data Pasien dalam implementasi RME sesuai standar UU PDP.
• Memahami alur penanganan dugaan Malpraktik mulai dari audit medis internal hingga pendampingan di kepolisian/pengadilan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 40% Regulasi Kesehatan Baru dan 60% Studi Kasus Sengketa.

Hari 1: Kerangka Hukum & Tata Kelola RS

• Bedah UU Kesehatan 17/2023: Perubahan paradigma perlindungan tenaga medis dan pasien.
• Hubungan Hukum RS – Dokter – Pasien: Transaksi Terapeutik vs Transaksi Konsumen.
• Kontrak Medis: Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis. Tanggung jawab RS (Corporate Liability) vs Tanggung Jawab Profesi (Professional Liability).
• Hospital Bylaws: Mengatur hak dan kewajiban manajemen dan staf medis.

Hari 2: Manajemen Risiko & Sengketa

• Informed Consent Deep Dive: Kasus-kasus persetujuan yang cacat hukum (Anak di bawah umur, pasien tidak sadar, wali yang tidak sah).
• Rekam Medis & Privasi: Aspek hukum Rekam Medis Elektronik. Pelepasan rahasia kedokteran untuk asuransi/visum.
• Penyelesaian Sengketa Medis:
  • Peran Komite Etik & Hukum.
  • Strategi Mediasi & Negosiasi Ganti Rugi.
  • Menghadapi pemeriksaan aparat penegak hukum.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Legal Officer / Bagian Hukum RS: Garda terdepan sengketa.
2. Sekretaris Rumah Sakit: Penjaga tata kelola korporasi RS.
3. Komite Etik & Hukum RS: Penilai masalah etik profesi.
4. Direksi RS: Penanggung jawab utama risiko korporasi.
5. Dokter/Manajer Pelayanan Medis: Pelaksana teknis yang berisiko.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah Informed Consent membebaskan dokter dari segala tuntutan? A: Tidak. Informed Consent hanya persetujuan terhadap Risiko Medis yang sudah dijelaskan. Jika terjadi Kelalaian (tidak sesuai standar profesi), dokter tetap bisa dituntut. Pelatihan ini mengajarkan cara membedakan Risiko Medis vs Kelalaian.

Q: Apakah RS bertanggung jawab jika dokter tamu (mitra) melakukan kesalahan? A: Secara teori Independent Contractor, RS tidak bertanggung jawab. Namun, doktrin Ostensible Agency sering membuat hakim memutus RS ikut bertanggung jawab (Tanggung Renteng) karena pasien taunya berobat ke RS. Kami ajarkan cara mitigasinya di kontrak.

Q: Bagaimana menghadapi pasien yang viralkan pelayanan di Medsos? A: Jangan balas dengan membuka data medis pasien (itu pelanggaran rahasia kedokteran!). Gunakan Hak Jawab secara proporsional. Kami bahas strategi komunikasinya di sesi ini.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar hukum kesehatan:

• Ahli Hukum Kesehatan (Doktor): Akademisi dan praktisi yang sering menjadi Saksi Ahli di sidang kasus malpraktik.
• Konsultan Manajemen RS: Praktisi yang berpengalaman menyusun Hospital Bylaws dan menangani sengketa medis di grup RS besar.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.