Training Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) & Keamanan Informasi: Sertifikasi DPO & Implementasi DPIA

Apakah perusahaan Anda mengumpulkan data pelanggan (nama, NIK, rekam medis, data biometrik) namun belum memiliki prosedur perlindungan data yang terstandarisasi? Atau, apakah Anda ditunjuk sebagai DPO namun bingung harus mulai membenahi tata kelola data dari mana?

Risiko terbesar dalam era UU PDP bukan hanya serangan hacker, melainkan Kelalaian Tata Kelola. Regulator tidak akan mentolerir perusahaan yang tidak memiliki Record of Processing Activities (ROPA) atau gagal melakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA) pada proyek berisiko tinggi. Kegagalan ini bisa berujung pada sanksi denda miliaran rupiah dan hilangnya kepercayaan konsumen. SAINSTARA menghadirkan pelatihan teknis-yuridis untuk memastikan perusahaan Anda compliant dan aman.

Mengapa Menunjuk DPO Saja Tidak Cukup?

Banyak perusahaan merasa aman setelah menunjuk staf Legal atau IT sebagai DPO. Padahal, tanpa kompetensi spesifik, penunjukan tersebut hanya formalitas yang rapuh:

1. Buta Peta Data: DPO tidak tahu data apa saja yang dimiliki perusahaan dan di mana penyimpanannya (Data Mapping gagal), sehingga tidak bisa melindunginya.
2. Dokumen Nihil: Tidak adanya dokumen ROPA dan DPIA membuat perusahaan dianggap tidak akuntabel saat terjadi audit atau insiden kebocoran.
3. Kebingungan Hak Subjek Data: Gagap saat ada pelanggan meminta penghapusan data (Right to be Forgotten) atau portabilitas data, memicu sengketa hukum.

Mekanisme Solusi Training Perlindungan Data Pribadi: The DPO Toolkit (ROPA & DPIA)

Kami tidak hanya mengajarkan teori hukum. Kami memberikan “Toolkit Kepatuhan”.

• Data Mapping & ROPA: Teknik memetakan arus data dalam perusahaan (dari collection hingga disposal). Menyusun dokumen ROPA yang menjadi bukti akuntabilitas utama di mata regulator.
• Mastering DPIA: Workshop melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data. Kapan DPIA wajib dilakukan? Bagaimana menilai risiko privasi pada produk baru? Kami berikan template penilaiannya.
• Incident Response Plan: SOP langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam 3×24 jam pertama saat terjadi kebocoran data (Notifikasi ke Lembaga Pengawas & Subjek Data).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop intensif ini, Calon DPO dan Tim Kepatuhan akan mampu:

• Menyusun Privacy Policy (Kebijakan Privasi) yang transparan dan sesuai UU PDP untuk website/aplikasi perusahaan.
• Membuat dan memelihara dokumen Record of Processing Activities (ROPA) sebagai inventaris aktivitas pemrosesan data.
• Melakukan DPIA (Data Protection Impact Assessment) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko privasi pada proyek baru.
• Mengelola permintaan Hak Subjek Data (Akses, Koreksi, Penghapusan, Portabilitas) dengan mekanisme yang efisien.
• Merancang klausul Data Transfer Agreement untuk pengiriman data lintas batas negara (Cross-border data flow).

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Aspek Hukum Privasi dan 50% Teknis Keamanan Informasi.

Hari 1: Kerangka Hukum & Tata Kelola (Governance)

• Bedah UU PDP 27/2022: Definisi Pengendali vs Pemroses Data. Sanksi Pidana & Administratif.
• Prinsip Pemrosesan Data: Legalitas, Tujuan Spesifik, Minimisasi Data, dan Akurasi.
• Peran DPO: Tugas, Tanggung Jawab, dan Posisi Independen dalam Organisasi.
• Workshop ROPA: Inventarisasi siklus hidup data perusahaan.

Hari 2: Implementasi Teknis & Keamanan (Operational)

• Data Protection Impact Assessment (DPIA): Langkah-langkah penilaian risiko, konsultasi, dan mitigasi.
• Information Security Basics: Enkripsi, Pseudonimisasi, dan Kontrol Akses (Implementasi ISO 27001 untuk PDP).
• Manajemen Insiden: Simulasi penanganan Data Breach. Kapan wajib lapor? Apa isi laporannya?
• Vendor Management: Memastikan pihak ketiga (Pemroses Data) patuh terhadap kontrak privasi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Calon Data Protection Officer (DPO): Pejabat yang ditunjuk perusahaan.
2. Legal Officer / Compliance Manager: Penulis kebijakan privasi.
3. IT Security Manager: Penjaga teknis keamanan data.
4. HR Manager: Pengelola data pribadi karyawan (data sensitif).
5. Product Manager: Perancang aplikasi yang wajib Privacy by Design.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah DPO harus orang IT atau Orang Hukum? A: Idealnya, DPO harus menguasai keduanya (“Hybrid”). Namun, jika harus memilih, DPO haruslah orang yang memahami Proses Bisnis dan Regulasi. Aspek teknis IT bisa didukung oleh tim IT Security. Pelatihan ini menjembatani gap kompetensi tersebut.

Q: Apakah perusahaan kecil (UMKM) wajib punya DPO? A: UU PDP mewajibkan DPO bagi Pengendali Data yang memproses data dalam skala besar, bersifat spesifik/sensitif, atau memantau individu secara sistematis. Kami akan bantu Anda melakukan Self-Assessment apakah wajib menunjuk DPO atau tidak.

Q: Apakah pelatihan ini memberikan sertifikasi BNSP? A: Pelatihan ini adalah persiapan kompetensi. Untuk sertifikasi BNSP, peserta harus mengikuti uji kompetensi terpisah melalui LSP yang terlisensi. Materi kami selaras dengan SKKNI yang diujikan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar privasi data bersertifikat:

• Certified Information Privacy Professional (CIPP/E): Praktisi yang memegang sertifikasi standar global (IAPP) dan memahami best practice GDPR serta UU PDP.
• IT Security Auditor (CISA/CISSP): Ahli keamanan siber yang berpengalaman menangani audit keamanan data di sektor perbankan dan fintech.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.