Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai UU KIP 2025

Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai UU KIP 2025

Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai UU KIP 2025 dirancang untuk memberikan solusi praktis bagi aparatur pemerintah. Program ini menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami, menerapkan, dan mengoptimalkan sistem keterbukaan informasi di lingkungan kerja masing-masing.

Melalui pelatihan yang terstruktur, peserta akan memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan amanah transparansi pemerintahan dengan efektif dan efisien. Investasi dalam pengembangan kapasitas ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Deskripsi Kegiatan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai UU KIP 2025 merupakan program pelatihan komprehensif yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi. Kegiatan ini mengintegrasikan aspek legal, teknis, dan praktis dalam satu paket pembelajaran yang menyeluruh.

Program ini menggunakan metodologi pembelajaran blended yang menggabungkan teori dan praktik. Setiap materi disajikan melalui kombinasi ceramah interaktif, workshop praktis, simulasi kasus, dan diskusi kelompok terarah. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

Narasumber yang terlibat merupakan praktisi berpengalaman dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi hukum administrasi, konsultan kearsipan, dan praktisi PPID yang telah memiliki track record dalam implementasi keterbukaan informasi. Kombinasi perspektif ini memberikan wawasan yang kaya dan relevan dengan tantangan lapangan.

Fasilitas pembelajaran dilengkapi dengan studi kasus riil dari berbagai instansi pemerintah, template dokumen standar, dan tools praktis yang dapat langsung digunakan peserta. Setiap peserta akan mendapatkan handbook praktis yang berisi panduan step-by-step implementasi sistem keterbukaan informasi.

Durasi kegiatan dirancang optimal untuk memastikan transfer knowledge yang efektif tanpa mengganggu tugas operasional peserta. Format modular memungkinkan peserta untuk mengikuti pembelajaran secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas materi.

Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum

Membangun kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola sistem keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan transparansi pemerintahan.

Tujuan Khusus

Penguasaan Regulasi dan Compliance Peserta mampu memahami secara mendalam ketentuan UU KIP dan regulasi turunannya, termasuk hak dan kewajiban badan publik, prosedur permohonan informasi, serta sanksi dan konsekuensi hukum yang terkait.

Kemampuan Klasifikasi dan Kategorisasi Peserta dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi publik berdasarkan sifat dan tingkat aksesibilitasnya. Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang informasi yang wajib disediakan, informasi yang dapat diberikan atas permintaan, dan informasi yang dikecualikan.

Keterampilan Operasional PPID Peserta mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara profesional, termasuk penerimaan permohonan, penelaahan, dan pemberian respons yang tepat waktu sesuai standar layanan.

Kompetensi Sistem Dokumentasi Peserta dapat merancang dan mengelola sistem dokumentasi yang mendukung efektivitas layanan informasi publik. Hal ini meliputi penataan arsip, digitalisasi dokumen, dan maintenance database informasi.

Kemampuan Problem Solving Peserta mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan teknis dan administratif yang sering muncul dalam praktik keterbukaan informasi, termasuk penanganan keberatan dan sengketa informasi.

Gambaran Umum Materi

Modul 1: Landasan Hukum dan Regulasi

• Filosofi dan prinsip keterbukaan informasi publik
• Analisis mendalam UU KIP dan peraturan pelaksanaannya
• Peraturan Komisi Informasi dan standar layanan
• Keterkaitan dengan regulasi kearsipan nasional
• Update regulasi dan perkembangan hukum terkini

Modul 2: Konsep dan Klasifikasi Informasi Publik

• Definisi dan ruang lingkup informasi publik
• Kategori informasi yang wajib disediakan secara berkala
• Informasi yang wajib diumumkan serta merta
• Informasi yang dapat diberikan atas permintaan
• Informasi yang dikecualikan dan prosedur pengecualian

Modul 3: Organisasi dan Tata Kelola PPID

• Struktur organisasi dan job description PPID
• Tugas pokok dan fungsi PPID utama dan pembantu
• Mekanisme koordinasi internal dan eksternal
• Standard Operating Procedure (SOP) layanan informasi
• Key Performance Indicator (KPI) dan evaluasi kinerja

Modul 4: Prosedur Layanan Informasi Publik

• Alur penerimaan dan pencatatan permohonan
• Teknik penelaahan dan verifikasi permintaan
• Prosedur uji konsekuensi untuk informasi dikecualikan
• Mekanisme pemberian jawaban dan penyediaan informasi
• Penanganan komplain dan umpan balik pemohon

Modul 5: Sistem Dokumentasi dan Kearsipan Digital

• Prinsip dan metodologi kearsipan modern
• Desain sistem filing dan retrieval informasi
• Teknologi digitalisasi dan backup data
• Database management dan search engine optimization
• Keamanan data dan disaster recovery planning

Modul 6: Penanganan Keberatan dan Sengketa

• Mekanisme penyelesaian keberatan administratif
• Prosedur mediasi dan negosiasi dengan pemohon
• Persiapan dokumen untuk adjudikasi
• Koordinasi dengan Komisi Informasi
• Strategi pencegahan dan mitigasi konflik

Modul 7: Teknologi Informasi dan Portal Layanan

• Pengembangan website dan portal informasi publik
• Integrasi sistem informasi antar unit kerja
• Aplikasi mobile dan layanan digital
• Social media integration dan omnichannel service
• Cybersecurity dan data protection

Modul 8: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

• Sistem monitoring dan tracking permohonan
• Metode evaluasi kepuasan pemohon
• Teknik analisis statistik layanan informasi
• Penyusunan laporan berkala dan tahunan
• Benchmarking dan continuous improvement

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Humas Pemerintah yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Narasumber dan Instruktur Berpengalaman

Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457