Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2026 | Sesuai Permendagri 14/2025

Apakah Anda dan tim sedang menghadapi tantangan dalam menerjemahkan setiap pasal dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang solid? Kekhawatiran akan salah tafsir, terutama pada alokasi mandatory spending, kendala teknis implementasi nomenklatur baru di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga tekanan untuk menghindari keterlambatan penetapan APBD adalah risiko nyata. SAINSTARA memahami sepenuhnya kompleksitas yang Anda hadapi. Oleh karena itu, kami merancang Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 ini sebagai solusi praktis dan terarah.

Mengapa Kesalahan Interpretasi Permendagri 14/2025 Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Penerapan Permendagri No. 14 Tahun 2025 bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah pergeseran fundamental yang menuntut ketelitian absolut. Kesalahan dalam penafsiran dan implementasi dapat berakibat fatal, mulai dari sanksi administratif, penolakan Draf APBD oleh DPRD, hingga menjadi temuan berulang dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS) seringkali menjadi pangkal masalah yang berujung pada inefisiensi dan program yang tidak berbasis bukti. Tanpa pemahaman mendalam, tim Anda berisiko terjebak dalam siklus penyusunan yang reaktif, rumit, dan rentan kesalahan.

Mekanisme Solusi: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Bimtek ini dirancang dengan pendekatan problem-solving yang fokus pada implementasi praktis. Kami tidak hanya memaparkan “apa” isi peraturan baru, tetapi lebih menekankan pada “bagaimana” cara menerapkannya secara benar dan efisien dalam alur kerja Anda.

1. Sesi Bedah Regulasi: Kupas tuntas setiap pasal krusial dalam Permendagri 14/2025, dengan penekanan pada perbedaan spesifik dari regulasi sebelumnya (Permendagri 15/2024).
2. Simulasi Teknis SIPD: Sesi praktik langsung untuk mengatasi tantangan umum dalam input RKA, penandaan program, dan penyesuaian nomenklatur baru pada platform SIPD.
3. Studi Kasus Sinkronisasi: Membahas studi kasus nyata mengenai tantangan sinkronisasi antara RKPD, KUA-PPAS, hingga menjadi RKA-SKPD yang koheren.
4. Klinik Penyusunan Anggaran: Peserta dapat membawa draf atau permasalahan spesifik dari instansinya untuk didiskusikan dan dicarikan solusinya bersama narasumber ahli.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, tim Anda akan mampu:

• Menafsirkan setiap klausul dalam Permendagri 14/2025 dengan keyakinan penuh, meminimalisir risiko kesalahan alokasi.
• Mengimplementasikan perubahan nomenklatur dan kebijakan penganggaran baru ke dalam SIPD secara teknis dan akurat.
• Menyusun justifikasi anggaran yang kuat dan berbasis data untuk mempertahankan usulan di hadapan DPRD.
• Menyelaraskan dokumen perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA-PPAS) secara sistematis.
• Meningkatkan akuntabilitas setiap mata anggaran untuk memitigasi potensi temuan audit BPK.
• Mempercepat siklus penyusunan APBD, mengurangi risiko keterlambatan penetapan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi disusun secara sistematis untuk memastikan pemahaman komprehensif dari hulu ke hilir proses penyusunan APBD.

Hari 1: Fondasi Regulasi & Perencanaan Strategis

• Sesi 1: Poin-Poin Perubahan Mendasar: Analisis Komparatif Permendagri 14/2025 vs. Regulasi Sebelumnya.
• Sesi 2: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026.
• Sesi 3: Teknik Sinkronisasi Dokumen RKPD ke dalam KUA-PPAS.
• Sesi 4: Workshop: Penyusunan Draf KUA-PPAS Berdasarkan Studi Kasus.

Hari 2: Implementasi Teknis & Mitigasi Risiko

• Sesi 5: Teknik Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja Sesuai Permendagri 14/2025.
• Sesi 6: Best Practice Penandaan (Tagging) Program dan Kegiatan di SIPD.
• Sesi 7: Strategi Menghadapi Permasalahan Umum dalam Penginputan di SIPD.
• Sesi 8: Mitigasi Risiko dan Persiapan Menghadapi Audit Anggaran oleh BPK.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini dirancang khusus untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam siklus perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah:

• Kepala Bidang Anggaran & Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran di BPKAD.
• Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari unsur BPKAD dan Bappeda.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di setiap SKPD.
• Staf Perencana dan Keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
• Sekretaris dan jajaran teknis di Sekretariat Daerah.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana cara mengajukan anggaran untuk pelatihan ini? Pelatihan ini dapat dianggarkan melalui pos belanja pengembangan kompetensi atau belanja bimbingan teknis pada DPA instansi Anda. Kami siap menyediakan surat undangan resmi dan kerangka acuan kerja (KAK) untuk mempermudah proses pengajuan.

Apakah instruktur memiliki pengalaman praktis di pemerintahan? Ya. Instruktur kami adalah para praktisi ahli yang memiliki pengalaman belasan tahun sebagai pejabat perencana, auditor, atau konsultan keuangan daerah, sehingga materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi lapangan.

Apakah materi ini relevan jika pemda kami sudah menggunakan SIPD? Sangat relevan. Justru bimtek ini didesain untuk menjembatani antara pemahaman regulasi dengan tantangan teknis implementasinya di dalam platform SIPD yang digunakan secara nasional.

Apakah ada sesi konsultasi khusus untuk masalah di instansi saya? Tentu. Sesi “Klinik Penyusunan Anggaran” di hari kedua secara khusus dialokasikan bagi peserta untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber mengenai permasalahan spesifik yang dihadapi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dibimbing oleh tim ahli SAINSTARA yang terdiri dari:

• Praktisi Keuangan Daerah (Pengalaman 15+ Tahun): Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran di BPKAD tingkat provinsi, memiliki spesialisasi dalam manajemen fiskal daerah dan proses legislasi anggaran bersama DPRD.
• Ahli Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Konsultan yang telah membantu puluhan pemerintah daerah dalam proses implementasi dan pemecahan masalah teknis terkait aplikasi SIPD dari Kemendagri.
• Mantan Auditor BPK: Memberikan wawasan dari “sisi pemeriksa” mengenai titik-titik kritis yang paling sering menjadi temuan audit, membantu Anda menyusun anggaran yang lebih akuntabel dan prudent.

Dengan menguasai penyusunan APBD, Anda tidak hanya memastikan kepatuhan tetapi juga membangun fondasi pengelolaan keuangan yang transparan. Pastikan juga aset daerah Anda tercatat dengan baik melalui [Bimtek Pengelolaan Aset Daerah (BMD)] dan tingkatkan akuntabilitas kinerja melalui [Bimtek SAKIP/LAKIP].