Bimtek Penataan Ruang & Infrastruktur | Kepatuhan PP 21/2021, RDTR & KKPR

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah konstitusi pembangunan daerah. Namun, konflik pemanfaatan ruang dan keterlambatan perizinan seringkali menghambat investasi. Jika instansi Anda mencari “Bimtek penataan ruang sesuai PP 21 tahun 2021” atau “Pelatihan penyusunan RDTR Online Single Submission (OSS)”, Anda membutuhkan solusi yang menjembatani perencanaan spasial dengan kemudahan berusaha di era UU Cipta Kerja. SAINSTARA membekali tim teknis PUPR/Tata Ruang untuk menghasilkan dokumen RDTR yang legally sound, spatially accurate, dan digitally enabled.

Mengapa Penataan Ruang Digital dan KKPR Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Penataan ruang yang ketinggalan zaman dan proses perizinan yang lambat merupakan risiko ekonomi dan lingkungan yang besar.

• Mandat PP No. 21 Tahun 2021: Peraturan ini mengubah total proses Penyelenggaraan Penataan Ruang, mencabut PP lama (PP No. 15/2010), dan mengintegrasikan fungsi tata ruang dengan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Daerah wajib menyesuaikan dokumen RTR mereka.
• Kebutuhan RDTR Digital dan OSS: Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kini menjadi dasar tunggal penerbitan perizinan berusaha. RDTR wajib terintegrasi dengan sistem KKPR melalui Online Single Submission (OSS). Keterlambatan penyusunan RDTR digital menghambat investasi masuk.
• Risiko Konflik Ruang: Ketidakselarasan antara RTRW lama dan pemanfaatan ruang riil di lapangan (misalnya, alih fungsi lahan) adalah pemicu utama bencana (banjir) dan sengketa hukum. Diperlukan instrumen pengendalian KKPR yang ketat.
• Integrasi Perencanaan Infrastruktur: Perencanaan infrastruktur fisik (jalan, air, sanitasi) harus mutlak mengacu pada Struktur Ruang dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam RTR. Tanpa integrasi ini, pembangunan akan tumpang tindih dan tidak efisien.

Mekanisme Solusi Bimtek Penataan Ruang: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Metodologi kami berfokus pada penguasaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) penataan ruang baru, dengan penekanan pada aspek digital dan risk-based licensing.

1. Integrasi Perizinan End-to-End: Pelatihan menargetkan tidak hanya penyusun (PUPR/Bappeda), tetapi juga pelaksana perizinan (DPMPTSP), menjamin pemahaman holistik dari penyusunan RDTR hingga penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
2. SOP Penyusunan RDTR Online: Kami menggunakan perangkat tools spasial dan panduan penyusunan RDTR yang memenuhi syarat ketelitian peta dan integrasi data, siap di-upload ke OSS.
3. Fokus Pengendalian Ruang: Peserta dilatih menggunakan instrumen pengendalian (Peraturan Zonasi dan KKPR) untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemanfaatan ruang yang terlewat.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti Bimtek ini, tim teknis Anda akan mampu:

• Menerbitkan KKPR yang Valid: Menguasai mekanisme penerbitan Konfirmasi KKPR (KKKPR) dan Persetujuan KKPR (PKKPR) yang cepat, legal, dan anti-salah peruntukan.
• Menguasai Penyusunan RDTR Digital: Menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sesuai NSPK PP 21/2021, siap diintegrasikan ke OSS.
• Mengendalikan Konflik Ruang: Menerapkan Peraturan Zonasi dan sanksi administratif secara tegas untuk menghentikan pelanggaran tata ruang.
• Menyediakan Data Perizinan Real-Time: Mengintegrasikan data spasial perencanaan dengan sistem perizinan berusaha untuk mendukung investasi.
• Mensinkronkan Pembangunan Infrastruktur: Memastikan setiap rencana pembangunan fisik Dinas PUPR/Perkim selaras dengan Pola Ruang dan Struktur Ruang yang berlaku.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini mencakup seluruh aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang pasca-UU Cipta Kerja.

Hari 1: Kerangka Hukum & Perencanaan Tata Ruang (PP 21/2021)

• Dasar Hukum Penataan Ruang Baru: Analisis UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Penataan Ruang).
• Peran Pemerintah Daerah (PUPR/Bappeda) dalam Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
• Prosedur Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang Efektif.
• Kriteria Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peta Zonasi.

Hari 2: Perizinan Berusaha (KKPR dan OSS Integration)

• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Konsep, Jenis (KKKPR dan PKKPR), dan Alur Penerbitan Berbasis Risiko.
• Integrasi RDTR ke Sistem Online Single Submission (OSS) dan Penerbitan KKPR Otomatis.
• Tata Cara Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Perizinan Berusaha dan Non-Berusaha).
• Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis untuk Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Hari 3: Pengendalian Ruang, Sanksi, dan Integrasi Infrastruktur

• Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Peraturan Zonasi, Perizinan (KKPR), dan Insentif/Disinsentif.
• Penegakan Hukum Tata Ruang: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (peringatan, denda, hingga pembongkaran) terhadap Pelanggaran Tata Ruang.
• Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Perencanaan Sektoral Infrastruktur (Dinas Bina Marga, SDA, Cipta Karya).
• Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang terbaru.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Kepala Dinas dan Pejabat Struktural di Dinas PUPR/Dinas Tata Ruang.
• Perencana Ahli (Muda, Madya, Utama) di Bappeda.
• Staf Fungsional Tata Ruang, Pengawas Bangunan, dan Staf di DPMPTSP yang menangani perizinan berbasis risiko.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Apakah Bimtek ini membahas perbedaan IMB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)? (Kepatuhan Regulasi) A: Meskipun fokus utama adalah tata ruang, kami menjelaskan konteks hukum perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kami menekankan bahwa KKPR (Tata Ruang) adalah prasyarat dasar sebelum PBG (Persyaratan Teknis Bangunan) diproses.

Q: Proses revisi RTRW/RDTR di daerah kami sangat lambat. Bagaimana pelatihan ini dapat mempercepatnya? (Peningkatan Performa) A: Keterlambatan sering disebabkan oleh ketidaksesuaian format dan data. Kami mengajarkan NSPK dan skema integrasi digital sesuai PP 21/2021, yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, yang merupakan titik kritis percepatan.

Q: Bagaimana cara memastikan proyek infrastruktur saya tidak melanggar RTRW? (Minimalisasi Risiko) A: Kami mengajarkan SOP Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) sebagai langkah awal wajib. Dengan KKKPR yang terbit dari OSS (berbasis RDTR digital), Anda memiliki kepastian hukum bahwa lokasi dan jenis kegiatan infrastruktur Anda sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

Q: Biaya pelatihan ini harus dipertanggungjawabkan dalam anggaran penataan ruang. Apa nilai pengembaliannya? (Validasi Anggaran) A: Investasi ini adalah asuransi risiko hukum dan pembuka investasi. RDTR yang terintegrasi OSS akan mempercepat perizinan berusaha, menarik investasi, dan secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anda, jauh melampaui biaya Bimtek.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur Penataan Ruang SAINSTARA adalah Tenaga Ahli yang memiliki Expertise dan Experience dari level perumus kebijakan hingga pelaksana di lapangan.

• Otoritas Regulator: Praktisi dan Tenaga Ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang terlibat dalam perumusan NSPK PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN.
• Keahlian Teknis Spasial: Urban Planner dan ahli Sistem Informasi Geografis (GIS) yang berpengalaman menyusun RDTR digital dan peta tematik dengan akurasi tinggi.
• Pengalaman Nyata: Konsultan yang telah mendampingi lebih dari 15 Pemerintah Daerah dalam proses percepatan penyusunan RDTR dan migrasi perizinan ke sistem KKPR/OSS.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.