Diklat Landasan Hukum Penagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Harmonisasi UU HKPD, SOP Penagihan Aktif, & Mitigasi Risiko Gugatan

Dalam ekosistem penagihan pajak daerah, kepastian hukum adalah segalanya. Tindakan penagihan aktif seperti penyitaan aset atau pemblokiran rekening adalah intervensi negara terhadap hak milik warga yang sangat sensitif. Sedikit saja kesalahan prosedur administrasi, Pemerintah Daerah rentan digugat di Pengadilan Pajak atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PP No. 35 Tahun 2023, banyak pejabat daerah bingung: “Apakah UU No. 19 Tahun 2000 masih berlaku?”, “Mana yang harus diikuti jika Perda belum direvisi?”. SAINSTARA menghadirkan diklat yang membedah benang kusut regulasi ini, memberikan landasan hukum (legal standing) yang kokoh bagi tim penagihan untuk bertindak tegas, terukur, dan aman dari jebakan hukum.

Mengapa Petugas Pajak Sering Kalah di Pengadilan Pajak?

Berdasarkan analisis putusan sengketa pajak daerah, kekalahan Pemda seringkali bukan karena Wajib Pajak benar, melainkan karena cacat prosedur yang dilakukan fiskus:

1. Kegagalan Harmonisasi Regulasi: Petugas menggunakan dasar hukum Perda lama yang sudah bertentangan dengan UU HKPD. Atau sebaliknya, menggunakan UU HKPD secara prematur tanpa aturan turunan Perkada yang jelas. Celah ini dimanfaatkan pengacara WP untuk membatalkan ketetapan pajak.
2. Cacat Formil Dokumen Penagihan: Kesalahan penulisan tanggal jatuh tempo, ketiadaan tanda tangan pejabat berwenang, atau urutan penerbitan Surat Paksa yang melompati Surat Teguran. Kesalahan “sepele” ini fatal di mata hakim.
3. Ambiguitas Tafsir Pasal: Frasa seperti “Keadaan Memaksa” (Force Majeure) atau “Itikad Tidak Baik” sering ditafsirkan subjektif oleh petugas tanpa indikator terukur. Akibatnya, tindakan pencegahan (cekal) atau penyanderaan (gijzeling) dianggap sewenang-wenang dan melanggar HAM.

Mekanisme Solusi: Kurikulum “Legal Shield” SAINSTARA

Kami membekali Anda dengan tameng hukum dan pedoman taktis:

• Legal Drafting SOP Penagihan: Workshop menyusun/merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan yang selaras dengan hierarki perundang-undangan terbaru. Memastikan setiap langkah jurusita (dari surat teguran hingga lelang) memiliki payung hukum.
• Bedah Kasus (Case Law Study): Menganalisis putusan-putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa penagihan. Mempelajari argumen hukum apa yang memenangkan Pemda dan argumen apa yang membuat Pemda kalah.
• Protokol Mitigasi Risiko Gugatan: Teknik menyusun Berita Acara Pelaksanaan Sita yang detail dan anti-sanggah. Strategi dokumentasi bukti (chain of custody) yang valid sebagai persiapan jika terjadi gugatan di kemudian hari.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti diklat ini, Tim Hukum dan Penagihan Bapenda diharapkan mampu:

• Mengidentifikasi dan menerapkan aturan hukum yang tepat (Lex Specialis Derogat Legi Generali) dalam setiap tahapan penagihan pajak daerah.
• Menyusun draf Perkada atau SK Kepala Daerah tentang Tata Cara Penagihan yang harmonis dengan UU HKPD dan PP 35/2023.
• Memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang akurat kepada pimpinan sebelum menyetujui tindakan penagihan berat (seperti penyanderaan atau lelang aset).
• Meminimalisir risiko maladministrasi dalam penerbitan produk hukum penagihan (Surat Paksa, SPMP) melalui checklist verifikasi legal yang ketat.
• Menghadapi keberatan atau gugatan Wajib Pajak dengan argumen hukum yang solid dan didukung bukti administrasi yang lengkap.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Harmonisasi Regulasi Pasca-HKPD

• Lansekap Hukum Baru: Kedudukan UU 19/2000 dalam rezim UU HKPD. Pasal-pasal krusial di PP 35/2023 yang mengubah tata cara pemungutan.
• Hierarki Peraturan: Strategi masa transisi. Apa yang harus dilakukan jika Perda Pajak Daerah belum disesuaikan dengan UU HKPD?
• Kadaluwarsa Penagihan: Tafsir baru tentang masa daluwarsa. Kapan hak tagih negara gugur? Bagaimana cara menangguhkan daluwarsa secara sah?

Hari 2: Prosedur Hukum Tindakan Penagihan

• Anatomi Surat Paksa: Syarat formil dan materiil agar Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial (Parate Eksekusi).
• Hukum Penyitaan: Aset apa yang boleh dan tidak boleh disita? Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
• Pencegahan & Penyanderaan: Syarat objektif dan subjektif Gijzeling. Prosedur izin ke Kemenkeu/Gubernur dan batas waktu penyanderaan.

Hari 3: Mitigasi Sengketa & Legal Drafting

• Potensi Sengketa: Titik rawan gugatan di Pengadilan Pajak dan Gugatan Perdata (PMH) di Pengadilan Negeri.
• Workshop Penyusunan SOP: Merancang alur kerja penagihan yang audit-proof dan court-proof.
• Legal Opinion Writing: Latihan membuat telaah staf untuk pimpinan terkait kasus tunggakan macet yang kompleks.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Bidang/Seksi Regulasi: Perancang aturan main di daerah.
• Analis Hukum Bapenda/BPKAD: Pemberi nasihat hukum internal.
• Jurusita Pajak Daerah: Eksekutor yang butuh perlindungan hukum.
• Kepala UPTD: Pengambil keputusan taktis di wilayah.
• Bagian Hukum Setda: Verifikator produk hukum daerah.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: UU 19/2000 itu UU Pusat, apakah otomatis berlaku di daerah? A: Ya, UU 19/2000 berlaku untuk pajak pusat dan daerah. Namun, pelaksanaannya di daerah harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah yang merujuk pada UU tersebut. Kami akan ajarkan cara menyusun Perkada yang “menyambungkan” UU Pusat dengan kewenangan daerah.

Q: Bagaimana jika WP menggugat Surat Paksa ke PTUN? A: Sesuai UU, gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, bukan PTUN. Namun, seringkali pengacara WP mencoba “cek ombak” ke PTUN atau PN. Kami akan bekali Anda dengan argumen Eksepsi Kompetensi Absolut untuk menangkis gugatan salah alamat tersebut.

Q: Apakah boleh menyita rekening bank WP? A: Boleh, melalui mekanisme Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan yang Tersimpan di Bank. Namun, prosedurnya sangat ketat melibatkan OJK/Bank Indonesia. Kami akan bahas SOP khusus pemblokiran rekening ini agar tidak ditolak pihak bank.

Q: Apakah kami perlu merevisi Perda Pajak yang lama? A: Sangat perlu. UU HKPD memberikan batas waktu penyesuaian Perda (biasanya 2 tahun sejak diundangkan). Jika lewat batas waktu, dasar pemungutan pajak Anda bisa dianggap ilegal. Pelatihan ini memberikan checklist pasal-pasal Perda yang wajib segera direvisi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah pakar hukum pajak terkemuka:

• Hakim Pengadilan Pajak (Non-Aktif/Purna): Memberikan insight berharga tentang bagaimana hakim memutus sengketa penagihan.
• Akademisi Hukum Pajak: Dosen yang mendalami teori dan asas hukum administrasi negara dalam perpajakan.
• Praktisi Biro Hukum Kemendagri/Kemenkeu: Narasumber yang terlibat dalam penyusunan regulasi pajak daerah nasional.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.