Pelatihan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Strategi Mitigasi Risiko Hukum & Penyelesaian Sengketa Kontrak

Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pokja Pemilihan seringkali dianggap sebagai “posisi kursi panas”. Satu kesalahan tafsir dalam spesifikasi teknis atau kelalaian dalam pengawasan kontrak bisa berujung pada Tuntutan Ganti Rugi (TGR), bahkan pidana korupsi.

Apakah Anda yakin kontrak yang Anda tanda tangani sudah melindungi institusi dari wanprestasi penyedia? Atau, apakah Anda bingung membedakan mana kesalahan administrasi yang bisa diperbaiki dan mana tindak pidana yang fatal? SAINSTARA hadir untuk memberikan kejelasan hukum di tengah kompleksitas regulasi pengadaan.

Mengapa Pengadaan Menjadi “Ladang Ranjau” Hukum?

Statistik menunjukkan mayoritas kasus korupsi di Indonesia berasal dari sektor pengadaan. Namun, banyak juga kasus yang sebenarnya hanya sengketa perdata (kontrak) yang ditarik ke ranah pidana karena:

1. Kontrak Lemah: Klausul kontrak tidak spesifik mengatur denda, sanksi, atau keadaan kahar (force majeure), sehingga posisi pengguna anggaran lemah saat penyedia gagal bayar.
2. Gagal Serah Terima: Menerima barang yang tidak sesuai spek (fiktif/kurang volume) karena tekanan tenggat waktu akhir tahun.
3. Blacklist Bermasalah: Prosedur sanksi daftar hitam yang cacat prosedur seringkali digugat balik oleh penyedia di PTUN, dan pemerintah kalah.

Mekanisme Solusi Pelatihan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Legal Audit & Contract Management

Kami memadukan pemahaman regulasi LKPP dengan praktik hukum perdata.

• Pre-Contract Audit: Teknik mereview dokumen pemilihan dan rancangan kontrak sebelum tanda tangan. Memastikan klausul “Jebakan” dihilangkan.
• Dispute Resolution Strategy: Memahami hierarki penyelesaian sengketa: Musyawarah $\rightarrow$ Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP $\rightarrow$ Arbitrase $\rightarrow$ Pengadilan. Kapan harus pakai yang mana?
• Criminal Defense Awareness: Memahami batasan Mens Rea (Niat Jahat) dan Actus Reus (Perbuatan). Bagaimana membuktikan bahwa keterlambatan proyek adalah murni masalah teknis, bukan kesengajaan untuk merugikan negara.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan workshop hukum ini, Peserta akan mampu:

• Menyusun Rancangan Kontrak yang mitigatif, mengatur detail SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) dengan presisi.
• Melakukan Pemutusan Kontrak secara sah tanpa takut digugat balik oleh penyedia.
• Mengelola Adendum Kontrak (tambah kurang pekerjaan) yang sesuai aturan, tidak melebihi 10% dan memiliki justifikasi teknis yang kuat.
• Menghadapi Pemeriksaan Audit (BPK/APIP) dengan dokumen pembuktian yang lengkap dan kronologis.
• Menerapkan sanksi Daftar Hitam (Blacklist) sesuai prosedur administrasi yang ketat agar tidak kalah di PTUN.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi mencakup 50% Regulasi Pengadaan dan 50% Hukum Kontrak/Pidana.

Hari 1: Kerangka Hukum & Perancangan Kontrak

• Update Regulasi: Perpres 16/2018 jo. 12/2021 dan aturan turunan LKPP terbaru.
• Legal Drafting Pengadaan:
  • Jenis Kontrak (Lumsum, Harga Satuan, Putar Kunci). Mana yang paling aman untuk proyek Anda?
  • Klausul Denda & Jaminan Pelaksanaan.
• Risiko Tahap Pemilihan: Menghindari persekongkolan tender dan sanggah banding.

Hari 2: Manajemen Pelaksanaan & Sengketa

• Pengendalian Kontrak: Langkah hukum saat terjadi deviasi (Show Cause Meeting/SCM 1, 2, 3).
• Penyelesaian Sengketa: Simulasi mediasi kontrak dan arbitrase.
• Aspek Pidana PBJ: Titik kritis korupsi (Suap, Gratifikasi, Penggelembungaan Harga).
• Studi Kasus: Bedah putusan pengadilan terkait kasus pengadaan fiktif dan wanprestasi.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Penanggung jawab kontrak.
2. Pejabat Pengadaan & Pokja Pemilihan: Pelaksana tender.
3. Tim Teknis & PPHP: Pemeriksa hasil pekerjaan.
4. Legal Officer BUMN/Swasta: Vendor/Penyedia yang ikut tender pemerintah.
5. Auditor Internal (SPI/Inspektorat): Pengawas proses.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Jika terjadi kerugian negara tapi sudah dikembalikan, apakah pidananya hapus? A: Secara hukum pidana (UU Tipikor Pasal 4), pengembalian kerugian negara tidak menghapus dipidananya pelaku, namun bisa menjadi faktor yang meringankan. Oleh karena itu, pencegahan (mitigasi) jauh lebih penting daripada pengembalian.

Q: Saya ditekan atasan untuk memenangkan vendor tertentu. Bagaimana cara menolaknya secara hukum? A: Kami mengajarkan teknik “Penolakan Tertulis”. Gunakan berita acara dan permintaan perintah tertulis. Jika atasan tidak berani memberi perintah tertulis, Anda punya dasar kuat untuk tidak melaksanakannya.

Q: Apakah Bimtek ini membahas E-Purchasing (E-Katalog)? A: Ya. E-Katalog pun memiliki aspek hukum, terutama terkait negosiasi harga wajar dan ketersediaan barang. Kami bahas risiko hukum “Klik” pesanan tanpa verifikasi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini dipandu oleh pakar hukum pengadaan:

• Saksi Ahli Pengadaan: Praktisi yang sering diminta keterangan oleh KPK/Kepolisian dalam kasus PBJ.
• Trainer Bersertifikat LKPP: Instruktur resmi yang memahami filosofi aturan pengadaan pemerintah.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.