Bimtek SPBE: Peta Jalan Menuju INA Digital & Interoperabilitas Sistem Pemerintah

Era “Satu OPD Satu Aplikasi” telah berakhir. Presiden telah menegaskan arah kebijakan nasional menuju GovTech Indonesia (INA Digital) yang mengutamakan keterpaduan layanan. Namun, realitas di daerah masih dipenuhi oleh “hutan aplikasi”—ribuan sistem informasi yang berdiri sendiri (silo), tidak saling bicara, dan membebani anggaran belanja server tanpa dampak nyata pada kualitas layanan publik.

Bagi Diskominfo dan Bappeda, tantangan terbesar saat ini adalah: Bagaimana mengintegrasikan sistem warisan (legacy systems) dengan super-app nasional? Bagaimana menghubungkan data lokal dengan SIPD RI? Dan yang terpenting, bagaimana memastikan upaya ini mendongkrak Indeks SPBE 2025? SAINSTARA menghadirkan solusi komprehensif untuk mentransformasi birokrasi digital Anda dari fragmented menjadi integrated.

Mengapa Indeks SPBE Daerah Anda Stagnan Meski Banyak Aplikasi?

Berdasarkan evaluasi KemenPANRB, banyak Pemda terjebak pada kesalahpahaman fundamental tentang transformasi digital:

1. Jebakan Domain Layanan vs. Tata Kelola: Banyak daerah berlomba membuat aplikasi (Domain Layanan), namun abai pada Domain Tata Kelola (Arsitektur SPBE, Peta Rencana). Padahal, tanpa dokumen tata kelola yang kuat, aplikasi dianggap tidak sustainable dan nilai indeks jatuh.
2. Krisis Interoperabilitas (Data Silo): Aplikasi Perizinan tidak terhubung dengan Dukcapil. Aplikasi Keuangan tidak “ngobrol” dengan Bappeda. Akibatnya, data harus diinput berulang kali. Regulasi terbaru Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025 mewajibkan standar interoperabilitas yang ketat yang seringkali gagal dipenuhi oleh vendor lokal.
3. Gap Integrasi SIPD RI: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI kini menjadi general ledger nasional. Kegagalan melakukan bridging atau integrasi data perencanaan dan penganggaran dengan SIPD RI akan melumpuhkan administrasi daerah.

Mekanisme Solusi Bimtek SPBE: Metodologi “GovTech Architect” SAINSTARA

Kami tidak mengajarkan cara coding dasar. Kami mengajarkan Arsitektur Sistem Pemerintahan:

• Penyusunan Arsitektur & Peta Rencana SPBE: Panduan teknis menyusun dokumen “Blueprint” digital daerah yang selaras dengan RPJMD. Ini adalah kunci mendongkrak poin Domain Tata Kelola secara signifikan.
• Manajemen API & Microservices: Strategi teknis membongkar aplikasi monolitik lama menjadi layanan mikro yang terhubung melalui API Gateway, memungkinkan pertukaran data yang aman antar-OPD dan dengan pusat (Satu Data Indonesia).
• Standar Keamanan Aplikasi (Permenkomdigi 6/2025): Implementasi standar enkripsi dan keamanan siber sejak fase desain (Security by Design) untuk mencegah kebocoran data yang marak terjadi pada situs pemerintah (.go.id).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Tim SPBE Daerah diharapkan mampu:

• Menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memenuhi standar evaluasi KemenPANRB.
• Merancang topologi integrasi sistem (System Interoperability) untuk menghubungkan aplikasi layanan publik lokal dengan portal nasional (INA Digital).
• Melakukan bridging data antara aplikasi eksisting daerah dengan SIPD RI untuk efisiensi pelaporan keuangan dan perencanaan.
• Meningkatkan skor Indeks SPBE pada aspek Kebijakan Internal dan Tata Kelola melalui penyusunan Perkada/SK yang tepat.
• Mengaudit kinerja vendor aplikasi pihak ketiga agar mematuhi standar interoperabilitas dan keamanan data negara.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Tata Kelola & Arsitektur (Strategis)

• Arah Kebijakan INA Digital: Memahami lanskap baru GovTech nasional dan dampaknya bagi daerah.
• Bedah Indeks SPBE 2025: Analisis 47 indikator penilaian. Strategi “Quick Wins” untuk menaikkan skor pada domain yang sering lemah (Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan).
• Workshop Arsitektur SPBE: Praktik menyusun referensi proses bisnis (Probismem), referensi data, dan referensi aplikasi menggunakan tools pemodelan arsitektur.

Hari 2: Integrasi Teknis & Keamanan (Teknis)

• Manajemen API & Satu Data: Teknik membangun API Gateway daerah. Standar metadata untuk Satu Data Indonesia.
• Integrasi SIPD RI: Bedah teknis struktur data SIPD. Strategi integrasi middle-ware untuk menarik dan mengirim data ke SIPD RI tanpa mengganggu sistem pusat.
• Compliance Permenkomdigi 6/2025: Standar teknis pembangunan aplikasi: Dokumentasi SDLC, Penetration Testing, dan audit kode sumber.
• Manajemen Vendor IT: Menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan aplikasi yang mewajibkan vendor menyerahkan source code dan dokumentasi API.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Dinas & Kabid Aplikasi Diskominfo: Sebagai CIO (Chief Information Officer) daerah.
• Perencana Bappeda: Yang menyelaraskan belanja TIK dengan prioritas pembangunan daerah.
• Pranata Komputer & Tim Teknis: Eksekutor integrasi sistem di lapangan.
• Bagian Organisasi Setda: Penanggung jawab ketatalaksanaan dan proses bisnis pemda.
• Vendor/System Integrator: Mitra pemerintah yang wajib memahami standar baru pembangunan aplikasi negara.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah kami harus menghapus semua aplikasi lama? A: Tidak selalu. Pelatihan ini mengajarkan metode asesmen aplikasi. Aplikasi yang masih relevan akan dipertahankan dan diintegrasikan (refactoring), sementara yang duplikat atau zombie akan direkomendasikan untuk dipensiunkan (sunsetting).

Q: Bagaimana cara menaikkan Indeks SPBE dengan cepat? A: Kami akan membedah “Lembar Evaluasi Mandiri”. Seringkali, nilainya rendah bukan karena tidak ada kegiatannya, tapi karena bukti dukungnya (SK, Notulensi, Screenshot) tidak terdokumentasi dengan benar. Kami ajarkan cara menyusun bukti dukung yang valid.

Q: Integrasi dengan SIPD RI itu sulit karena tertutup, apakah ada solusinya? A: SIPD RI memang terpusat, namun Kemendagri menyediakan mekanisme integrasi melalui API khusus untuk daerah. Kami akan mendatangkan narasumber yang memahami spesifikasi teknis pertukaran data tersebut.

Q: Apakah materi ini terlalu teknis untuk Kepala Dinas? A: Kami membagi sesi menjadi dua jalur. Jalur Strategis (untuk Kadin/Kabid) fokus pada kebijakan dan anggaran. Jalur Teknis (untuk Prakom) fokus pada coding dan API. Kedua jalur akan bertemu di sesi kolaborasi Arsitektur.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah arsitek digital pemerintahan:

• Tim Evaluator Eksternal SPBE: Praktisi yang pernah terlibat dalam penilaian Indeks SPBE Nasional, paham betul celah penilaian.
• GovTech System Architect: Berpengalaman membangun Smart City dan sistem integrasi data di tingkat provinsi.
• Pakar Keamanan Siber Pemerintah: Bersertifikat CISA/CISSP dengan spesialisasi perlindungan infrastruktur informasi vital.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.