Bimtek Pengelolaan Belanja BLU 2026: Strategi Pengadaan Barang/Jasa Fleksibel, Eksekusi Ambang Batas, & Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja

Salah satu alasan utama Satuan Kerja berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) adalah Kecepatan Belanja. Dalam bisnis layanan seperti Rumah Sakit atau Kampus, kebutuhan obat atau alat praktek tidak bisa menunggu proses tender 40 hari ala pemerintah biasa. Pasien bisa meninggal, mahasiswa bisa gagal praktek. Oleh karena itu, PP 23/2005 memberikan “hak istimewa” bagi BLU untuk membuat aturan pengadaannya sendiri.

Namun, banyak BLU yang belum berani menggunakan hak ini. Mereka masih terjebak menggunakan Perpres Pengadaan Pemerintah yang kaku untuk belanja operasional bisnis, karena takut salah. SAINSTARA menghadirkan pelatihan yang memberikan keberanian legal dan teknis. Kami membantu Anda menyusun aturan main internal yang cepat, akuntabel, dan sesuai dengan nafas bisnis yang dinamis.

Mengapa Belanja BLU Sering Lambat dan Memicu Ketidakpuasan Pegawai?

Berdasarkan audit operasional BLU, hambatan efisiensi belanja seringkali disebabkan oleh:

1. Ketiadaan Peraturan Internal (Perpim): BLU belum memiliki Peraturan Pemimpin tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Akibatnya, PPK terpaksa menggunakan aturan APBN murni yang birokratis. Belanja reagen laboratorium yang harusnya bisa langsung beli hari ini, tertunda berminggu-minggu.
2. Gagap Ambang Batas: Saat pendapatan naik, BLU boleh belanja melebihi pagu DIPA. Namun, tim keuangan sering bingung prosedur revisi DIPA-nya. Akibatnya, sistem keuangan terkunci (blocking) dan vendor tidak bisa dibayar, mengganggu rantai pasok.
3. Remunerasi yang Tidak Adil: Sistem pembagian jasa layanan (remunerasi) seringkali dibuat berdasarkan “senioritas” atau “golongan”, bukan kinerja nyata. Ini memicu demotivasi bagi profesional non-PNS yang berkinerja tinggi namun dibayar rendah, menyebabkan turnover pegawai tinggi.

Mekanisme Solusi Bimtek Pengelolaan Belanja BLU 2026: Kurikulum “Agile Spending” SAINSTARA

Kami membekali PPK dan Tim Remunerasi dengan strategi belanja cerdas:

• Workshop Penyusunan Perpim PBJ: Teknik menyusun aturan pengadaan internal yang legitimate. Menentukan batasan nilai Penunjukan Langsung yang lebih tinggi (misal: sampai Rp 1 Miliar untuk obat/alkes tertentu) dengan justifikasi bisnis yang kuat.
• Manajemen Ambang Batas: Simulasi prosedur penggunaan dana di atas pagu. Kapan harus lapor Dewas? Kapan harus revisi ke Kanwil DJPb? Kami berikan alur kerja (flowchart) yang jelas agar belanja tidak terhenti.
• Redesain Remunerasi: Merancang formula remunerasi 3P (Pay for Position, Pay for Performance, Pay for People). Bagaimana menghitung Grading jabatan dan poin kinerja individu (KPI) agar pembagian “kue” jasa layanan diterima semua pihak.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Manajemen BLU diharapkan mampu:

• Menyusun dan menetapkan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan fleksibilitas eksekusi namun tetap menjunjung prinsip transparansi dan kewajaran harga.
• Melaksanakan belanja operasional yang bersumber dari PNBP dengan kecepatan layanan bisnis (Just-in-Time), mengurangi stok mati (dead stock) di gudang persediaan.
• Mengelola mekanisme revisi anggaran (pergeseran/ambang batas) secara mandiri melalui aplikasi SAKTI tanpa ketergantungan berlebih pada operator pusat.
• Menerapkan sistem remunerasi yang berbasis kinerja dan equity (keadilan internal), meningkatkan kepuasan dan produktivitas pegawai medis/non-medis.
• Memitigasi risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa internal melalui dokumentasi HPS dan kontrak yang audit-proof.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Pengadaan Barang/Jasa (Jenius)

• Filosofi Pengadaan BLU: Pengecualian dari Perpres 16/2018 (dan perubahannya). Praktik bisnis yang sehat.
• Drafting Perpim Pengadaan: Menentukan jenjang kewenangan pengadaan. Metode pemilihan penyedia (Lelang, Penunjukan Langsung, Pembelian Langsung).
• Manajemen Vendor: Strategi kontrak payung (Framework Contract) dengan distributor obat/alkes untuk jaminan harga dan ketersediaan setahun.

Hari 2: Manajemen Belanja & Anggaran

• Mekanisme Ambang Batas: Syarat penggunaan dana melebihi pagu. Batas toleransi persentase.
• Revisi DIPA BLU: Prosedur administrasi di Kanwil DJPb. Revisi Petikan vs Revisi DIPA Induk.
• Efisiensi Belanja: Analisis Spend Analysis. Mengonsolidasikan belanja rutin untuk mendapatkan diskon volume.

Hari 3: Remunerasi & Kinerja

• Konsep Remunerasi BLU: Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif Kinerja, dan Bonus.
• Job Grading & Evaluasi Jabatan: Menentukan bobot jabatan (Job Value) untuk struktur gaji pokok yang adil.
• Perhitungan Insentif: Simulasi formula pembagian jasa pelayanan berdasarkan poin indeks kinerja individu (IKI) dan unit kerja (IKU).

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Eksekutor belanja utama.
• Tim Penyusun Remunerasi: HRD dan Keuangan.
• Unit Layanan Pengadaan (ULP) Internal: Pelaksana tender BLU.
• Direktur Keuangan/Umum: Penanggung jawab kebijakan.
• Dewan Pengawas: Pemberi persetujuan aturan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah Perpim Pengadaan harus disetujui Menkeu? A: Tidak harus detailnya, tapi Prinsip Dasarnya harus disetujui Dewas dan diketahui Menteri Teknis/Keuangan. Namun, fleksibilitas teknis (seperti batas nilai) adalah kewenangan Pemimpin BLU yang ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin. Kami bantu susun drafnya yang aman.

Q: Apakah remunerasi BLU bisa lebih besar dari PNS biasa? A: Bisa. Itulah daya tarik BLU. Remunerasi BLU bisa melampaui standar gaji PNS (Tukin), asalkan didukung oleh kemampuan pendapatan (PNBP) dan kinerja yang terukur. Namun, ada batas maksimum (cap) yang diatur PMK untuk menjaga kewajaran.

Q: Apakah BLU boleh beli aset tanah/bangunan langsung? A: Boleh, jika ada dalam RBA dan disetujui. Namun, pengadaan tanah/gedung biasanya nilainya besar dan masuk kategori Belanja Modal yang pengawasannya lebih ketat (seringkali tetap pakai tender umum). Fleksibilitas utama biasanya di Belanja Barang (Operasional).

Q: Bagaimana kalau pendapatan turun, apakah remunerasi tetap dibayar? A: Remunerasi bersifat Variabel. Jika pendapatan turun, insentif kinerja juga turun. Gaji pokok mungkin tetap, tapi bonus hilang. Ini prinsip risk sharing bisnis. Kami ajarkan cara komunikasi kebijakan ini ke pegawai agar tidak demo.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah praktisi pengadaan dan remunerasi:

• Ahli Pengadaan BLU (Sertifikat LKPP): Praktisi yang menyusun aturan pengadaan di RSUP Nasional dan Universitas Negeri.
• Konsultan Remunerasi (Hay Group/Mercer Alumni): Ahli yang berpengalaman merancang sistem penggajian berbasis kinerja di sektor swasta dan BUMN.
• Pejabat Perbendaharaan Negara: Memberikan panduan teknis revisi anggaran yang cepat disetujui.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.