Bimtek Pajak WP Pailit: Strategi Memenangkan “Hak Mendahulu” & Prosedur Renvoi di Pengadilan Niaga

Ketika Wajib Pajak Badan (Perusahaan) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, seringkali Bapenda menjadi pihak yang paling dirugikan. Meskipun UU Perpajakan memberikan Hak Mendahulu (Hak Preferen) kepada negara, realitas eksekusi di lapangan seringkali berbeda. Aset WP habis dilelang untuk membayar Bank (Kreditur Separatis) dan gaji buruh, menyisakan nihil untuk kas daerah.

Kebingungan hukum sering terjadi: “Apakah Jurusita masih boleh menyita aset WP Pailit?”, “Bagaimana jika Kurator menolak mengakui denda pajak?”. Tanpa pemahaman mendalam tentang irisan UU Kepailitan dan UU Pajak, Bapenda berisiko kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah. SAINSTARA menghadirkan pelatihan litigasi strategis untuk membekali tim hukum Anda agar mampu bertarung secara legal dalam memperebutkan harta pailit (Boedel Pailit).

Mengapa “Hak Mendahulu” Negara Sering Kalah di Meja Kurator?

Berdasarkan analisis putusan kepailitan dan PKPU, posisi negara sering tergeser akibat dinamika hukum dan kelalaian administrasi:

1. Erosi Hak Prioritas (Pasca Putusan MK): Putusan Mahkamah Konstitusi (seperti No. 67/PUU-XI/2013) menafsirkan ulang hierarki kreditur. Hak buruh (upah) kini sering ditempatkan sejajar atau bahkan lebih tinggi dari hak negara. Bapenda yang masih berpegang pada paradigma lama akan terkejut saat pembagian pari passu.
2. Keterlambatan Pendaftaran Tagihan: Saat putusan pailit ketuk palu, kewenangan beralih ke Kurator. Bapenda sering terlambat mendaftarkan tagihan pajaknya dalam Rapat Pencocokan Piutang. Akibatnya, tagihan pajak dianggap hangus atau tidak masuk daftar pembagian tahap pertama.
3. Sengketa Bunga & Denda: Kurator sering menolak mengakui bunga/denda pajak yang berjalan pasca-putusan pailit. Bapenda yang tidak siap dengan argumen hukum (Renvoi Prosedur) akan dipaksa menerima pembayaran pokok saja, atau bahkan ditolak seluruhnya.

Mekanisme Solusi Bimtek Pajak WP Pailit: Kurikulum “Litigation Strategy” SAINSTARA

Kami mengubah posisi Bapenda dari penonton pasif menjadi petarung hukum aktif:

• Strategi Pendaftaran Tagihan: SOP pemantauan berita kepailitan di media massa. Cara menyusun Surat Tagihan Pajak (STP/SKPD) yang diakui Kurator sebagai bukti utang yang sah dan pasti.
• Teknik Renvoi Prosedur: Simulasi sidang sengketa di Pengadilan Niaga ketika tagihan pajak dibantah Kurator atau Kreditur lain. Menyusun dalil hukum bahwa pajak adalah utang publik yang dilindungi Undang-Undang Khusus (Lex Specialis).
• Penanganan “Utang Semu”: Strategi administratif untuk menghentikan “argo” bunga/denda di sistem pajak saat WP sudah pailit, serta prosedur penghapusan NPWPD dan piutang macet yang akuntabel pasca-pemberesan harta pailit.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Tim Hukum dan Penagihan Bapenda diharapkan mampu:

• Memetakan posisi piutang pajak daerah dalam hierarki pembayaran kepailitan berdasarkan yurisprudensi terbaru (Putusan MK dan MA).
• Melaksanakan prosedur pendaftaran tagihan pajak kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator Swasta tepat waktu dan lengkap secara formil.
• Menyusun strategi hukum untuk menghadapi bantahan Kurator melalui mekanisme Renvoi Prosedur yang efektif di Pengadilan Niaga.
• Berkoordinasi dengan Hakim Pengawas untuk memastikan aset boedel pailit tidak dijual di bawah harga pasar yang merugikan hak negara.
• Menyusun dokumen legal untuk penghapusan piutang pajak (Write-off) bagi WP Pailit yang asetnya tidak cukup (Insolven), sehingga tidak menjadi beban neraca daerah selamanya.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Benturan Norma Hukum (Legal Framework)

• Rezim UU KUP/HKPD vs UU Kepailitan: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Kapan UU Pajak menang, kapan UU Kepailitan menang?
• Hak Mendahulu Negara: Bedah Pasal 21 UU KUP. Batasan hak mendahulu terhadap biaya perkara, biaya kurator, dan upah buruh.
• Status Sita Pajak: Apa yang terjadi pada aset yang sudah disita Jurusita sebelum putusan pailit? Apakah sita umum kepailitan membatalkan sita pajak? (Pasal 31 UU Kepailitan).

Hari 2: Prosedur Kepailitan & PKPU

• Peran Bapenda sebagai Kreditur: Hak suara dalam PKPU. Apakah Bapenda punya hak voting dalam proposal perdamaian?
• Mekanisme Pencocokan Piutang: Menyiapkan bukti ketetapan pajak (SKPD/STPD) yang inkracht. Menghitung nilai tagihan per tanggal putusan pailit.
• Renvoi Prosedur: Teknik beracara sederhana di Pengadilan Niaga. Menyusun memori bantahan terhadap daftar pembagian yang merugikan negara.

Hari 3: Studi Kasus & Administrasi Akhir

• Studi Kasus PT. UCI & Lainnya: Analisis putusan pengadilan terkait sengketa pajak vs kurator.
• Pembubaran Badan Hukum: Prosedur pencabutan NPWPD bagi WP Pailit.
• Penyisihan Piutang: Akuntansi pemerintahan untuk piutang tak tertagih akibat kepailitan.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Bagian Hukum Bapenda: Penanggung jawab strategi litigasi.
• Kepala Bidang Penagihan: Pemilik target piutang.
• Jurusita Pajak: Petugas yang berhadapan dengan Kurator di lapangan.
• Kurator & Pengurus: Praktisi yang perlu memahami aspek perpajakan dalam pemberesan boedel.
• Jaksa Pengacara Negara: Mitra hukum Pemda dalam kepailitan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Bolehkah Jurusita menyita aset perusahaan yang sedang PKPU? A: Tidak Boleh. Selama masa PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), berlaku Stay of Execution. Semua tindakan eksekusi (termasuk sita pajak) ditangguhkan. Bapenda harus tunduk pada proses perdamaian di Pengadilan Niaga. Kami akan jelaskan detail timeline-nya.

Q: Apakah pajak daerah pasti kalah dengan hak buruh? A: Tren putusan MK memang memprioritaskan upah buruh. Namun, pajak daerah masih memiliki prioritas di atas kreditur konkuren biasa dan (dalam beberapa kasus) bersaing dengan separatis. Kuncinya adalah Aktif Mendaftar. Jika tidak daftar, Anda dianggap melepaskan hak.

Q: Bagaimana menagih Direksi jika perusahaannya pailit? A: Jika kepailitan disebabkan oleh kelalaian/kesalahan pengurus (tanggung jawab renteng), Direksi bisa dikejar harta pribadinya (Piercing the Corporate Veil). Namun, ini butuh pembuktian hukum terpisah. Pelatihan ini membahas celah hukum tersebut.

Q: Apakah Bapenda perlu menyewa pengacara luar untuk sidang kepailitan? A: Bisa, atau bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara (Kejaksaan). Namun, staf hukum internal Bapenda harus paham substansinya untuk menjadi pendamping yang efektif.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah praktisi hukum niaga dan pajak:

• Kurator Berlisensi (AKPI/HKPI): Praktisi yang sehari-hari mengurus pemberesan harta pailit, paham “trik” kurator menghadapi pajak.
• Hakim Pengadilan Niaga (Purna Tugas): Memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Renvoi pajak.
• Legal Bapenda Provinsi: Praktisi birokrasi yang berpengalaman menangani penghapusan piutang pajak dari WP pailit.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.