Bimtek Legal Drafting Kementerian 2025: Penyusunan Permen & Perdirjen | Sainstara

Bimtek Legal Drafting Kementerian 2025: Penyusunan Permen & Perdirjen | Sainstara

Mengapa Kesalahan Penyusunan Permen/Perdirjen Berisiko Tinggi dan Mendesak untuk Dihindari?

Kesalahan dalam penyusunan produk hukum setingkat Permen atau Perdirjen bukan sekadar persoalan administratif, melainkan membawa risiko hukum dan operasional yang serius. Sebuah peraturan yang cacat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, memicu gugatan judicial review ke Mahkamah Agung, dan menghambat efektivitas kebijakan yang ingin diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap peraturan harus memenuhi asas-asas pembentukan yang baik, termasuk kejelasan rumusan dan kepastian hukum. Kegagalan mematuhi kaidah teknis penulisan, misalnya, adalah pintu masuk bagi pembatalan peraturan tersebut.

Mekanisme Solusi: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Bimbingan Teknis (Bimtek) kami dirancang untuk membekali Anda dengan kemampuan praktis, bukan sekadar teori. Kami fokus pada simulasi dan “bedah kasus” terhadap masalah-masalah paling umum yang dihadapi perancang:

• Simulasi Harmonisasi: Peserta akan diajak melakukan simulasi proses harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi seperti yang terjadi di Kemenkumham.
• Klinik Konsiderans: Sesi khusus untuk melatih penyusunan Konsiderans “Menimbang” yang memuat justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh dan tak terbantahkan.
• Pressure-Testing Norma: Latihan merumuskan pasal per pasal untuk menguji kejelasan, ketegasan, dan potensi multitafsir dari norma yang dibuat.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti bimtek ini, Anda dan tim Anda akan mampu:

• Menyusun draf Permen/Perdirjen yang secara hierarki harmonis dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang.
• Merumuskan norma, diktum, dan definisi dengan bahasa hukum yang presisi, jelas, dan bebas dari ambiguitas multitafsir.
• Mempertahankan argumen yuridis dan substansi secara efektif selama proses harmonisasi di Kemenkumham.
• Menyusun Konsiderans “Menimbang” dengan justifikasi yang kuat sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis peraturan.
• Mematuhi kaidah teknik penulisan yang baku sesuai Lampiran UU No. 12 Tahun 2011, dari struktur, cara merujuk, hingga penulisan lampiran.
• Menentukan dengan tepat jenis peraturan yang harus diterbitkan (Peraturan, Keputusan, atau Surat Edaran) sesuai dengan materi muatannya.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Materi kami disusun secara sistematis untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Hari 1: Fondasi & Kerangka Kerja Yuridis

• Sesi 1: Hierarki dan Asas Pembentukan Peraturan: Membedah UU No. 12/2011 dan perubahannya; memahami kedudukan Permen/Perdirjen dalam sistem perundang-undangan.
• Sesi 2: Anatomi Peraturan yang Benar: Struktur wajib (Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, Lampiran) dan fungsi masing-masing.
• Sesi 3: Teknik Penyusunan Konsiderans “Menimbang”: Latihan praktis merumuskan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
• Sesi 4: Workshop Dasar Hukum “Mengingat”: Cara merujuk peraturan yang lebih tinggi secara tepat dan lengkap.

Hari 2: Teknik Lanjutan, Studi Kasus & Simulasi Harmonisasi

• Sesi 5: Seni Merumuskan Norma: Teknik penulisan kalimat yang jelas, logis, dan sistematis untuk menghindari multitafsir.
• Sesi 6: Studi Kasus: Bedah kasus nyata Permen/Perdirjen yang dibatalkan karena cacat formil atau materiil.
• Sesi 7: Strategi Menghadapi Proses Harmonisasi Kemenkumham: Memahami alur, dokumen persyaratan, dan tips praktis mempertahankan draf.
• Sesi 8: Simulasi dan Evaluasi: Peserta menyajikan draf singkat dan mendapatkan umpan balik langsung dari instruktur.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini dirancang khusus untuk para “arsitek” hukum di instansi pemerintah, yaitu:

• Perancang Peraturan Perundang-undangan / Analis Hukum
• Staf di Biro Hukum / Bagian Hukum Kementerian & Lembaga
• Pejabat atau Staf di Unit Teknis Pemrakarsa Peraturan
• Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab atas produk hukum internal.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

• Bagaimana cara mengajukan anggaran untuk pelatihan ini?  Kami akan menyediakan kerangka acuan kerja (KAK) dan surat penawaran resmi yang dapat Anda gunakan sebagai dasar pengajuan anggaran ke bagian keuangan atau pimpinan Anda.
• Apakah Instruktur benar-benar praktisi yang memahami proses di Kemenkumham? Betul. Instruktur kami bukan hanya akademisi, tetapi juga praktisi hukum dan perancang senior yang telah berpengalaman belasan tahun dalam menangani proses penyusunan hingga harmonisasi peraturan di tingkat nasional.
• Apakah materi sudah sesuai dengan peraturan terbaru? Tentu. Seluruh materi kami mengacu pada UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 dan praktik terkini dalam proses harmonisasi peraturan.
• Apa jaminan bahwa tim kami akan bisa langsung menerapkan ilmu ini? Fokus kami pada studi kasus nyata dan simulasi praktis memastikan peserta tidak hanya “tahu” tetapi juga “bisa”. Peserta akan pulang membawa draf kerangka kerja dan checklist yang bisa langsung diaplikasikan di pekerjaan sehari-hari.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dibimbing langsung oleh tim tenaga ahli Sainstara yang terdiri dari: Praktisi Perancang Peraturan Perundang-undangan Senior dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memfasilitasi penyusunan dan harmonisasi puluhan Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga di berbagai sektor. Beliau memiliki keahlian mendalam dalam argumentasi yuridis dan teknik negosiasi selama proses di Kemenkumham.

Program Relevan Lainnya untuk Sektor Pemerintahan

Tingkatkan kompetensi Anda di berbagai bidang pemerintahan strategis lainnya bersama Sainstara:

• BIMTEK PEMERINTAHAN
• Bimtek Strategi Pengembangan Jabatan Fungsional dan Karir ASN
• Bimtek Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Pemerintahan yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457