Bimtek Penghapusan BMD | Prosedur Lelang & Pemindahtanganan Aman 2025

Laksanakan Penghapusan & Pemindahtanganan BMD Tanpa Risiko Hukum

Tahap penghapusan adalah gerbang terakhir dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Ini adalah proses yang tidak hanya mengakhiri masa manfaat sebuah aset, tetapi juga membuka potensi risiko hukum dan administratif yang signifikan jika tidak ditangani dengan cermat. Setiap kendaraan dinas yang dilelang, setiap gedung tua yang dimusnahkan, atau setiap peralatan yang dihibahkan harus melalui serangkaian prosedur yang ketat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Mengapa Proses Ini Sarat Risiko Hukum & Administratif?

Vektor masalah utama adalah kompleksitas prosedur itu sendiri. Kesalahan dalam menentukan nilai limit lelang, kelalaian dalam melengkapi dokumen persetujuan dari Kepala Daerah, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan berita acara dapat menjadi bumerang. Hal ini dapat memicu audit investigatif dari aparat pengawas dan berpotensi menimbulkan tuduhan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Menavigasi “ranjau” birokrasi dan hukum ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian yang luar biasa.

Mekanisme Solusi Bimtek Penghapusan BMD: Alur Kerja Defensif untuk Penghapusan & Pemindahtanganan

Bimtek ini menyediakan peta jalan yang aman dan terstruktur untuk melaksanakan seluruh proses penghapusan dan pemindahtanganan, memastikan setiap langkah Anda dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tahap Persiapan dan Penilaian:
   • Pembentukan Panitia Penghapusan yang sah dan penyusunan rencana kerja.
   • Teknik identifikasi dan penilaian aset yang akan dihapus, melibatkan penilai pemerintah atau penilai publik untuk menentukan nilai wajar.
   • Penyusunan dokumen usulan penghapusan yang lengkap dan meyakinkan.
2. Prosedur Persetujuan Berlapis:
   • Memahami alur untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang, Pengelola Barang (Sekda), hingga Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dan nilai aset.
   • Menyiapkan draf Surat Keputusan (SK) Penghapusan yang tidak cacat hukum.
3. Eksekusi Pemindahtanganan atau Pemusnahan:
   • Penjualan/Lelang: Prosedur pelaksanaan lelang yang transparan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
   • Hibah: Tata cara pemindahtanganan aset kepada pemerintah pusat, pemda lain, atau yayasan sosial sesuai ketentuan.
   • Pemusnahan: Prosedur pembuatan Berita Acara Pemusnahan untuk aset yang tidak dapat dimanfaatkan atau dijual.
4. Tindak Lanjut Administratif:
   • Langkah-langkah penghapusan aset dari Daftar Barang Pengguna dan Kuasa Pengguna.
   • Proses dekonsolidasi dan pencatatan penghapusan dalam sistem akuntansi aset.

Hasil Konkret yang Akan Anda Kuasai

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, Anda akan secara terukur mampu untuk:

• Menyusun dokumen usulan penghapusan aset secara lengkap dan sistematis.
• Memahami proses penilaian aset sebagai dasar penentuan nilai limit lelang.
• Mengelola alur persetujuan penghapusan dari tingkat SKPD hingga Kepala Daerah.
• Melaksanakan berbagai mode pemindahtanganan (lelang, hibah) sesuai prosedur.
• Membuat Berita Acara dan dokumen pendukung lainnya yang sah secara hukum.

Kurikulum Teknis & Studi Kasus Pelaksanaan

Kurikulum kami fokus pada aplikasi praktis dan mitigasi risiko di setiap tahapan.

Hari 1: Fondasi Hukum dan Tahap Persiapan

• Sesi 1: Kerangka Hukum Penghapusan & Pemindahtanganan BMD Sesuai Permendagri Terbaru.
• Sesi 2: Pembentukan dan Tugas Panitia Penghapusan Aset.
• Sesi 3: Workshop Penilaian Aset untuk Tujuan Penghapusan: Kapan Menggunakan Penilai Internal dan Eksternal?
• Sesi 4: Praktik Penyusunan Dokumen Usulan dan Permohonan Persetujuan.

Hari 2: Praktik Pelaksanaan dan Aspek Hukum

• Sesi 1: Studi Kasus: Prosedur Lelang Kendaraan Dinas Melalui KPKNL, dari Permohonan hingga Pelunasan.
• Sesi 2: Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD: Syarat, Prosedur, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
• Sesi 3: Prosedur Pemusnahan Aset: Kriteria, Pelaksanaan, dan Kekuatan Hukum Berita Acara.
• Sesi 4: Aspek Hukum dan Potensi Masalah dalam Proses Penghapusan: Pencegahan dan Solusi.

Siapa Saja yang Wajib Menguasai Prosedur Ini?

Pelatihan ini sangat esensial bagi tim yang terlibat langsung dalam proses krusial ini:

• Anggota Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah.
• Staf dan Kepala Subbidang di Bidang Aset BPKAD/BPKPD.
• Pengurus Barang di tingkat SKPD.
• Auditor Internal Inspektorat yang memeriksa proses penghapusan.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

T: Bagaimana cara menentukan nilai limit lelang kendaraan dinas agar tidak dianggap terlalu murah? J: Kuncinya adalah menggunakan hasil penilaian dari penilai yang kompeten. Untuk objek vital seperti kendaraan atau properti, sangat disarankan menggunakan Penilai Pemerintah atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghasilkan nilai wajar yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar nilai limit yang defensif.

T: Apa yang harus dilakukan jika aset yang diusulkan untuk dihapus ternyata hilang? J: Penghapusan karena hilang memerlukan prosedur khusus. Ini harus didukung oleh dokumen yang kuat seperti Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari kepolisian dan SK Pembebanan Penggantian Kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab. Proses ini akan dibahas secara detail.

T: Apakah semua penjualan aset harus melalui lelang di KPKNL? J: Pada prinsipnya, penjualan BMD diutamakan melalui lelang untuk menjamin transparansi dan harga yang optimal. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur. Kami akan membahas kondisi-kondisi di mana penjualan tanpa lelang dimungkinkan dan bagaimana prosedurnya.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Instruktur kami terdiri dari para ahli yang memahami proses ini dari berbagai sisi: praktisi senior dari bidang aset pemerintah daerah, pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/KPKNL yang berpengalaman dalam proses lelang, serta praktisi hukum yang berspesialisasi dalam hukum aset negara. Kombinasi ini memastikan Anda mendapatkan pandangan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan.

Proses penghapusan yang benar adalah penutup dari siklus hidup aset yang dimulai dari Bimtek Penyusunan KIB & BIB dan Bimtek Inventarisasi BMD. Semua prosedur ini harus mengacu pada kerangka hukum utama dalam Bimtek BMD Permendagri 7 Tahun 2024.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Aset Daerah yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457