Pelatihan Perjanjian Kerja: Kuasai PKWT & Prosedur PHK Sesuai UU Cipta Kerja

Sebagai Manajer HRD atau Legal Officer, Anda memahami bahwa kesalahan kecil dalam satu surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau satu langkah yang terlewat dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat berujung pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kompleksitas regulasi pasca UU Cipta Kerja, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, menuntut kepatuhan prosedural yang ketat. Pelatihan ini dirancang untuk membedah setiap detail teknis tersebut, dari drafting kontrak hingga eksekusi PHK yang sah.

Mengapa Kepatuhan Prosedural SDM Menjadi Mendesak Saat Ini?

Di era baru hubungan industrial, “manajemen dokumen yang buruk” atau “PHK yang tidak sesuai prosedur” bukan lagi sekadar kelalaian administratif; itu adalah risiko finansial langsung.

1. Risiko PKWT Menjadi PKWTT: Kesalahan dalam menetapkan jenis pekerjaan atau melanggar batas waktu dalam kontrak PKWT dapat menyebabkannya beralih status “demi hukum” menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Cacat Prosedur PHK: Gugatan PHK seringkali tidak dimenangkan karena alasan substansial, tetapi karena perusahaan gagal memenuhi alur prosedural yang diatur dalam PP 35/2021 (misal: kesalahan penyampaian surat peringatan, kegagalan musyawarah bipartit).
3. Sengketa Hak dan Upah: Kesalahan dalam perhitungan upah lembur, tunjangan, atau komponen pesangon pasca-PHK adalah pemicu utama perselisihan hak yang berlarut-larut.
4. Risiko Alih Daya (Outsourcing): Kerancuan dalam perjanjian dengan vendor outsourcing dapat memicu tuntutan pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap perusahaan Anda.

Mekanisme Solusi Pelatihan Perjanjian Kerja: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Bimtek ini berfokus pada studi kasus dan best practice implementasi PP No. 35 Tahun 2021. Kami memprioritaskan “bengkel kerja” (workshop) di mana peserta akan secara langsung membedah contoh kasus sengketa PHI, menyusun draf klausul perjanjian kerja yang aman, dan mensimulasikan alur proses PHK yang sesuai hukum. Metodologi kami adalah 70% praktik (simulasi, drafting, studi kasus) dan 30% pemahaman regulasi terbaru.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan mampu:

• Menyusun draf Perjanjian Kerja (PKWT dan PKWTT) yang kedap hukum dan sesuai penuh dengan ketentuan UU Cipta Kerja.
• Menguasai perbedaan dan penerapan aturan PKWT vs PKWTT, termasuk batas waktu dan jenis pekerjaan yang diizinkan.
• Mengeksekusi prosedur PHK langkah demi langkah (dari SP1 hingga Perjanjian Bersama) tanpa cacat prosedur.
• Melakukan perhitungan pesangon, UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja), dan UPH (Uang Penggantian Hak) tahun 2025 dengan akurat.
• Memitigasi risiko gugatan di PHI melalui manajemen dokumen ketenagakerjaan yang rapi dan patuh.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi dirancang untuk memberikan keahlian praktis dalam mengelola siklus hidup karyawan sesuai hukum.

Hari 1: Fondasi & Drafting Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT)

• Update Terbaru: Poin krusial UU Cipta Kerja & PP 35/2021 di klaster Ketenagakerjaan.
• Teknik Drafting PKWT: Syarat, jangka waktu, dan pekerjaan yang diizinkan (studi kasus “demi hukum”).
• Teknik Drafting PKWTT: Klausul masa percobaan, tunjangan, dan komponen upah.
• Regulasi Outsourcing (Alih Daya) Terbaru: Mitigasi risiko dalam perjanjian dengan vendor.
• Workshop: Menyusun Klausul Kritis dalam Perjanjian Kerja.

Hari 2: Mitigasi Sengketa & Prosedur PHK

• Jenis-Jenis PHK dan Alur Proseduralnya (PHK atas Keinginan Karyawan, Pelanggaran, Efisiensi, dll.).
• Proses Wajib Sebelum PHK: Surat Peringatan (SP), Skorsing, dan proses Bipartit.
• Workshop: Simulasi dan Drafting Dokumen Proses PHK (Surat Panggilan, Berita Acara, Perjanjian Bersama).
• Teknik Perhitungan Kompensasi PHK: Pesangon, UPMK, UPH, dan Uang Pisah (sesuai PP 35/2021).
• Studi Kasus: Bedah putusan PHI terkait kesalahan fatal perusahaan saat proses PHK.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini dirancang khusus untuk para profesional yang bertanggung jawab atas kepatuhan hukum SDM, termasuk:

• Manajer HRD
• Supervisor & Staf HR Generalist
• Legal Officer / Corporate Lawyer (Spesialisasi Ketenagakerjaan)
• Praktisi Hubungan Industrial (Industrial Relations)
• Pimpinan Perusahaan yang mengawasi fungsi SDM

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apakah materi ini sudah 100% mencakup aturan turunan UU Cipta Kerja? Ya. Fokus utama kami adalah PP No. 35 Tahun 2021 yang secara spesifik mengatur PKWT, Alih Daya, dan PHK, yang merupakan inti dari sengketa ketenagakerjaan saat ini.

Apa bedanya pelatihan ini dengan webinar hukum biasa? Pelatihan ini adalah workshop praktis. Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga akan menyusun draf, menghitung pesangon, dan membedah kasus nyata putusan PHI. Tujuannya adalah keahlian praktis, bukan sekadar teori.

Bagaimana jika terjadi perubahan peraturan lagi setelah pelatihan? Kami mengajarkan prinsip dan metodologi kepatuhan. Anda akan dibekali dengan cara membaca dan menginterpretasi regulasi serta membangun sistem dokumentasi SDM yang adaptif terhadap perubahan hukum di masa depan.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh Praktisi Hukum Hubungan Industrial (HI) dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Instruktur kami memiliki rekam jejak terbukti dalam litigasi (bersidang) di Pengadilan Hubungan Industrial, mewakili perusahaan dalam sengketa ketenagakerjaan, serta merancang sistem kepatuhan HR di berbagai perusahaan multinasional.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.