Training Sengketa Pajak Perusahaan 2025 | Upaya Mitigasi Sanksi

Manajemen Sengketa Pajak: Strategi Hukum & Mitigasi Risiko Finansial Perusahaan

Di tengah dinamika peraturan yang terus berubah, sengketa pajak bukan lagi pertanyaan “jika”, melainkan “kapan”. Bagi perusahaan besar, sebuah Surat Ketetapan Pajak (SKP) bernilai miliaran rupiah dapat menjadi ancaman serius terhadap arus kas, profitabilitas, dan kepercayaan investor. Training Sengketa Pajak Perusahaan ini dirancang sebagai panduan strategis bagi para pemimpin perusahaan untuk mengelola setiap tahapan upaya hukum, mulai dari keberatan, banding, hingga peninjauan kembali, dengan tujuan utama: memenangkan kasus dan memitigasi risiko sanksi yang memberatkan.

Mengapa Manajemen Sengketa Pajak Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Menghadapi sengketa pajak tanpa persiapan yang matang adalah sebuah pertaruhan besar. Perusahaan kini dihadapkan pada realitas yang menantang:

• Proses yang Panjang dan Mahal: Siklus sengketa pajak, dari keberatan hingga putusan akhir, bisa memakan waktu bertahun-tahun, menguras sumber daya finansial dan fokus manajemen.
• Persyaratan Prosedural yang Sangat Ketat: Kesalahan sepele dalam administrasi—seperti melewati tenggat waktu pengajuan atau dokumen yang tidak lengkap—dapat menyebabkan upaya hukum Anda ditolak secara formal, bahkan sebelum substansi kasus diperdebatkan.
• Sanksi Administrasi yang Memberatkan: Meskipun UU HPP telah memberikan penyesuaian, sanksi yang dikenakan jika kalah dalam proses banding (misalnya 30% dari jumlah pajak yang disengketakan) tetap merupakan risiko finansial yang material.
• Beban Pembuktian di Pihak Anda: Dalam litigasi pajak, Wajib Pajak memiliki beban untuk membuktikan bahwa perhitungannya benar. Tanpa data, dokumen, dan argumentasi yang valid, posisi Anda akan sangat lemah di hadapan majelis hakim.

Mekanisme Solusi Training Sengketa Pajak: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Kami memahami bahwa memenangkan sengketa pajak adalah perpaduan antara kepatuhan prosedural dan strategi argumentasi yang cerdas. Pelatihan ini menggunakan metodologi berbasis simulasi dan analisis kasus.

• Simulasi Penyusunan Dokumen Hukum: Workshop praktis menyusun Surat Keberatan dan Surat Banding yang memenuhi syarat formal dan memuat argumentasi hukum yang kuat dan terstruktur.
• Analisis Putusan Pengadilan Pajak: Membedah putusan-putusan penting (landmark decisions) untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dan menerapkan hukum dalam sengketa sejenis.
• Strategi Pembuktian dan Persidangan: Membahas teknik-teknik efektif dalam menyajikan bukti, data, dan saksi ahli di hadapan majelis hakim Pengadilan Pajak.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, jajaran pimpinan Anda akan mampu:

• Menyusun strategi manajemen sengketa pajak yang komprehensif sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
• Menguasai persyaratan formal dan tenggat waktu krusial di setiap tahapan upaya hukum.
• Membangun argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh bukti yang valid.
• Mengambil keputusan strategis mengenai kapan harus melanjutkan ke tingkat banding atau peninjauan kembali.
• Memitigasi risiko pengenaan sanksi administrasi secara signifikan.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum kami memetakan seluruh alur proses sengketa pajak secara kronologis dan strategis.

Hari 1: Tahap Keberatan dan Persiapan Banding (Pra-Pengadilan)

• Sesi 1: Anatomi Sengketa Pajak: Dari Pemeriksaan hingga Terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
• Sesi 2: Upaya Hukum Tingkat Pertama: Strategi dan Syarat Formal Pengajuan Keberatan ke DJP.
• Sesi 3: Workshop: Teknik Penyusunan Surat Keberatan yang Efektif dan Meyakinkan.
• Sesi 4: Analisis Surat Keputusan Keberatan dan Pengambilan Keputusan untuk Mengajukan Banding.

Hari 2: Proses Litigasi di Pengadilan Pajak dan Upaya Hukum Luar Biasa

• Sesi 1: Prosedur Beracara di Pengadilan Pajak: Syarat Formal dan Penyusunan Surat Banding/Gugatan.
• Sesi 2: Strategi Persidangan: Pembuktian, Penyampaian Saksi/Ahli, dan Penyusunan Kesimpulan (Closing Brief).
• Sesi 3: Memahami Sanksi Administrasi dalam Proses Banding dan Implikasinya terhadap Arus Kas.
• Sesi 4: Upaya Hukum Luar Biasa: Kriteria dan Proses Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Direktur Pajak (Tax Director)
• Direktur Keuangan (Finance Director)
• Chief Financial Officer (CFO)
• Penasihat Hukum Internal (Legal Counsel)
• Manajer Pajak dan Manajer Hukum Senior
• Konsultan Pajak yang menangani litigasi

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Berapa besar sanksi yang harus kami hadapi jika kalah dalam proses banding? Sesuai ketentuan saat ini, jika permohonan banding ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, Anda akan dikenai sanksi administrasi sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Apakah mungkin permohonan banding kami ditolak hanya karena masalah prosedur? Sangat mungkin. Pengadilan Pajak menerapkan aturan formal yang sangat ketat. Keterlambatan pengajuan banding, surat banding yang tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, atau tidak melunasi 50% pajak terutang adalah beberapa alasan umum permohonan ditolak tanpa masuk ke pokok sengketa.

Apa perbedaan mendasar antara proses Keberatan dan Banding? Keberatan adalah proses administratif yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri. Sedangkan Banding adalah proses hukum acara yang diajukan kepada Pengadilan Pajak, sebuah badan peradilan independen, di mana DJP akan menjadi pihak terbanding.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipimpin oleh seorang praktisi hukum pajak dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak. Beliau telah menangani ratusan kasus sengketa bernilai tinggi untuk perusahaan multinasional di berbagai sektor, termasuk sengketa transfer pricing dan PPN yang kompleks. Dengan rekam jejak kemenangan yang teruji, beliau akan membagikan wawasan strategis dari “dalam ruang sidang” yang tidak akan Anda temukan di buku teks.

Manajemen sengketa yang efektif dimulai dari pencegahan. Perkuat fondasi kepatuhan perusahaan Anda dengan Training Tax Audit & Review untuk mengantisipasi pemeriksaan, dalami area rawan sengketa dengan Penerapan Ketentuan Transfer Pricing dan Dokumentasi TP Doc, dan bangun kerangka kerja yang solid melalui Training Strategi Tax Planning 2025 untuk Efisiensi.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem TAX yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457