Training Legal Officer Industri Pertambangan & Energi: Strategi Security of Tenure, Hilirisasi, & Sengketa Lahan

Apakah perusahaan tambang Anda sering terhambat operasionalnya karena klaim lahan oleh masyarakat atau tumpang tindih dengan HGU Perkebunan? Atau, apakah manajemen cemas menghadapi audit kepatuhan lingkungan terkait Reklamasi Pasca Tambang yang berpotensi pidana?

Dalam industri ekstraktif, Kepastian Hukum adalah Mata Uang. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikantongi bisa saja dicabut jika gagal memenuhi syarat administratif (RKAB) atau tersandung masalah lingkungan. Di sisi lain, kewajiban hilirisasi memaksa perusahaan melakukan investasi besar atau divestasi saham yang rumit secara legal. SAINSTARA menghadirkan pelatihan komprehensif untuk mencetak Legal Officer yang mampu menjadi benteng pertahanan perusahaan di tengah gempuran regulasi dan konflik lapangan.

Mengapa Isu Legal Tambang Semakin Kompleks?

Tantangan hukum saat ini bergeser dari sekadar perizinan menjadi isu keberlanjutan:

1. Konflik Tenurial: Tumpang tindih antara WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dengan Kawasan Hutan (Hutan Lindung/Konservasi) atau lahan masyarakat adat seringkali memicu sengketa berkepanjangan yang menghentikan produksi.
2. Jebakan Lingkungan: Kegagalan menempatkan Jaminan Reklamasi atau tidak melakukan pasca tambang yang benar kini bukan hanya sanksi administrasi, tapi pintu masuk tindak pidana lingkungan bagi Direksi.
3. Hilirisasi & Divestasi: Aturan kewajiban pengolahan di dalam negeri dan kewajiban divestasi 51% saham asing menuntut restrukturisasi korporasi yang hati-hati.

Mekanisme Solusi Legal Officer Industri Pertambangan: LDD Tambang & Manajemen Konflik

Kami memadukan pemahaman hukum agraria, kehutanan, dan minerba.

• Mining Legal Due Diligence: Teknik audit forensik status IUP. Memeriksa status Clean and Clear (CnC) di MODI ESDM, riwayat pembayaran royalti, dan kepatuhan kewajiban lingkungan.
• Land Dispute Resolution: Strategi penyelesaian sengketa lahan. Kapan menggunakan jalur konsinyasi (ganti rugi)? Bagaimana mekanisme Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH)? Bagaimana menghadapi klaim tanah ulayat?
• Corporate Action Strategy: Merancang perjanjian Joint Venture untuk pembangunan Smelter atau skema divestasi saham yang menguntungkan namun tetap patuh regulasi.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop intensif ini, Legal Officer dan Staf Perizinan akan mampu:

• Melakukan Audit Kepatuhan Perizinan (IUP Eksplorasi ke Operasi Produksi) dan menyusun dokumen RKAB yang memenuhi syarat hukum.
• Menangani Sengketa Tumpang Tindih Lahan dengan instrumen hukum yang tepat (UU Minerba vs UU Kehutanan vs UU Pokok Agraria).
• Menyusun dokumen Rencana Reklamasi & Pasca Tambang yang melindungi perusahaan dari tuntutan pidana di kemudian hari.
• Memahami mekanisme Divestasi Saham dan pembatasan kepemilikan asing sesuai PP No. 96 Tahun 2021.
• Mempersiapkan diri untuk sertifikasi Certified Mining Legal Consultant (CMLC) sebagai bukti kompetensi profesional.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 40% Regulasi Minerba/Energi dan 60% Studi Kasus Sengketa & Korporasi.

Hari 1: Rezim Hukum & Perizinan (Security of Tenure)

• Update UU Minerba No. 3/2020: Pergeseran kewenangan Pusat-Daerah dan implikasinya pada pengurusan izin.
• Perizinan Berusaha (OSS RBA): Tata cara permohonan WIUP, IUP, dan IUPK.
• Izin Kehutanan: Prosedur Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan tambang.

Hari 2: Operasional, Lingkungan, & Sengketa

• Aspek Hukum Lingkungan: Kewajiban AMDAL, Reklamasi, dan Pasca Tambang. Sanksi pidana bagi korporasi.
• Penyelesaian Sengketa Lahan:
  • Mediasi dengan masyarakat lingkar tambang.
  • Penyelesaian Overlapping dengan HGU Perkebunan.
• Hilirisasi & Korporasi:
  • Kewajiban peningkatan nilai tambah (Smelter).
  • Aturan Divestasi Saham Asing.
  • Kontrak Jasa Pertambangan (Mining Services).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Legal Superintendent / Manager: Penanggung jawab hukum tambang.
2. External Relations / ComRel: Ujung tombak sengketa lahan dan masyarakat.
3. Permit Officer: Pengurus perizinan teknis.
4. Direksi Perusahaan Tambang: Penanggung jawab risiko korporasi.
5. Konsultan Hukum: Pendamping investor energi.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah pelatihan ini mencakup sektor Migas atau hanya Minerba? A: Fokus utama adalah Minerba (Mineral dan Batubara) karena dinamika regulasinya paling tinggi saat ini. Namun, prinsip dasar hukum energi dan perizinan lingkungan juga relevan untuk sektor Migas dan EBT.

Q: Bagaimana jika IUP kami tumpang tindih dengan Hutan Konservasi? A: Secara hukum, tambang terbuka dilarang di Hutan Lindung dan Konservasi. Kami akan membahas opsi hukumnya: apakah bisa enclave, tukar menukar kawasan, atau harus relinquish (melepaskan) area tersebut.

Q: Apakah sertifikasi CMLC dijamin lulus? A: Kelulusan ditentukan oleh ujian kompetensi independen. Pelatihan ini adalah Preparatory Course (Persiapan) yang materi dan studinya disesuaikan dengan kisi-kisi ujian CMLC, meningkatkan peluang kelulusan Anda secara signifikan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar hukum pertambangan:

• Konsultan Hukum Pertambangan (CMLC): Praktisi yang berpengalaman mendampingi proses divestasi saham perusahaan tambang asing raksasa di Indonesia.
• Mantan Pejabat ESDM/KLHK: Narasumber yang memahami “dapur” regulasi dan proses verifikasi perizinan di kementerian.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.